backgroud
logo

Fokus

 

Kasus Jual Beli Jabatan: Bupati Sunjaya Akui Bersalah dan Minta Maaf

Kasus Jual Beli Jabatan: Bupati Sunjaya Akui Bersalah dan Minta Maaf

 
Kasus Jual Beli Jabatan: Bupati Sunjaya Akui Bersalah dan Minta Maaf
Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra . (pikiran rakyat)
WJtoday
Kamis, 9 Mei 2019 | 02:41 WIB
WJtoday, Bandung - Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra mengaku bersalah dan meminta maaf atas perbuatannya menerima uang dari praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon.

Sunjaya mengaku menyesal atas kasus yang menimpanya saat ini. Namun meski begitu dia mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi sehingga dia pun siap membantunya untuk mengungkap lebih dalam tentang kasus ini.
 
Pengakuan jujur itu disampaikan Sunjaya dalam sidang lanjutan kasus suap jual beli jabatan dengan agenda pembacaan pleidoi oleh terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Topikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan Re Martadinata, Kota Bandung, Rabu (8/5/2019).

Dalam pledoi yang dibacakan secara pribadi, ia menegaskan sejak memimpin Pemerintah Kabupaten Cirebon ia konsisten tidak pernah menerima uang ucapan terima kasih dari ASN yang mendapat promosi jabatan ataupun penerimaan uang lainnya.

"Saat awal menjabat, saya tegas menolak pemberian uang tidak resmi tersebut. Tapi kenyataannya, bupati memerlukan banyak uang untuk mengamankan pemerintahan daerah dari rongrongan LSM, para pendemo dan koordinasi dengan teman-teman Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang semuanya tidak dibiayai APBD," ujar Sunjaya dalam pembelaan.

Selain itu, Sunjaya juga mengaku kapok terjun ke dunia politik. Sunjaya telah satu periode menjabat Bupati Cirebon dari PDIP dan terpilih lagi pada Pilkada Serentak 2018. 

"Perbuatan saya ini salah dan tidak dibenarkan. Karena itu, saya mohon maaf atas kesalahan saya ini baik yang disengaja maupun tidak. Sebagai manusia biasa, saya banyak kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan. Saya berjanji tidak akan mau masuk dunia politik kembali dan tidak mau jadi bupati, wali kota atau jabatan politik lainnya," kata Sunjaya.

Dalam pleidoinya, Sunjaya mengaku setelah menjalani hukuman nanti, ingin melanjutkan hidup bersama keluarga dan  mengurus pondok pesantren. 

"Saya ingin tenang bersama anak-anak dan istri serta mempersiapkan kehidupan baru mengurus pondok pesantren untuk bekal akhirat nanti," ujar Sunjaya. 


"Yang mulia, saya berkata jujur, penghasilan seorang bupati tidak sebanding dengan tanggung jawab yang harus diembannnya sehingga mau tidak mau dengan terpaksa, mau menerima ucapan terima kasih meskipun itu tidak dibenarkan," ujarnya.

Kata dia, idealnya kebutuhan operasional harian kepala daerah di‎anggarkan di APBD. Seperti uang kordinasi untuk Forkopimda, permintaan sumbangan dari LSM dan ormas, undangan hajatan, menangani konflik antar kampung hingga permintaan dari oknum wartawan.

"Bupati dianggap masyarakat punya uang banyak sehingga segala urusan pemasyarakatan dari urusan A sampai Z dibebankan pada bupati. Semuanya membutuhkan dana sedangkan kebutuhan itu tidak dianggarkan di APBD," ujar dia.

"Namun dengan menjadi kepala daerah dengan gaji dan pendapatan terbatas tapi tanggung jawabnya sangat besar yang semuanya membutuhkan biaya sangat besar dan tidak dibiayai negara, sungguh sangat ironis," ujar Sunjaya. 

Sunjaya mengisahkan, ia sempat menolak pemberian uang dari Kepala BKD Pemkab Cirebon saat dijabat Supadi Priyatna dan mengalihkan uang itu ke tempat lain. 

"Mengingat kebutuhan uang operasional keamanan ini sangat mendesak dan penting, maka saya mau menerima uang pemberian tersebut guna tetap menjaga keamanan lingkungan di Pemkab Cirebon," kata Sunjaya.

Ia mengakui pertama kali mulai menerima uang pemberian ucapan terima kasih dari ASN saat Kepala BKD dijabat Kalinga pada 2015. Ia mengakui perbuatannya salah dan tidak dibenarkan. 

Sunjaya mengapresiasi kerja KPK yang sudah menangkapnya. Kata dia, KPK sudah bertugas dengan baik menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Sebelumnya, tim JPU KPK menuntut Sunjaya Purwadisastra dengan hukuman 7 tahun penjara. Sunjaya dinilai terbukti bersalah menerima suap dari sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Cirebon terkait jual beli jabatan. Selain itu, terdakwa Sunjaya juga dituntut pidana denda Rp400 juta subsidair enam bulan penjara. 

Sunjaya dinilai bersalah karena menerima suap sesuai Pasal 12 huruf b tentang tindak pidana korupsi (Tipikor) UU Nonor 31/1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sesuai fakta persidangan, perbuatan terdakwa melanggar norma hukum dan kepercayaan publik sebagai kepala daerah. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya