backgroud
logo

Fokus

 

Meski Berstatus Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Kembali Bertugas

Meski Berstatus Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Kembali Bertugas

 
Meski Berstatus Tersangka, Wali Kota Tasikmalaya Kembali Bertugas
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. (detiknews)
WJtoday
Selasa, 14 Mei 2019 | 04:03 WIB
WJtoday, Tasikmalaya - Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali aktif bekerja sebagai kepala daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik, Senin (13/5/2019).

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman sebelumnya sempat menjalani pemeriksaan oleh KPK di Jakarta, Kamis (9/5/2019), namun tidak dilakukan penahanan.

Budi melaksanakan tugasnya antara lain Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya dan kegiatan rutin Safari Ramadhan. Dia hadir di kantornya di Balai Kota Tasikmalaya menyampaikan kepada wartawan bahwa agendanya seperti biasa menghadiri beberapa acara.

"Biasa saja kegiatan saya, kerja beraktivitas biasa," katanya.

Ia mengungkapkan, banyak berkas dan program kerja yang harus ditandatangani agar program pemerintahan berjalan.

"Kegiatan pemerintahan harus terus berjalan, saya masuk kerja banyak yang harus ditandatangani," katanya.

Ia mengatakan, program lainnya yang akan dilakukan yaitu rotasi atau mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya agar pelayanan terus berjalan maksimal. Apalagi saat ini, kata dia, ada beberapa jabatan yang harus segera diisi seperti kelurahan yang akan menerima bantuan dana kelurahan.

"Ada beberapa kelurahan yang kosong,  itu harus segera diisi, karena nanti ada bantuan dana kelurahan," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Kuasa Hukum Budi Budiman, Bambang Lesmana mengatakan, timnya sudah meminta penangguhan penahanan kepada KPK karena kliennya saat menjalani pemeriksaan bersikap kooperatif dan tidak menyulitkan penyidik.

"Semua penyidik dan pimpinan KPK akhirnya memperbolehkan kami pulang," kata Bambang.


Ajukan Penundaan Penahanan Hingga Usai Lebaran

Budi juga mengajukan permohonan kepada KPK agar menunda penahanan hingga Lebaran 2019.

"Usai dimintai keterangan oleh KPK, pak Budi diizinkan kembali pulang," ujar Bambang Lesmana, kuasa hukum Budi, Sabtu lalu.

Budi melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kepada KPK agar menunda penahanan. Selain alasan ingin menunaikan puasa dan Lebaran bersama keluarga, Budi siap kooperatif selama menjalani proses hukum.

"Permohonan saja jangan ditahan, minimal sampai hari raya (Lebaran). Alasannya kemanusiaan dan diberikan kesempatan Ramadhan bersama keluarga," ucapnya.

"Tapi kita juga tidak tahu sampai kapan KPK tidak menahan Budi," kata Bambang menambahkan.

Budi diperiksa KPK pada Kamis (9/5/2019). Budi ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap terkait pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tasikmalaya. Total dugaan suap yang diberikan berjumlah Rp 400 juta.

KPK mengatakan dalam pemeriksaan ini disampaikan informasi umum soal hak Budi sebagai tersangka. KPK juga mengklarifikasi sejumlah informasi awal kepada Budi.

"Sebagai pemeriksaan awal tentu dilakukan dulu informasi umum tentang hak-hak tersangka dan diklarifikasi informasi awal," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya