backgroud
logo

Buletin

 

Keputusan Menhub Soal Besaran Tarif Jasa Ojek dengan Aplikasi

Keputusan Menhub Soal Besaran Tarif Jasa Ojek dengan Aplikasi

 
Keputusan Menhub Soal Besaran Tarif Jasa Ojek dengan Aplikasi
ilustrasi angkutan ojek online. (merdeka.com)
WJtoday
Selasa, 26 Maret 2019 | 14:40 WIB
WJtoday, Jakarta - Dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, pada 25 Maret 2019, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah menandatangani Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.

Dalam Kepmenhub ini ditetapkan pedoman perhitungan biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, yaitu:

Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi
A. Biaya Langsung
    1. Penyusutan Kendaraan
    2. Bunga Modal Kendaraan
    3. Biaya Pengemudi
        a. Penghasilan Pengemudi
        b. Jaket Pengemudi
        c. Helm Pengemudi dan Penumpang
        d. Sepatu Pengemudi
    4. Asuransi
        a. Asuransi Kendaraan
        b. Asuransi Pengemudi
        c. Asuransi Penumpang
    5. Pajak Kendaraan Bermotor
    6. Bahan Bakar Minyak (BBM)
    7. Ban
    8. Pemeliharaan dan Perbaikan
        a. Biaya Accu
        b. Biaya Service Kecil
        c. Biaya Service Besar
        d. Biaya Pemeliharaan Body
        e. Biaya Penggantian Suku Cadang
        f. Biaya Cuci Kendaraan
        g. Biaya Overhaul Mesin
    9. Biaya Penyusutan Telepon Seluler
    10. Biaya Pulsa dan Kuota Internet
SUB TOTAL A
    11. Profit Mitra (Sub Total A x Prosentase Keuntungan Mitra)
SUB TOTAL B

Disebutkan dalam Kepmenhub ini, biaya jasa sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi terdiri dari: a. biaya jasa batas atas; b. biaya jasa batas bawah; dan c. biaya jasa minimal.

“Biaya jasa batas atas, biaya jasa batas bawah, dan biaya jasa minimal sebagaimana dimaksud merupakan biaya jasa yang sudah mendapatkan potongan biaya tidak langsung berupa  biaya sewa penggunaan aplikasi,” bunyi diktum KETIGA Kepemenhub ini.

Sementara biaya jasa minimal, menurut Kepmenhub ini, merupakan biaya jasa minimal yang harus dibayarkan oleh penumpang untuk jarak tempuh paling jauh 4 (empat) kilometer.

Ditegaskan dalam Kepmenhub ini, besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, biaya jasa minimal, ditetapkan berdasarkan sistem zonasi, yaitu:

1. Zona I meliputi wilayah: 1. Sumatera dan sekitarnya; 2. Jawa dan sekitarnya selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan 3. Bali.
2. Zona II meliputi wilayah: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
3. Zona III meliputi wilayah: 1. Kalimantan dan sekitarnya; 2. Sulawesi dan sekitarnya; 3. Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya; 4. Kepulauan Maluku dan sekitarnya; dan 5. Papua dan sekitarnya.

Adapun besaran jasa sepeda motor sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, yaitu:


Selanjutnya menurut Kepmenhub ini, perusahaan aplikasi menerapkan besaran biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal  berdasarkan sistem zonasi sebagaimana ditentukan di atas.

Sementara biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi dari perusahaan aplikasi ditentukan paling tinggi 20 persen.

Untuk menjamin kelangsungan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, menurut Kepmenhub ini, besaran biaya jasa dapat dievaluasi paling lama setiap 3 (tiga) bulan.

“Keputusan Menteri ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2019,” bunyi diktum KESEBELAS Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi atas nama Menteri Perhubungan tertanggal 25 Maret 2019 itu.***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya