backgroud
logo

Buletin

 

Caleg Karawang Habis Ratusan Juta Kena Rayuan Praktik Jual-Beli Suara

Caleg Karawang Habis Ratusan Juta Kena Rayuan Praktik Jual-Beli Suara

 
Caleg Karawang Habis Ratusan Juta Kena Rayuan Praktik Jual-Beli Suara
Caleg di Karawang Habis Ratusan Juta Kena Rayuan Praktik Jual-Beli Suara. (pasundan eksprss)
WJtoday
Minggu, 16 Juni 2019 | 11:07 WIB
WJtoday, Bandung - Nasib sial dialami  Caleg DPR RI Dapil Jabar VII dari Partai Perindo, H Engkus Kusnaya Budi Santoso, yang mengaku jadi korban jual beli suara yang diduga dilakukan oknum panitia penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Karawang.

H Engkus Kusnaya Budi Santoso, mengaku jadi korban rayuan manis praktik 'culas' jual beli suara yang diduga dilakukan oknum panitia penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Karawang.

Adalah oknum Komisioner KPU Karawang berinisial (AM), yang disebut-sebut berperan sebagai otak bisnis jual beli suara tersebut. Dari praktik haram itu, Engkus mengaku tertipu, dia kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah. 

Engkus mamaparkan kronologis kejadian. Mulanya Engkus ditawari AM dan 12 oknum panitia pemilihan kecamatan (PPK). Mereka menjajikan bisa mengamankan 50 ribu suara buat Engkus.

Timbal baliknya, Engkus diminta menyetorkan uang. Engkus mengaku sudah menyetorkan uang berkisar Rp 740 juta.

Engkus pun tertipu, dari janji 50 ribu suara. Engkus hanya mendapatkan 4 ribu suara saja di Karawang. Otomatis Engkus gagal melenggang ke Senayan, ini di luar konteks gagalnya Perindo lolos dalam Parlementary Threshold.

"Karena saya sendiri tidak mau lagi terjun ke politik, gitu kan, kita bongkar saja nih, biar generasi penerus tahu dan hati-hati," ungkapnya seperti dilansir rmoljabar.com.  

Engkus juga mengirimkan sejumlah bukti transaksi jual beli suara: Engkus Kusnaya meyakini praktik ini tersruktur dilakukan oleh oknum-oknum itu pada semua tingatan pileg baik dari level kabupaten, provinsi, DPR RI seperti dia.


"Saya akan jelaskan di persidangan. Silakan sebut nama PPK dan Komisioner KPU yang merusak demokrasi," katanya seraya mempersilahkan jika media ingin menyebut nama-nama orang yang menerima uang darinya.

Kusnaya mengaku sudah sangat siap membawa kasus ini sekalipun harus ke ranah hukum. Meski ia sendiri menyadari risiko hukum yang bakal menimpanya.

Ia menegaskan siap menjadi Justice Collabolator guna membuka secara gamblang mengenai praktik culas yang terjadi di lembaga penyelenggara pemilu di Karawang.

"Jangan sampai orang pontang-panting kiri-kanan blusukan, dikalahkan orang yang tidak ngapa-ngapain, cuma punya duit, ngasih duit ke PPK. Tujuan saya, cuma itu kenapa saya mau bongkar. Saya sendiri punya risiko hukum," terangnya.

Engkus juga mengirimkan sejumlah bukti terkait transaksi jual beli suara tersebut, antara lain:

1. [14/6 13.51] H Engkau KUSNAYA: Trf BERHASIL ke BRI/425201007996530/DRS ASEP SAEFUD Rp.30.000.000,00 26/01/19 14:57 RRN:991522219490 CRN: Reff:522219490
2. [14/6 13.51] H Engkau KUSNAYA: Trf BERHASIL ke BRI/425201007996530/DRS ASEP SAEFUD Rp.5.000.000,00 30/03/19 06:37 RRN:991521084546 CRN: Reff:521084546
3. [14/6 13.54] H Engkau KUSNAYA: Trf BERHASIL ke BNI/0217294007/-   ADE SUARDI  Rp.40.560.000,00 15/04/19 19:43 RRN:991520772557 CRN: Reff:520772557
4. [14/6 13.55] H Engkau KUSNAYA: Trf BERHASIL ke BNI/0217294007/-   ADE SUARDI  Rp.30.000.000,00 15/04/19 19:44 RRN:991522552650 CRN: Reff:522552650


Gunakan Kode Agen Beras

Kusnaya ungkap praktek jual beli suara Caleg yang melibatkan penyelenggara Pemilu di Daerah Pemilihan VII Jabar yang meliputi Karawang, Bekasi dan Purwakarta.

Kusnaya juga mengungkap ada kode khusu yang digunakan oleh par pelaku dalam melakukan transaksi haram tersebut. Dia mengatakan bila dalam setiap rincian  pengeluaran uang untuk jual beli suara menggunakan kode  pedagang beras. 

"Kode  dengan pola dan cara sistem dagang beras dilakukan untuk mengelabui, sehingga mengunakan simbol  cara jual beli beras" ungkap Engkus Kusnaya seperti dikutip  RMOLJabar, Sabtu (15/6/2019).

Kusnaya menyebut kode untuk Ketua PPK adalah "Agen Beras", suara yang didistribusikan disebut "Beras". Tugas "Agen Beras" adalah mendistribusikan suara ke berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan kode "toko".

Seorang PPK diberi target mengumpulkan sejumlah suara. Satuan untuk suara yang harus diperoleh menggunakan kode kilo. "Dalam setiap satu kilo dihargakan Rp20 Ribu," ujarnya.

Dia mencontohkan Agen Beras (PPK) Kecamatan Karawang  Barat,Nama Agen Beras Nana Sumarna, jumlah toko (TPS)  430 toko, target suara (Kiloan) sebanyak 7.705 suara,  dengan harga satu suara rata-rata Rp20 ribu, maka akumulasi suara yang harus dibayar sekitar Rp. 154 juta. 

"Uang yang besar itu tidak dibayar sekaligus namun dibayar per termin dengan sistem 60:40," katanya. 

"Seperti contoh diatas, uang yang harus dibayar ke "Agen Beras" (PPK)  Rp 154 juta. Dibayar awal atau DP 60 persen sebesar 92.460 juta sisanya 40 persen Rp 61,640.000," jelasnya.

Kusnaya mengaku kecewa karena 12 Ketua PPK yang telah menyanggupi membantunya memenuhu target suara ternyata tidak menepati janji. Dari 50.000 suara yang dijanjikan, Kusnaya hanya memperoleh 4.000 suara.

Kekecewaan Kusnaya bertambah karena saat dia meminta uangnya dikembalikan, 12 Ketua PPK tersebut mengabaikannya.

"Saya telah memberikan toleransi waktu untuk mengembalikan uang, baik cash maupun melalui transfer atas nama 12 ketua PPK itu. Namun hingga batas waktu yang sudah disepakati (Sabtu 04 Mei 2019 lalu), tidak ada jawaban," bebernya.

"Karena tidak ada itikad baik maka saya buka ke publik,"tegasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya