backgroud
logo

Fokus

 

Butuh Masukan, KPU Rapat di DPR Bahas Pilkada Serentak 2020

Butuh Masukan, KPU Rapat di DPR Bahas Pilkada Serentak 2020

 
Butuh Masukan, KPU Rapat di DPR Bahas Pilkada Serentak 2020
Butuh Masukan, KPU Rapat di DPR Bahas Pilkada Serentak 2020, Senin 8/7/2019. (antara)
WJtoday
Senin, 8 Juli 2019 | 13:18 WIB
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Senin (8/7/2019) akan melakukan rapat konsultasi bersama pemerintah dan Komisi II DPR RI terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. 

Dalam rapat ini, KPU juga membawa draf Peraturan KPU (PKPU) tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun depan.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya butuh masukan terkait landasan hukum untuk pilkada yang akan digelar 23 September 2020 itu. Dalam hal ini masukan dari pemerintah DPR terhadap PKPU.

"Hari ini kita lakukan rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR," kata Arief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7).

Selain KPU dan Komisi II DPR RI, rapat ini juga akan dihadiri oleh Bawaslu dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU pun sudah melakukan uji publik terkait PKPU untuk Pilkada 2020. Dalam uji publik itu KPU juga menerima masukan-masukan dari masyarakat.

"Kita sudah melakukan uji publik, kita sudah merapikan atas masukan-masukan dari publik," ucap Arief.


Arief menuturkan secara garis besar PKPU ini berisi jadwal penyelenggaraan setiap tahapan Pilkada 2020. Ia menyebut PKPU dimaksud juga akan jadi acuan bagi semua pihak dalam menghadapi pilkada tahun depan.

"Kapan harus berkoalisi, kapan menentukan kandidat. Buat KPU penting untuk menyusun rencana kegiatan. Kapan anggaran harus tersedia, ini penting bagi pemda," kata dia.

Diketahui KPU akan menggelar pilkada secara serentak pada 23 September 2020. Pilkada ini akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

Kaji Penerapan Rekapitulasi Elektronik di Pilkada 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menerapkan rekapitulasi suara secara elektronik atau e-recap dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Komisioner KPU Viryan Aziz menyampaikan penerapan e-recap merupakan lanjutan dari penerapan Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng). Diketahui Sejak Pilpres 2004 KPU sudah menggunakan Situng, namun bukan sebagai rekapitulasi resmi.

Atas dasar itu, KPU akan mempertimbangkan menggunakan rekapitulasi suara secara elektronik untuk pilkada serentak tahun depan.

"KPU sedang menimbang untuk menerapkan rekapitulasi elektronik pada Pilkada Serentak 2020. Yang dimaksud menimbang adalah berdasarkan pengalaman sejak 2004 kan sudah beberapa kali Situng digunakan, tapi belum hasil resmi," kata Viryan saat ditemui di Hotel Grand Mercure, Jakarta beberapa waktu lalu.


Viryan menjelaskan mekanisme e-recap mirip dengan Situng. Formulir C1 yang berisi hasil penghitungan suara di setiap TPS akan dipindai dan diunggah secara online.

Hasil pindai itu nantinya akan langsung direkapitulasi di KPU. Sistem ini, klaim Viryan, bakal memangkas waktu perjalanan suara dari TPS hingga penetapan. Artinya KPU tak akan lagi menggunakan penghitungan suara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"Jadi bayangannya tiga hari paling lama selesai, berapa hasilnya akan ditetapkan. Tak ada lagi rekapitulasi di kecamatan, kabupaten/kota," ujarnya.

Viryan mengakui Situng mengalami banyak masalah di Pemilu 2019. Beberapa di antaranya tak beres tepat waktu dan belum mencapai angka 100 persen hingga saat ini.

Ia berdalih hal itu terjadi karena Situng bukan landasan penetapan hasil sehingga tak menjadi prioritas KPU.

"Tentunya ketika dijadikan hasil resmi akan ada perbedaan perlakuan," ucap dia.

Pakai DPT Pemilu 2019 untuk Pilkada Serentak 2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggunakan kembali Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada 2020 mendatang. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan atas dasar itu, daftar pemilih yang digunakan saat ini masih akan dikelola kembali agar bisa digunakan kembali tahun depan. 

"Ini jadi basis awal, dia akan menjadi sumber data untuk disinkronkan dengan DPPP (daftar penduduk pemilih potensial pemilu) yang terakhir. Nah, itulah nanti yang jadi DPS (daftar pemilih sementara)," kata Arief saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta beberapa waktu lalu.

Arief mengatakan pemutakhiran DPT nantinya akan dilakukan saat sudah mendekati waktu peluncuran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, atau pada 23 September 2019.


Pemutakhiran, kata Arief, dilakukan atas evaluasi DPT Pilpres 2019 yang menuai banyak kritik. Selain itu pun untuk menyesuaikan dengan pertambahan jumlah pemilih.

"Setiap catatan, masukan, kalau memang itu harus membuat DPT diperbaiki, dikoreksi, tentu kita akan lakukan koreksi," ucapnya.

DPT buatan KPU menuai banyak kritik selama penyelenggaraan Pilpres 2019. Data pemilih ganda dan invalid jadi isu yang menyertai daftar pemilih beberapa waktu belakangan.

Terkait hal tersebut, KPU bahkan sampai melakukan perbaikan sebanyak tiga kali. Permasalahan DPT juga masuk dalam salah satu dalil gugatan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 akan digelar serentak di 270 daerah, sembilan di antaranya tingkat provinsi atau pemilihan gubernur-wakil gubernur.

Untuk itu, sambung Viryan, setelah gelaran Pilpres dan Pemilu 2019 selesai dengan penetapan hasil, pihaknya langsung tancap gas melakukan persiapan untuk Pilkada serentak 2020.

"Kita rampungkan dulu, kami uji publik PKPU-nya. Kemudian pekan depan kita FGD, kita matangkan," tutur Viryan, Senin (24/6).

Viryan menyebut setelah uji publik dan diskusi menghasilkan rekomendasi yang matang, KPU baru akan menetapkan pengesahan PKPU itu. 

"Agar rencana pelaksanaan pilkada pada 23 September merupakan ketetapan resmi dari KPU," ujar dia. 

Menurut Viryan, yang sudah dapat dipastikan adalah bulan pelaksanaan pemungutan suara pilkada yakni pada September. Sementara itu, penentuan tanggal masih merupakan rencana yang disusun KPU.

Pilkada serentak 2020 semula akan diikuti 269 daerah yang juga menggelar pilkada pada 2015. Namun, satu daerah yakni Kota Makassar akhirnya diikutsertakan karena tak menghasilkan pemenang pada Pilkada 2018. Saat itu, kotak kosong mengalahkan calon tunggal di Makassar. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya