backgroud
logo

Fokus

 

Dubes RI di Arab Saudi: Pembunuh Saja Kami Bela, Apalagi Rizieq Shihab

Dubes RI di Arab Saudi: Pembunuh Saja Kami Bela, Apalagi Rizieq Shihab

 
Dubes RI di Arab Saudi: Pembunuh Saja Kami Bela, Apalagi Rizieq Shihab
Dubes RI di Arab Saudi: Pembunuh Saja Kami Bela, Apalagi Rizieq Shihab, 10/7/2019. (CNNIndonesia)
WJtoday
Rabu, 10 Juli 2019 | 21:07 WIB
WJtoday, Bandung - Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menegaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak pernah menghalangi Imam Besar FPI Rizieq Shihab pulang ke tanah air. Sebaliknya, KBRI justru senantiasa membantu WNI yang mengalami kesulitan.

"Pembunuh yang jelas-jelas pembunuh saja kami bela, apalagi Habib Rizieq Shihab," tutur Agus dalam salah satu program acara di salah satu stasiun televisi, Rabu (10/7/2019).

Diketahui, tenaga kerja asal Indonesia Eti binti Toyib bebas dari hukuman mati atas kasus pembunuhan majikan. Kala itu, KBRI berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp18 miliar untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris majikan yang dibunuh Eti. 

Agus memastikan KBRI bakal memberikan pendampingan kekonsuleran andai Rizieq dicegah meninggalkan Arab Saudi. Akan tetapi, sejauh ini belum ada nota diplomatik yang diterima KBRI dari Kemenlu Arab Saudi terkait Rizieq Shihab.

Gaya diplomasi pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata Agus, selalu memprioritaskan WNI di mana pun berada. Agus menekankan hal itu berlaku termasuk Rizieq dan WNI lain yang sedang tinggal di Arab Saudi.

"Kami sangat koperatif berikan pelayanan kepada warga negara Indonesia," kata Agus.

Sebelumnya, Agus mengatakan Rizieq mesti membayar denda karena singgah di Arab Saudi melebih izin masa tinggal atau overstay sejak 21 Juli 2018. Nominal yang harus dibayar yakni Rp110 juta per orang atau sekitar Rp550 juta ditambah 4 anggota keluarga Rizieq.

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel 

Mengenai hal itu, Agus mengatakan KBRI tidak bisa membayarkan denda yang harus ditanggung Rizieq. Alasannya, KBRI tidak memiliki tradisi menempuh langkah tersebut.

Jika bantuan pembayaran denda diberikan kepada Rizieq, Agus khawatir WNI lain pun bisa saja meminta hal serupa. Jika demikian, anggaran KBRI bisa habis hanya untuk membayarkan denda overstay WNI.

"Kalau visa habis saya kira Habib Rizieq sudah komunikasi dengan kawan-kawan beliau di Jakarta untuk meng-handle itu. Saya kira Rp600 juta angka kecil lah. Cuma kalau kami harus bayar, kami tidak punya tradisi itu," kata Agus.

Sebelumnya, mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengusulkan agar rekonsiliasi juga dilakukan dengan menjamin kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia. Usul ditolak oleh sejumlah politisi pengusung Jokowi-Ma'ruf selaku pemenang Pilpres 2019.

Anggota Badan Komunikasi Gerindra Andre Rosiade mengatakan ada 'faktor x' yang menghambat Rizieq pulang ke Indonesia. Faktor tersebut hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah.

Terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyebut Rizieq sudah tak memiliki izin tinggal di Arab Saudi sejak 21 Juli 2018. Rizieq telah melampaui izin masa tinggal atau overstay sehingga harus membayar denda.

"Ya bayar denda overstay (bila ingin keluar Arab Saudi). Satu orang Rp110 juta, kalau lima orang, ya, tinggal kalikan saja," kata Agus, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (10/7/2019).

Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade

Gerindra: Pemulangan Rizieq Janji Prabowo di Ijtimak Ulama II
Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia terkait dengan janji ketua umumnya, Prabowo Subianto, dalam Ijtimak Ulama II.

"Bagaimanapun Pak Prabowo punya janji di Ijtimak Ulama II, bahwa beliau ingin ajak Rizieq pulang. Kalau memang ada kesempatan negara ini guyub lagi, kalau Pak Habib Rizieq mau dipulangkan, ya kenapa tidak gitu?" tuturnya, seperti dikutip  CNNIndonesia.com, Rabu (10/7/2019).

Sebelumnya, Partai Gerindra menyebut pemulangan Rizieq sebagai salah satu syarat rekonsiliasi dengan kubu presiden-wapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin pasca-Pilpres 2019.

Menurut Andre, pemulangan Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi ini karena dia adalah salah satu ulama yang masih 'bermasalah'. Selain itu, masih ada sejumlah pendukung kubu paslon 02 Prabowo-Sandiaga yang masih diproses hukum.

"Kan dia salah satu ulama yang masih bermasalah kan Rizieq. Tentu dengan harapan kita kan tujuannya agar negara ini guyub, semua masalah selesai, selain ratusan pendukung kami masih ditahan, juga ulama yang masih bolak-balik dipanggil polisi, juga Habib Rizieq," urainya.

Diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko mempersilakan Rizieq untuk pulang karena pemerintah tak pernah mengusirnya atau pun melarangnya kembali ke dalam negeri.

Saat dimintai respons soal pernyataan Moeldoko itu, Andre mengatakan, 

"Ya kita tunggu pernyataan resmi dari Pak Jokowi, bukan dari Kepala KSP ya. Kan disampaikan Pak Moeldoko sendiri beliau enggak berwenang untuk menanggapi, yang punya wewenang kan Pak Kapolri."

Tentang iktikad Rizieq untuk kembali ke Indonesia, Andre mengaku ada yang merasa dizalimi.

"Ya seperti yang disampaikan Pak Sekjen Gerindra (Ahmad Muzani), bahwa salah satu harapan kita bisa rekonsiliasi [adalah] jangan ada yang merasa masih dizalimi," tandasnya.

Seperti diberitakan, Ijtimak Ulama II yang digagas oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Sandi. Prabowo pun menandatangani 17 poin pakta integritas hasil Ijtimak Ulama jilid II, September 2018. 

Salah satu poinnya adalah tentang pemulangan Rizieq dan pemberian keadilan kepada tokoh-tokoh 212 yang diproses hukum jika terpilih jadi Presiden. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya