backgroud
logo

Fokus

 

Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi

Gubernur Kepri Tambah Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

Gubernur Kepri Tambah Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT KPK

 
Gubernur Kepri Tambah Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT KPK
Gubernur Kepri Nurdin Basirun Tambah Daftar Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, 11/7/2019. (CNNIndonesia)
WJtoday
Kamis, 11 Juli 2019 | 13:29 WIB
WJtoday, Bandung - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun menambah daftar kepala daerah yang dicokok dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2019. Nurdin, yang tersangkut dugaan korupsi reklamasi, merupakan kepala daerah ketiga kena OTT setelah Bupati Mesuji Khamami dan Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. 

Nurdin Basirun merupakan politikus yang cukup lama malang melintang di dunia birokrasi dan pemerintahan. Kader Partai NasDem tersebut mengawali kariernya sebagai DIrektur Perusahaan Pelayaran Rakyat pada tahun 2000.

Kariernya di pemerintahan dimulai ketika 'dilamar' Muhammad Sani untuk memimpin pemerintahan baru Kabupaten Karimun, Riau. Usai mendampingi Sani, Nurdin yang juga Ketua DPW Partai NasDem Kepri menjabat Bupati Karimun selama dua periode: 2006-2011 dan 2011-2015.

Kepala daerah kelahiran Moro, Karimun 7 Juli 62 tahun tersebut menapak karier pemerintahannya menuju kursi Kepulauan Riau 1 saat kembali mendampingi Muhammad Sani pada 2015. 

Pasangan yang diusung Demokrat, NasDem, PPP, PKB dan Gerindra tersebut meraih 53,2 persen suara, mengalahkan pesaingnya pasangan Respationo dan Ansar Ahmad, yang diusung oleh PDI Perjuangan. Pada Mei 2016, Nurdin dilantik sebagai Gubernur Kepri usai Muhammad Sani meninggal dunia 8 April 2016, di usia 73 tahun. Presiden Jokowi yang melantik di istana negara.

Dalam catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor ke KPK pada 2017, Nurdin melaporkan harta kekayaannya Rp5,873 miliar. Harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp4,461 miliar dicatatnya berada di Kabupaten Karimun, Kepri.

Selanjutnya, Nurdin juga memiliki harta berupa tiga kendaraan roda empat senilai Rp370 juta terdiri dari Honda CR-V Tahun 2005, Toyota New Camry Tahun 2011, dan Honda CR-V Tahun 2012. Selain itu, Nurdin juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp460 juta. Nurdin juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp581,691 juta.

Ilustrasi salah satu proyek reklamasi di Kepri

Kini Nurdin ditangkap bersama lima orang lainnya di Kepri, Rabu (10/7). KPK mengonfirmasi lima orang lainnya yang ditangkap terdiri dari unsur kepala dinas di bidang kelautan, kepala bidang, dua staf dinas, dan pihak swasta. dalam operasi senyap.

"Kepala daerah di tingkat provinsi ya [yang ditangkap], Diduga terkait dengan kewenangan di tingkat provinsi," kata Febri di Gedung KPK Rabu (10/7/2019) malam. 

Sita Dolar dari OTT Kepri, KPK Duga Bukan Penerimaan Pertama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang senilai 6.000 dolar Singapura yang disita dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kepulauan Riau bukan merupakan penerimaan pertama. 

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

"Ada uang yang kami amankan dari operasi hari ini sekitar 6.000 dolar Singapura ya diduga ini bukan penerimaan pertama," kata Febri.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Diketahui juga OTT di kepulauan Riau terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Febri mengatakan KPK bakal mengidentifikasi aliran uang terkait OTT ini dalam pemeriksaan lebih lanjut. 

"Kami periksa kami klarifikasi di polres, operasi dibantu oleh tim kepolisian setempat," jelasnya. 

Ia menyatakan status para pihak yang terjaring OTT akan ditentukan besok. Sesuai dengan hukum acara, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. 

"Jadi dari enam orang itu, sampai dengan malam ini belum diputuskan, nanti kalau penyidikan berapa orang yang jadi tersangka dan siapa yang menjadi saksi, itu mungkin besok baru bisa kami sampaikan melalui konferensi pers," terangnya. 

Sebelumnya, KPK mengamankan enam orang dalan operasi tangkap tangan di Kepulauan Riau. Setidaknya ada enam orang yang diamankan dari operasi senyap itu.Keenam orang itu terdiri dari sejumlah unsur, mulai dari Kepala Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pegawai Negeri Sipil, hingga pihak swasta. 

Febri mengatakan OTT itu terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Dari operasi senyap itu KPK mengamankan uang senilai 6.000 dolar Singapura atau sekitar Rp62 juta. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya