backgroud
logo

Fokus

 

Waketum PAN Minta Jokowi Tolak Syarat Pemulangan Rizieq Shihab

Waketum PAN Minta Jokowi Tolak Syarat Pemulangan Rizieq Shihab

 
Waketum PAN Minta Jokowi Tolak Syarat Pemulangan Rizieq Shihab
Waketum PAN Minta Jokowi Tolak Syarat Pemulangan Rizieq Shihab, 12/7/2019. (CNNIndonesia)
WJtoday
Jumat, 12 Juli 2019 | 13:50 WIB
WJtoday, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Waketum PAN) Bara Hasibuan menyerukan kepada Presiden terpilih Joko Widodo menolak pemulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi sebagai salah satu syarat rekonsiliasi yang diajukan kubu Prabowo Subianto.

Menurutnya, apabila syarat pemulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) dalam rekonsiliasi usai Pilpres 2019 itu dipenuhi Jokowi, maka akan menjadi preseden buruh bagi penyelenggaraan pilpres di masa mendatang.

"Mengenai persyaratan pemulangan Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi, saya ingin menyerukan kepada Presiden untuk menolak persyaratan tersebut karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi pilpres berikutnya," kata Bara di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip CNNIndonesia.com,  Jumat (12/7/2019).

Dia berpandangan bahwa rekonsiliasi dan pemulangan Rizieq berada di dua ranah berbeda. Rekonsiliasi berada di ranah politik, sementara pemulangan Rizieq masuk ranah hukum. 

Menurut Bara, rekonsiliasi dibutuhkan sebagai sebuah tradisi serta simbol dalam demokrasi setelah Pilpres 2019 berlangsung panas dan menimbulkan luka hingga polarisasi di tengah masyarakat.

Bara menilai, pemulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi merupakan sebuah pengkhianatan terhadap ide rekonsiliasi itu sendiri.

"Kalau itu dikaitkan dengan persyaratan yang dalam hal ini adalah pemulangan Rizieq, itu merupakan suatu pengkhianatan atas ide rekonsiliasi tersebut," katanya.

Seandainya nantinya Jokowi menerima syarat rekonsiliasi pemulangan Rizieq itu, maka akan memunculkan anggapan di publik bahwa kasus yang melilit Rizieq selama ini merupakan permainan politik. 

"Itu sama sekali tidak sehat. Kita ingin bahwa memang betul-betul kasus dan banyak kasus yang dialami oleh Rizieq betul-betul murni karena masalah hukum," kata Bara.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Waketum PAN) Bara Hasibuan 

Kubu Prabowo Harus Besar Hati
Lebih jauh Bara berpendapat bahwa seharusnya pihak yang kalah dalam kontestasi Pemilu 2019 berbesar hati menerima kekalahan. Bukan malah mengajukan syarat dalam untuk rekonsiliasi. 

Menurutnya, sikap menerima kekalahan ini belum ditunjukan secara menyeluruh oleh kubu Prabowo-Sandiaga Uno. 

"Dalam hal ini memang belum ditunjukkan secara full oleh pihak Prabowo. Misalnya, belum memberikan selamat kepada Jokowi, belum mengajak para pendukungnya untuk misalnya meninggalkan perbedaan-perbedaan selama kampanye, juga untuk meninggalkan sikap-sikap yang bermusuhan," ujar Bara. 


Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya membenarkan syarat rekonsilisiasi dari Prabowo kepada Jokowi adalah pemulangan Rizieq Shihab ke Indonesia. 

Muzani mengatakan, Prabowo juga mensyaratkan pembebasan sejumlah pendukung paslon 02 yang sempat ditahan beberapa waktu terakhir. 

Menurutnya, syarat-syarat itu merupakan bagian dari proses agar perbedaan pendapat atau pandangan yang tajam di tengah masyarakat selama Pilpres 2019 dapat dikendurkan.

"Keseluruhan bukan hanya itu [pemulangan Rizieq], tapi keseluruhan. Kemarin-kemarin banyak ditahan-tahanin ratusan orang," kata Muzani kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (9/7/2019).

Istana: Pemulangan Rizieq Perlu Pertimbangan Politik
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemulangan Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi perlu dikaji lebih lanjut. Terlebih muncul tudingan yang menyebut ada peran intelijen yang membuat Rizieq masih tertahan di Tanah Suci.

Wanita yang karib disapa Dani itu menyatakan pemulangan Rizieq bukan sekedar masalah hukum tetapi ada unsur politik.

"Karena pemulangan dan lain-lain itu bukan sekadar kasus hukum, tapi ada unsur politiknya, dan lain-lain. Jadi kami akan mengkaji dulu soal itu," kata Dani di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Namun, Dani tak menjelaskan pertimbangan apa yang perlu dikaji terkait pemulangan Rizieq yang sudah melewati izin tinggal di Arab Saudi sejak Juli 2018 lalu. Ia hanya menyatakan perlu dilihat pertimbangan secara hukum dan politik.

"Nanti kami lihat dulu. Ini kan ada isu baru, jadi kami harus melihat dulu, pertimbangan secara hukum maupun politiknya," ujarnya.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani 

Masalah kepulangan Rizieq mencuat di tengah rencana rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Pemulangan Rizieq menjadi salah satu syarat yang disodorkan kubu Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan rekonsiliasi.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyebut persoalan overstay yang membuat Rizieq tak bisa pulang ke Indonesia. Agus menyebut Rizieq harus membayar denda overstay terlebih dahulu jika ingin meninggalkan Saudi. Jumlahnya satu orang Rp110 juta.

Agus mengatakan denda tersebut harus dibayar oleh Rizieq dengan catatan yang bersangkutan tak memiliki masalah hukum. Namun, Agus tak tahu apakah Rizieq punya masalah hukum di sana.

Sementara, PA 212 meminta pemerintah yang membayar denda overstay Rizieq di Arab Saudi. Pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu telah melampaui izin masa tinggal di Tanah Suci sejak 21 Juli 2018 lalu.

Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin menyatakan kasus overstay Rizieq di Saudi tak terlepas dari perlakuan pemerintah selama ini. Novel menyebut Rizieq sudah berusaha agar visa miliknya diperpanjang oleh pemerintah Saudi.

"Semua itu tanggung jawab pemerintah yang harus melindungi warganya dimanapun termasuk HRS. Harus segera pemerintah cabut pencekalan itu dan bayar juga dendanya," kata Novel, seperti dikutip  CNNIndonesia.com, Kamis (11/7/2019).

Novel menuding ada campur tangan intelijen hitam di balik masalah overstay yang dialami Rizieq. Menurutnya, Rizieq sudah tiga kali keluar masuk Saudi agar mendapatkan perpanjangan visa sampai akhirnya kini sudah melebihi batas waktu tinggal.

"Karena overstay HRS (Habib Rizieq Shihab) bukan kelalaian beliau sendiri dan justru beliau sudah mencoba sekuat tenaga, namun ada intelijen hitam bermain," ujarnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya