backgroud
logo

Fokus

 

MK: Tak Semua Gugatan Sengketa Pileg 2019 Bisa Dilanjutkan

MK: Tak Semua Gugatan Sengketa Pileg 2019 Bisa Dilanjutkan

 
MK: Tak Semua Gugatan Sengketa Pileg 2019 Bisa Dilanjutkan
MK: Tak Semua Gugatan Sengketa Pileg Bisa Dilanjutkan, Kamis 11/7/2019. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Kamis, 11 Juli 2019 | 16:20 WIB
WJtoday, Jakarta - Anggota hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan dari 260 sengketa pileg yang disidangkan, ada beberapa di antaranya yang tak akan dilanjutkan ke proses pemeriksaan saksi. 

"Belum tentu semua perkara ini bisa lanjut ke pemeriksaan saksi. Saya sarankan semua diselesaikan di sini (sidang pemeriksaan) dulu," ujar Arief dalam sidang sengketa pileg di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). 

Pernyataan ini sekaligus menanggapi permintaan pemohon dari Partai Perindo yang akan menghadirkan saksi dalam persidangan berikutnya. Namun, Arief menegaskan bukti tertulis harus lengkap terlebih dulu sebelum pemohon mengajukan saksi. 

"Di mahkamah itu bukti tulisan dulu baru menghadirkan saksi. Jadi urusan saksi nanti," katanya. 

Arief tidak menyebutkan jumlah perkara yang tak bisa dilanjutkan. Pihaknya harus menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terlebih dulu sebelum mengumumkan sengketa apa saja yang tak bisa berlanjut. 

"Nanti kita dengarkan keterangan termohon, pihak terkait, Bawaslu dulu pekan depan. Setelah itu RPH baru dinilai perkara ini akan diputus dismissal atau tidak, artinya tidak lanjut ke persidangan selanjutnya untuk memeriksa saksi," jelas Arief. 


MK sebelumnya menerima 340 pendaftar gugatan sengketa pileg. Jumlah itu kemudian menyusut menjadi 260 gugatan karena banyak permohonan yang diajukan ganda. Jumlah ini terdiri dari 250 sengketa DPR/DPRD dan 10 sengketa DPD.

MK diketahui telah meregistrasi sengketa pileg mulai 1 Juli kemarin. Gugatan yang telah diregistrasi akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). 

Sidang pemeriksaan pendahuluan sendiri dimulai selama rentang waktu 9 Juli hingga 12 Juli mendatang. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti pada 15 Juli sampai 30 Juli 2019.

MK memulai sidang perdana sengketa Pileg 2019 pada Selasa (9/7). Sidang akan digelar selama emapt hari hingga 12 Juli mendatang. Demi mempercepat proses persidangan, tiap gugatan akan disidangkan oleh tiga panel hakim yang masing-masing panel terdiri dari tiga orang hakim.

MK Mulai Sidangkan Sengketa Pileg 2019
Mahkamah Konstitusi (MK)  memulai sidang perdana sengketa pemilihan legislatif (Pileg 2019) hari ini, Selasa kemarin.

Sidang pemeriksaan sendiri akan digelar selama empat hari hingga 12 Juli 2019. Untuk mempercepat proses persidangan, tiap gugatan akan disidangkan oleh tiga panel hakim yang masing-masing panel terdiri dari tiga orang hakim.

Tiap panel ini akan menangani sengketa yang berbeda sesuai wilayah masing-masing. Panel I yang terdiri dari hakim Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat akan menangani 82 perkara DPRD/DPR dan tiga perkara DPD dari Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, NTT, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Jambi. 


Kemudian panel II yang terdiri dari hakim Aswanto, Saldi Isra, dan Manahan Sitompul akan menangani 86 perkara DPRD/DPR dan tiga perkara DPD dari Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu. 

Sementara panel III terdiri dari hakim I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams menangani 82 perkara DPRD/DPR dan empat perkara DPD dari Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

MK sebelumnya telah meregistrasi sengketa Pileg mulai 1 Juli lalu. Dari 340 permohonan, hanya 260 yang diregistrasi oleh MK. Pasalnya, banyak permohonan yang diajukan ganda. 

Usai pemeriksaan pendahuluan, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan bukti pada 15 hingga 30 Juli 2019. Selanjutnya hakim akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim pada 31 Juli sampai 5 Agustus 2019. 

Kemudian hakim akan membacakan putusan sengketa pileg pada 6 sampai 9 Agustus 2019. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya