backgroud
logo

Trensosial

 

Mulai Disebut, Apa itu Lembaga Perlindungan Data Pribadi?

Mulai Disebut, Apa itu Lembaga Perlindungan Data Pribadi?

 
Mulai Disebut, Apa itu Lembaga Perlindungan Data Pribadi?
Mulai Disebut, Apa itu Lembaga Perlindungan Data Pribadi?, 8/7/2019. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Senin, 8 Juli 2019 | 12:54 WIB
WJtoday, Bandung - Otoritas Proteksi Data (Data Protection Authority/ DPA) mulai disebut-sebut akan dibentuk untuk menegakkan aturan Perlindungan Data Pribadi (PDP). Badan yang direncanakan berdiri secara independen ini memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk mengawasi pemrosesan data pribadi.

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemkominfo Riki Arif Gunawan menjelaskan bahwa DPA memastikan aturan PDP terimplementasi dengan benar. 

"Dia memastikan bahwa pengawasan data pribadi itu sudah mengimplementasikan aturan yang sudah ada. Kemudian menjaga data itu sebaiknya bagaimana, kalau ada sengketa antara pemilik data dan pemroses data, ia akan menentukan seperti apa," kata Riki dalam acara diskusi Fintech di Jakarta Selatan, Jumat.

DPA juga direncanakan akan bekerja secara independen dan tidak terafiliasi dengan pemerintah maupun pihak swasta. 

Independensi ini juga dikonfirmasi oleh Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Ia beranggapan apabila DPA berafiliasi dengan pemerintah atau swasta, akan terjadi konflik kepentingan.


"Apakah itu di bawah pemerintah, langsung pemerintah yang menunjuk saya rasa jangan. Apakah DPR saja, saya rasa jangan nanti ada konflik kepentingan partai juga tinggi," kata Meutya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Meutya menyarankan agar model pemilihan calon pimpinan di DPA bisa mengikuti metode yang diterapkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pemilihan pemimpin di KPK, pemerintah akan membentuk Panitia Seleksi, kemudian pemerintah juga memberikan nama-nama calon pimpinan yang akan diseleksi. 

Nama yang sudah terseleksi lebih lanjut akan diseleksi lagi oleh DPR. Untuk DPA, kemungkinan calon pimpinan akan diseleksi oleh Komisi III DPR RI.

"Jadi kombinasi ini tidak boleh hilang dalam UU PDP nanti. Jangan khawatir kalau DPR yang memilih DPA akan lemah. Kuncinya itu adalah undang-undang memberikan kewenangan yang kuat untuk DPA," kata Meutya. 

Kominfo Ungkap Soal Denda Jual Beli Data Pribadi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengatakan sanksi berupa denda, memberikan efek jera bagi pihak yang memperjualbelikan data pribadi. Jual beli data pribadi ini adalah salah satu bentuk pelanggaran pemrosesan data pribadi. 

Sebab, pertukaran data tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemilik data, sehingga terhitung sebagai kebocoran data pribadi.

Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemkominfo Riki Arif Gunawan menganggap denda lebih efektif karena bisa langsung berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan.


"Langsung berpengaruh pada perusahaan tadi karena bisa tutup, merugi, dan berbahaya buat kelangsungan perusahaan. Sehingga dia akan hati-hati menyimpan data," kata Riki dalam acara diskusi Fintech di Jakarta Selatan, Jumat.

Riki mengatakan pemroses data yang melanggar aturan akan dikenakan denda sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) kelak. Aturan PDP disebut akan sesuai dengan General Data Protection Regulation (GDPR).

Akan tetapi, ada beberapa poin di aturan PDP yang berbeda dengan GDPR untuk menyesuaikan secara lokal dengan kondisi di Indonesia. Salah satunya adalah soal denda.

GDPR mengatur denda hingga empat persen dari total pendapatan global. Tentu denda ini akan kurang maksimal karena perusahaan startup di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan keuntungan.

Oleh karena itu, digunakan penyesuaian denda GDPR di Indonesia. Riki mengatakan dalam aturan PDP akan langsung disebut jumlah denda. Kendati demikian ia enggan menyebut jumlah denda. 

"Ya benar nominal bukan presentase. Masih dalam tahap pembahasan," kata Riki.  ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya