backgroud
logo

Buletin

 

Sesuai Perda, Penertiban PKL di Perkotaan Garut Sudah 'Harga Mati'

Sesuai Perda, Penertiban PKL di Perkotaan Garut Sudah 'Harga Mati'

 
Sesuai Perda, Penertiban PKL di Perkotaan Garut Sudah 'Harga Mati'
Sesuai Perda, Penertiban PKL di Perkotaan Garut Sudah 'Harga Mati', 0/7/2019. (antara)
WJtoday
Kamis, 11 Juli 2019 | 10:49 WIB
WJtoday, Garut - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyatakan, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan perkotaan Garut sudah "harga mati" artinya tidak ada toleransi lagi karena sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 tahun 2017 tentang Kebersihan, Ketentraman, dan Keindahan kota.

"Kami harus menertibkan PKL, ini sudah 'harga mati'," kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Garut, Frederico saat penertiban PKL di kawasan Pengkolan, Garut, Rabu.

Ia menuturkan, Pemkab Garut Garut sudah lama merencanakan penertiban para PKL di kawasan Pengkolan atau Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota karena keberadaannya sudah melanggar perda.

Pedagang, kata dia, sudah tidak diperbolehkan lagi berjualan di pinggiran bahu jalan maupun trotoar karena mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki.

"Penertiban ini dilakukan secara bertahap, kami sebagai penegak perda punya kewajiban menertibkan keberadaan PKL," katanya.

Ia menyampaikan, penertiban PKL tersebut melibatkan petugas gabungan yang tidak hanya dari Satpol PP, tetapi dari unsur TNI dan Polri yang bertahap menertibkan keberadaan PKL.

Upaya menjamin PKL tidak kembali lagi berjualan di kawasan terlarang, kata dia, petugas gabungan akan disiagakan selama 24 jam, jika ada yang berjualan akan langsung ditertibkan dan diberi sanksi tegas.

"Sesuai perda itu kan ada sanksinya yakni kurungan tiga bulan, atau denda Rp50 juta, sanksi itu akan kami tegakan," katanya.

Sementara itu, PKL yang ditertibkan diminta untuk berjualan di Gedung PKL 1 dan 2 yang sudah dibangun oleh Pemkab Garut di Jalan Guntur.

Ketua Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG), Tatang menyampaikan keberatan dengan adanya penertiban PKL tersebut dan meminta pemerintah daerah mencari solusi agar pedagang tetap berjualan di pusat kota Garut.

Ia menyebutkan, ada delapan ratusan pedagang yang berjualan di kawasan perkotaan Garut, jika ditertibkan maka akan kehilangan sumber mata pencahariannya yang dampaknya warga tidak punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

"Harus ada aturan baru soal Pengkolan ini, bukan revisi aturan," katanya.


Tak Ada Negosiasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, tidak akan kompromi atau negosiasi dalam penegakan aturan untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang pusat kota Garut untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat.

"Kalau aturan itu bukan buat dinegosiasi tapi untuk ditegakkan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut, Hendra S Gumilar di sela-sela penertiban PKL di Jalan Ahmad Yadi, Garut, beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, Satpol PP Garut memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah (perda) salah satunya tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan (K3) kota untuk memberikan kenyamanan masyarakat.

PKL yang berada di kawasan jalan protokol di Garut, kata dia, telah melanggar perda sehingga perlu diperingati dan ditertibkan, hingga penindakan tindak pidana ringan (tipiring) dengan sanksi denda.

"Bahu jalan tidak boleh digunakan berjualan, selain peruntukannya itu yang kita tindak," katanya.

Ia menyampaikan, jalur di kawasan perkotaan memang banyak berdiri PKL sehingga perlu upaya untuk penertiban tanpa harus terjadi bentrokan. Satpol PP Garut, kata dia, akan melakukan penertiban secara bertahap, diawali di kawasan pertigaan jalan sekitar Bank BJB dan BRI di Jalan Ahmad Yani.

"Semua serba bertahap, melakukan penertiban tanpa harus bentrokan," katanya.

Upaya pemerintah menertibkan PKL itu mendapatkan dukungan sejumlah masyarakat Garut, dan berharap penertiban dilakukan secara terus menerus. Seorang warga Garut, Firman mengatakan, kondisi jalanan di kawasan perkotaan Garut cukup semrawut dengan banyaknya PKL di pinggiran jalan bahkan di atas trotoar.

Menurut dia, keberadaan PKL telah mengganggu pejalan kaki karena trotoarnya digunakan untuk berjualan, bahkan ada juga pedagang yang berjualan di badan jalan.

"Kami harap segala tindakan yang melanggar aturan harus ditertibkan untuk kenyamanan bersama," katanya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya