backgroud
logo

Buletin

 

Habaib dan Ulama se-Jabar Sepakat Tolak People Power

Habaib dan Ulama se-Jabar Sepakat Tolak People Power

 
Habaib dan Ulama se-Jabar Sepakat Tolak People Power
Multaqo Ulama, Habaib, dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa Barat, 15/5/2019. (sindonews)
WJtoday
Kamis, 16 Mei 2019 | 09:00 WIB
WJtoday, Bandung - Ulama, habaib, dan pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat mengajak umat menolak segala bentuk tindakan inkonstitusional pasca-Pemilu 2019.

Imbauan itu disampaikan para ulama saat menggelar acara Multaqo Ulama, Habaib, dan Pimpinan Pondok Pesantren se-Provinsi Jawa Barat Demi Indonesia Damai di Malibu Dome Conventionl Hall, Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung Rabu (15/5/2019).

Pertemuan tersebut dihadiri ratusan tokoh agama dari berbagai kota dan kabupaten di Jabar. Itu terlihat dari faftar hadir yang diisi oleh mereka. Pertemuan itu juga sekaligus buka bersama. 

Para tokoh agama Islam itu juga meminta umat menghindari segala bentuk provokasi, fitnah, dan kekerasan selama dan sesudah bulan puasa. 

"Jangan terpancing untuk melakukan tindakan inkonstitusional baik langsung maupun tidak langsung. Sebab, tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat mengarah kepada tindakan bughat (memberontak)," kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar KH Rachmat Syafei.


Rachmat mengemukakan, pertemuan tersebut digelar untuk mengingatkan masyarakat Jabar dalam menyikapi situasi yang berkembang pascapilpres dan pileg. Menurut Rachmat, banyak pernyataan elite politik yang tidak sesuai dengan bukti, bahkan mengajak masyarakat melakukan people power. 

"Itu (ajakan people power) jangan diikuti. Karena people power dalam sistem kenegaraan itu mengganggu pemerintahan yang sah, bisa mengarah pada bughat, dalam fikih artinya memberontak," ujar dia. 

Rachmat menuturkan, people power bisa mengarah ke tindakan inkonstitusional. Pertemuan itu juga untuk memberi arahan kepada tokoh agama di setiap kota kabupaten di Jabar yang tergabung di MUI agar mereka mengajak umat tidak ikut-ikutan memprovokasi dan terlibat dalam gerakan people power.

"Dalam istilah kenegaraan, itu (people power) disebut makar, ada niat untuk mengganggu keabsahan pemerintahan sendiri," tutur Rachmat. 

Dia mengungkapkan, bisa saja MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap gerakan people power karena termasuk inkonstitusional dan termasuk bughat. 

"Artinya people power bisa dikenai fatwa haram karena dalam fiqih masuk kategori bughat yang artinya menggulingkan pemerintahan yang sah. Bughat itu dilarang, haram, dan harus diperangi," ungkap Ketua MUI.

Diketahui, pernyataan people power menyeruak pascapemungutan suara pada 17 April. Kondisinya makin memanas setelah calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pemilu 2019. Padahal pengumuman resmi hasil pemilu baru digelar pada 22 Mei. 

"KPU sekarang sedang melaksanakan tugasnya merekapitulasi hasil suara dan akan diumumkan pada 22 Mei 2019. Tidak usah diganggu, tunggu saja hasil resmi, kalaupun ada kecurangan, ada mekanisme hukum yang mengatur. Tidak usah disampaikan di jalanan, langsung sampaikan secara proporsional," kata Rahmat.***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya