backgroud
logo

Fokus

 

Bukti 260 Gugatan Pileg 2019 Akan Segera Diserahkan KPU ke MK

Bukti 260 Gugatan Pileg 2019 Akan Segera Diserahkan KPU ke MK

 
Bukti 260 Gugatan Pileg 2019 Akan Segera Diserahkan KPU ke MK
Bukti 260 Gugatan Pileg 2019 Akan Segera Diserahkan KPU ke MK, 4/7/2019. (CNNIndonesia)
WJtoday
Kamis, 4 Juli 2019 | 16:21 WIB
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera menyerahkan bukti dan jawaban terhadap 260 gugatan sengketa Pileg 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu pada  pada Jumat besok (5/7/2019).

Sebanyak 250 gugatan berkaitan dengan penetapan perolehan suara DPR dan DPRD, sedangkan sepuluh lainnya terkait DPD.

"Jawaban gugatan pileg di MK kita serahkan tanggal 5 Juli," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Evi menyampaikan sejak Senin  KPU telah memanggil anggota KPU daerah yang akan menghadapi gugatan di MK. Pertemuan itu digelar untuk menyiapkan dokumen jawaban dan bukti untuk sidang MK. Sebab, KPU RI yang nantinya mewakili seluruh daerah di MK.

"Hari ini dirampungkan pengumpulan bukti dan jawaban. Nanti KPU RI yang serahkan, jawaban beserta bukti-buktinya," ujarnya.

Sebelumnya, KPU menghadapi 260 gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019.

Gugatan itu berasal dari dua puluh partai politik. Sebanyak 35 gugatan berasal dari Partai Berkarya. Kemudian Partai Demokrat dengan 23 perkara, Partai Gerindra 21 perkara, PDIP 20 perkara, Partai Golkar 19 perkara, PKB 17 perkara, dan Partai Nasdem 16 perkara.

Selanjutnya ada PAN 16 perkara, Partai Hanura 14 perkara, PPP 13 perkara, PKS 13 perkara, PBB 12 perkara, Partai Perindo 11 perkara, Partai Garuda 9 perkara, PKPI 3 perkara, PSI 3 perkara. Lalu setiap partai lokal Aceh mengajukan masing-masing satu perkara.

Sidang pendahuluan akan digelar 9 Juli 2019. MK memiliki waktu hingga 9 Agustus 2019 untuk memutus semua perkara tersebut.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik 

KPU Tunggu MK Soal Sengketa Suara Berkarya dan Gerindra

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan ada kemungkinan pihaknya tak akan menjawab gugatan Partai Berkarya terkait 2,7 juta suara Pileg 2019 yang diduga berpindah ke Partai Gerindra.

Arief menyampaikan KPU sebagai pihak termohon hanya akan menjawab jika gugatan itu dinyatakan legal oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau MK memutuskan tidak, ini istilahnya ilegal, ya enggak dijawab," kata Arief saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Rabu.

Meski begitu, Arief berujar KPU tetap menyiapkan jawaban terhadap jawaban tersebut sebagai antisipasi jika MK memproses gugatan tersebut.

Arief menegaskan KPU hanya berkedudukan sebagai termohon. Dengan demikian, KPU tak punya kuasa untuk menentukan legalitas gugatan tersebut.

"Kita ikuti MK saja, yang berhak memutuskan menolak atau menerima pengaduan sengketa kan MK," tuturnya.


Sebelummya, Partai Berkarya tercatat menggugat penetapan KPU terkait perolehan suara parpol dalam Pileg 2019. Mereka mengklaim mendapat suara sebesar 5.719.495. Sementara berdasarkan penetapan KPU, partai besutan Tommy Soeharto itu hanya meraup 2.929.425 suara. Mereka mengklaim kehilangan suara di 53 dapil. Suara itu disebut berpindah ke Partai Gerindra.

Namun Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang membantah telah mengajukan gugatan tersebut. Menurutnya, Berkarya tak pernah melayangkan gugatan tersebut ke MK.

"Terkait klaim saudara Nimran Abdurrahman dkk. perihal suara Partai Geindra 2,7 juta suara adalah hak Partai Berkarya maka kami nyatakan itu hoaks dan tidak berdasar. Kami minta maaf kepada Partai Gerindra atas ketidaknyamanan tindakan gugatan tersebut dan pemberitaan yang beredar," kata Andi dalam keterangan tertulis, Rabu.

MK sendiri tetap akan menggelar sidang permohonan sengketa Pileg 2019 yang diajukan Partai Berkarya soal suara yang diduga berpindah ke Partai Gerindra. Meskipun Andi Picunang telah membantah.

"Ketika sudah diregistrasi dan tidak ada pencabutan perkara, maka kewajiban MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono, seperti dikutip CNNIndonesia.com pada Rabu.

Fajar menyampaikan hingga saat ini MK belum menerima permohonan penarikan gugatan secara resmi dari Partai Berkarya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya