backgroud
logo

OPINI

 

Menuju Jabar Juara: Antara Keinginan dan Keterbatasan Anggaran

Menuju Jabar Juara: Antara Keinginan dan Keterbatasan Anggaran

 
Menuju Jabar Juara: Antara Keinginan dan Keterbatasan Anggaran
Gubernur Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum. (WJtoday/Yoga Enggar)
bambang mulyono
Sabtu, 29 Juni 2019 | 01:31 WIB
WJtoday, Bandung - Titik awal penyusunan program Jabar Juara sudah dimulai sejak Desember 2017. Serangkaian Musrembang dari mulai tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota sudah selesai sampai Juni 2018. 

Usulan program dan kegiatan kemudian dikumpulkan dalam satu buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah selesai pada Juni 2018. Tidak ada perbedaan mendasar dengan program-program strategis nasional maupun program provinsi. Ini memudahkan untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD.

Ridwan Kamil mengatakan, sebagai Gubernur Jawa Barat dirinya merumuskan Program Juara Lahir Batin. Juara yang dimaksud Gubernur adalah kita harus jadi bangsa yang kompetitif dalam kemajuan pembangunan. Namun pencapaian tersebut harus dibarengi dengan pembangunan batin.

Tanpa pembangunan batin, seperti dialami negara-negara adidaya, mereka maju secara intelektual, dan teknologi tidak terkalahkan, tetapi kehilangan nilai-nilai moral dan kemasyarakatan. 


Jabar Juara Lahir Batin
Misi pencapaian Jabar Juara adalah: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”. (Nilai Religius, Nilai Bahagia, Nilai adil, Nilai Kolaboratif, dan Nilai Inovatif).

Penjabaran visi Jabar Juara diwujudkan ke dalam 5 misi pembangunan dan 9 program unggulan, yaitu:
1. Misi Pertama, membentuk manusia Pancasila yang bertakwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu Pesantren Juara, Masjid Juara, dan Ulama Juara;

2. Misi Kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif. Dengan sasaran misi, yaitu Kesehatan juara, Perempuan Juara, Olahraga Juara, Budaya Juara, Sekolah Juara, Guru Juara, Ibu Juara, Millenial Juara, Perguruan Tinggi Juara, dan SMK Juara;

3. Misi Ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang bekelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Dengan sasaran misi, yaitu Transportasi Juara, Logistik Juara, Gerbang Desa Juara, Kota Juara, Pantura Juara, Pansela Juara, dan Energi Juara;

4. Misi Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan. Dengan sasaran misi, yaitu Nelayan Juara, Pariwisata Juara, Lingkungan Juara, Kelola Sampah Juara, Tanggap Bencana Juara, Ekonomi Kreatif Juara, Buruh Juara, Industri Juara, Pasar Juara, Petani Juara, Umat Juara, UMKM Juara, dan Wirausaha Juara; 

5. Misi Kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan sasaran misi, yaitu Birokrasi Juara, APBD Juara, ASN Juara, dan BUMD Juara.

Sembilan program unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:
1. Meningkatkan akses pendidikan untuk semua;
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;
4. Mengembangkan destinasi dan infrastuktur pariwisata;
5. Mewujudkan pesantren juara;
6. Meningkatkan infrastuktur konektivitas wilayah;
7. Gerakan membangun desa;
8. Memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta
9. Meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.


Ada beberapa proyek besar dan penting yang sedang dilaksanakan  tidak dimasukkan ke dalam 9 program pembangunan unggulan tersebut, karena pertimbangan sebagai Proyek Strategis Nasional, yang sumber dananya berasal dari pusat yaitu di antaranya: 
1. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka dan kawasan pendukungnya, Pelabuhan Patimban, Kawasan Wisata Sukabumi (Jalan Tol Bocimi, pembangunan Bandara Cikembar, dan jalur kereta api double track);
2. Bandara Nusawiru Pangandaran, Bendungan Kuningan, Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi.
3. Pembenahan proyek Citarum dengan Proyek Citarum Harum dan Pembenahan Kawasan Bandung Utara.

Menuju Jabar Juara dan Keterbatasan Anggaran
Perjalanan waktu menunjukkan, beberapa indikator makro ekonomi terhadap pencapaian keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jabar pada 2018 ada di angka 70,99 poin atau meningkat dibanding 2017 yang hanya berada di angka 70,69 poin. Sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2018 sebesar 5,64 persen atau di atas rata-rata nasional.

Selain itu, inflasi 2018 yang dapat dikendalikan sebesar 3,54 persen, tingkat kemiskinan pada 2018 menurun menjadi 7,25 persen dibandingkan 2017 sebesar 8,71 persen, tingkat pengangguran terbuka 2018 menurun menjadi 8,17 persen dibanding 2017 sebesar 8,22 persen, serta gini rasio 2018 yang berada di angka 0,405 poin.

Gubernur Ridwan Kamil menargetkan indikator makro ini lebih baik pada 2020. IPM ditargetkan meningkat menjadi 71,91-72,52 poin, LPE menjadi 5,50-5,90 persen, dan inflasi antara 3,00-4,00 persen. Adapun tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 6,07-6,31 persen, tingkat pengangguran terbuka 7,7-7,9 persen, dan gini rasio 0,37-0,38 poin.

Bukan hal yang mudah untuk mewujudkannya, karena banyaknya program pembangunan yang akan dilaksanakan mebutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dengan banyaknya program Pemprov  Jabar yang akan menyedot dana APBD tentu saja akan memberatkan dalam penyusunan APBD.

Sementara di sisi lain masyarakat pasti sesegera mungkin akan menagih janji janji politik yang pernah disampaikan. Sebagus apapun visi misi. ujungnya tetap harus ada dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang

Komposisi APBD tahun 2018 menunjukkan, total belanja langsung APBD Jabar hanya 23 persen, sementara belanja tidak langsung 77 persen. Komposisi ini menunjukkan APBD Jabar lemah, tidak ideal serta bisa dikatakan tidak berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Struktur APBD yang ideal komposisinya adalah 70-30 atau minimal 60-40.

Struktur ini menunjukkan Pemprov Jabar terlalu banyak mengurusi urusan kabupaten/kota serta minim mengurusi kegiatan dan program provinsi. Adanya dugaan pemanfaatan belanja hibah, bantuan keuangan, dan bansos untuk kepentingan politik. Tidak transparannya penyaluran dana bantuan keuangan dan hibah dimanfaatkan untuk kepentingan legislatif dan eksekutif.

Dari Rp33 trilun APBD Jabar, sebetulnya hanya Rp20 triliun yang benar-benar dikelola karena Rp13 triliun merupakan dana perimbangan. Dana perimbangan ini hanya tercatat saja dan langsung mengalir ke kabupaten/kota.

Pada sisi lain sebagai gambaran, untuk satu misi pembangunan, dibutuhkan dana yang luar biasa banyak, melebihi dana yang ada di APBD. Sebagai contoh pada pembangunan konektivitas antarwilayah di Jabar. Pemprov Jabar membutuhkan dana mencapai Rp300 triliun untuk mewujudkan sejumlah pembangunan infrastruktur di bidang transportasi. Tercatat ada 9 proyek ambisius yang disiapkan. 

Proyek itu antara lain reaktivasi 4 jalur kereta api, penambahan panjang runway BIJB Kertajati, road barrier berteknologi asal Korea Selatan, pembangunan Bandara di Sukabumi. Lalu pembangunan jalur khusus angkutan tambang di Parung Panjang, jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi, pembangunan Terminal Parung, jalur air di Cikarang-Bekasi Laut (CBL), dan Pelabuhan Patimban. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan, dengan kebutuhan dana sebesar itu tidak bisa mengandalkan APBD yang hanya sekitar Rp30 triliun per tahunnya. "Ini sangat ambisius, karena saya ingin Jabar jadi daerah termaju. Urusan duit 300 triliun rupiah. Ini tidak mungkin dari APBD saja. Tapi saya semangat bisa karena ada rumusnya," jelasnya.

Jelas sudah, kendala utama dari terlaksananya visi dan misi Jabar Juara terletak pada terbatasnya anggaran pemerintah provinsi.Selain program gubernur sebelumnya yang masih berjalan, masih ada lagi 100 program wajib dari Depdagri yang juga harus dilaksanakan.


Solusi pada Arah Kebijakan Anggaran
Terkait transparansi pemanfaatan belanja hibah, bantuan keuangan dan bansos, agar secara maksimal dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan pembangunan, harus dilakukan kajian mendalam untuk mendapatkan bukti empiris :
1. Apakah terdapat perbedaan alokasi belanja hibah, bansos dan bankeu setiap tahunnya 
2. Apakah peningkatan belanja Hibah, Bansos dan Bankeu memengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
3. Perlu adanya pengujian regresi apakah pemanfaatan dana dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi suatu daerah atau sebatas media kampanye untuk kepentingan politik.
4. Harus dibuktikan dalam penyusunan APBD, eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan sendiri sedangkan legislatif karena memiliki keunggulan informasi sebagai prinsipal akan cenderung melakukan 'kontrak semu" dengan pihak eksekutif. Kecenderungan perilaku antara eksekutif dan legislatif kemudian dimediasi dengan adanya Permendagri No 32 yang menyebutkan bahwa belanja hibah dan bansos merupakan belanja tidak langsung yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak berkelanjutan. Adapun peraturan mengenai Belanja Bantuan Keuangan, yaitu Permendagri  No 22 tahun 2011. Belanja Bankeu digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pencapaian target kinerja pemerintah. Kelonggaran aturan ini yang diduga banyak dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan politik.
5. Kegiatan kegiatan pembangunan harus dirancang dalam 5 tahun termasuk penganggarannya, tidak  terlalu banyak kegiatan kegiatan dari bantuan langsung, serta evaluasi kegiatan kegiatan yang anggarannya dari pos hibah dan bantuan keuangan.

Ridwan Kamil menegaskan pula bahwa untuk merelalisasikan sembilan prioritas pembangunan ke arah Jabar Juara, postur anggaran di 2020 konsekuensinya lebih besar dibandingkan 2019. APBD 2020 diproyeksikan Rp36 triliun dengan kontribusi terbesar dari PAD sebesar 58,48 persen, sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2020 diproyeksikan lebih dari Rp38 triliun. "Belanja daerah 2019 ini diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan akuntabel, proporsional, efisien dan efektif," tegasnya.

Gubernur Jabar pun menyadari permasalahan keterbatasan anggaran untuk mewujudkan Jabar Juara. Ridwan Kamil mengatakan, pembangunan daerah tak bisa lagi mengandalkan dana APBD. Karena itu, ia merinci ada 8 'pintu' atau sumber anggaran yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. 

Sumber anggaran tersebut, di antaranya APBD tingkat kota/kabupaten, APBD provinsi, dan APBN. Tiga sumber anggaran itu masih jadi tumpuan utama pemerintah dalam merealisasikan target pembangunan.  Namun terkait APBN, Gubernur mengatakan bahwa APBN itu gampang-gampang susah. Ada proses lobi yang sering berujung masalah hukum.

Sumber pendanaan lainnya, bisa didapat dari pinjaman bank daerah dan obligasi daerah. Dalam hal ini, Pemprov Jabar tengah memaksimalkan kembali fungsi Bank Jabar Banten (BJB) sebagai bank pembangunan daerah. 

"Di Jateng, Bank Jateng bisa meminjamkan Rp200 miliar ke kabupatennya, punya kredit infrastruktur. Kami punya Bank Jabar yang sekarang sibuk dengan consumer banking," jelas Gubernur.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus mulai berinovasi mencari sumber dana lainnya dari dana umat, CSR dan Public Private Partnership atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). 

Pemprov Jabar juga akan bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang jadi lembaga pinjaman keuangan khusus untuk proyek infrastruktur. Gubernur menjelaskan, SMI seperti bank tapi khusus infrastruktur dan khusus untuk pembangunan di daerah. 

Pada akhirnya, langkah-langkah untuk mengatasi keterbasan anggaran bisa mewujudkan keinginan tercapainya Jabar Juara. Pelaksanaan program-program pembangunan bisa berjalan lancar sambil mengikis persoalan dasar lainnya, seperti ketimpangan dan kemiskinan. Ridwan Kamil  yakin program kerjanya akan berjalan lancar karena konsep dan gagasannya memang dirancang secara mandiri. 

Intinya adalah confident. Jadi masyarakat, investor, pemerintah harus yakin kalau kita punya konsep yang jelas bahwa Jawa Barat dengan konsep seperti ini akan menjadi provinsi termaju, tercepat, dan terbaik se-Indonesia. Jabar Juara. ***

pam / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya