backgroud
logo

Buletin

 

Lahan HGU di Cianjur Diusulkan Terlantar oleh Oknum BPN Jabar

Lahan HGU di Cianjur Diusulkan Terlantar oleh Oknum BPN Jabar

 
Lahan HGU di Cianjur Diusulkan Terlantar oleh Oknum BPN Jabar
Lahan HGU di Cianjur Diusulkan Terlantar oleh Oknum BPN Jabar . (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Selasa, 25 Juni 2019 | 11:16 WIB
WJtoday, Cianjur - Seorang oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Jawa Barat diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan mengusulkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) menjadi lahan terlantar di Kabupaten Cianjur. Pemilik lahan pun siap menempuh jalur hukum atas kasus ini.

Lahan itu diketahui milik PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) yang beralamat di Desa Batulawang, Desa Cibadak dan Desa Sukanagali, Kabupaten Cianjur. Dalam surat yang dikeluarkan BPN No 2110/19-32.600/XII/2018, lahan milik PT MPM seluas 1.020 hektare, 300 hektare di antaranya diusulkan menjadi tanah terlantar.

"Klien kami di sini selaku pemilik lahan merasa dirugikan. Dugaan kami ada penyelewengan jabatan oleh oknum BPN Kanwil Jabar," ucap Ariano Sitorus kuasa hukum PT MPM dalam keterangan tertulisnya, Senin.

PT MPM mengaku dirugikan. Sebab sebelum penetapan oleh BPN Kanwil Jabar, sudah ada surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 368/23.3-700/1/2016 di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2016. Dalam surat tersebut, lahan milik PT MPM belum ditetapkan sebagai tanah terlantar.

"Kami mempertanyakan soal keabsahan surat yang dikeluarkan Kanwil BPN Jabar. Atas dikeluarkannya surat tersebut, kita bisa kehilangan lahan 300 hektare," kata dia.

Atas dasar itulah, PT MPM melalui kuasa hukumnya akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. "Kami berencana akan melaporkan kasus ini ke Polda Jabar," ucapnya.

Sementara itu Kepala BPN/ATR Kanwil Jabar Yusuf Purnama mengaku siap apabila kasus itu dilanjutkan ke jalur hukum. Pihaknya siap menjawab apapun sesuai bukti dan fakta di lapangan.

"Kalau mau melaporkan ya silakan. Kami enggak ada kepentingan apa-apa. Kita siap menjelaskan," ucap Yusuf, seperti dikutip detikcom.

Yusuf menjelaskan kasus itu sudah bergulir sudah lama. Dia menjelaskan bahwa surat yang dikeluhkan oleh PT MPM bukanlah surat penetapan dari HGU menjadi lahan terlantar. Menurutnya surat itu hanyalah usulan dari Kanwil BPN/ATR Jabar ke Kementerian.

"PT MPM ini lahannya memang terlantar dan sebagian ditempati oleh masyarakat. Itu menandakan memang pengelolaan HGU tidak dikelola sebagaimana mestinya. Itu dasarnya (surat usulan)," katanya.

"Kami hanya mengusulkan saja, kewenangan menetapkan ada di menteri," kata Yusuf menambahkan. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya