backgroud
logo

Fokus

 

Rencana e-Rekap di Pilkada Serentak, KPU Perlu Belajar dari Situng

Rencana e-Rekap di Pilkada Serentak, KPU Perlu Belajar dari Situng

 
Rencana e-Rekap di Pilkada Serentak, KPU Perlu Belajar dari Situng
Rencana e-Rekap di Pilkada Serentak 2020, KPU Perlu Belajar dari Situng, 9/7/2019. (tribun news)
WJtoday
Selasa, 9 Juli 2019 | 16:35 WIB
WJtoday, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji secara matang rencana penerapan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap) pada Pilkada Serentak 2020.

Peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin mengatakan KPU harus belajar dari berbagai permasalahan e-rekap pada Pemilu 2019 yang lebih dikenal dengan Sistem Perhitungan Suara (Situng).

"Saya khawatir juga kalau basis e-rekap di 2019 jadi penentu Pilkada di 2020. Itu ketidakpuasan di daerah akan banyak dibawa ke MK bakal ada demo berjilid-jilid di MK menggugat hasil pemilu," kata Usep, seperti dikutip CNNindonesia.com, Selasa (9/7/2019).

Usep menuturkan sebenarnya keberadaan Situng sejak Pilpres 2014 sangat positif. KPU menggunakan sistem teknologi informasi untuk menyediakan transparansi dalam proses elektoral.

Namun sejak Pilkada 2018, eksekusi penggunaan Situng memburuk. Bahkan ia menyebut Situng di Pilpres 2019 mendapat rapor merah dengan sejumlah permasalahan.

Sejumlah permasalahan Situng di Pilpres 2019 adalah waktu penuntasan yang sangat lamban dan banyak input yang tak sesuai dengan pindai C1.

Bahkan Situng digugat Paslon 02 Prabowo-Sandi ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, pada 16 Mei 2019, Bawaslu memutus KPU melakukan pelanggaran tata cara input data dalam Situng.


Usep menuturkan KPU periode 2017-2024 di bawah pimpinan Arief Budiman tak melakukan perbaikan terhadap Situng. Padahal jajaran komisioner sebelumnya sudah mengamanatkan perbaikan sistem teknologi informasi Situng.

Salah satunya penggunaan teknologi sevent segment untuk memindai hasil penghitungan suara di TPS. Usep menyebut KPU saat ini belum juga menggunakannya untuk Situng.

"Kesalahan dalam e-rekap 2014 -2019, tulisan KPPS itu tidak kebaca mesin karena tulis manual. Disarankan penggunaan teknologi seven segment untuk mengurangi potensi itu. Kalau pakai itu potensi kesalahan berkurang," kata Usep.

Dihubungi terpisah, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan e-rekap tak akan bernasib seperti Situng. Ia mengklaim KPu akan menyempurnakan sistem tersebut jika dijadikan landasan penetapan resmi.

"Prinsipnya, kekurangan dan kelemahan situng akan terus disempurnakan," kata komisioner KPU Viryan Aziz saat dihubungi, Selasa (9/7/2019).

Bukan Terapi Kejut
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta KPU tak terburu-buru soal gagasan menerapkan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap) pada Pilkada Serentak 2020.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan jangan sampai ide ini direalisasikan karena KPU berhasrat membuat perubahan.

"Memang itu jadi ide besar kita untuk peningkatan kualitas tata kelola, tapi kan harus menyeluruh dalam arti tidak bisa ini terapi kejut sesaat, seakan-akan kita harus melakukan perubahan, harus lebih holistik," kata Afif saat dikonfirmasi, 


Afif menyebut KPU harus memaparkan konsep jelas mengenai e-rekap. Misalnya terkait nasib proses rekapitulasi manual berjenjang jika e-rekap diterapkan.

Kemudian terkait wilayah-wilayah tempat uji coba e-rekap pada Pilkada Serentak 2020. Afif mengaku pihaknya belum sama sekali diajak bicara oleh KPU terkait e-rekap.

"Saya kira kita perlu ketemu bareng sama temen-temen KPU, kami bisa ngasih perspektif, KPU juga punya tatanan yang mereka pikirakan soal e-rekap seperti apa. Karena kami belum dapat penjelasan yang dimau dan dimaksud KPU soal e-rekap tersebut," ujar Afif.

Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan kemungkinan e-rekap diterapkan pada Pilkada Serentak 2020. Ia menyebut langkah ini dilakukan setelah KPU menerapkan Situng sejak Pemilu 2014.

"KPU sedang menimbang untuk menerapkan rekapitulasi elektronik pada Pilkada Serentak 2020. Yang dimaksud menimbang adalah berdasarkan pengalaman sejak 2004 kan sudah beberapa kali Situng digunakan, tapi belum hasil resmi," ucap Viryan saat ditemui di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Kamis (4/7/2019). 

Landasan Hukum Tak Kuat, e-Rekap Dinilai Bisa Picu Sengketa

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyampaikan rencana penerapan rekapitulasi suara secara elektronik (e-rekap) berpotensi memicu sengketa pemilu. Sedianya e-rekap itu bakal mulai diterapkan pada Pilkada Serentak 2020.

Hadar mengatakan potensi memicu sengketa itu karena landasan hukum yang ada saat ini di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tak kuat.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay

"Sebetulnya karena undang-undangnya tidak begitu klir, maka perlu dipastikan di undang-undang sendiri karena kalau tidak bisa menjadi persoalan sengketa," kata Hadar, seperti dikutip  CNNIndonesia.com, Selasa (9/7/2019).

Hadar menyampaikan UU Pilkada tak mengatur soal e-rekap. Pasal 85 UU Pilkada hanya mengatur soal e-voting atau pemungutan suara secara elektronik. Sementara Pasal 111 undang-undang itu berbicara soal penghitungan suara elektronik atau e-counting.

Dia juga mengucapkan mekanisme e-rekap tak disampaikan secara detail. Di saat yang sama, undang-undang itu mengatur rekapitulasi manual secara berjenjang.

"Juga tidak ada pasal yang mengatakan jika sistem elektronik digunakan, maka proses manual tidak lagi dilakukan. Ini kan tidak ada," Hadar menjelaskan.

Lebih lanjut Hadar menyarankan KPU dan DPR RI harus merevisi UU Pilkada dan UU Pemilu lebih dulu jika hendak menerapkan e-rekap di pilkada tahun depan.

"Kita harus pastikan betul ruang sengketa yang tidak perlu itu akan tidak ada lago kalau sudah diatur secara lebih tegas di undang-undang," pungkasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya