backgroud
logo

Bisnis

 

Bapenda Jabar Selenggarakan Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2019

Bapenda Jabar Selenggarakan Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2019

 
Bapenda Jabar Selenggarakan Sosialisasi Perda No 9 Tahun 2019
Kepala Bapenda Jabar Dr. Hening Widiatmoko, M.A. (dok bapenda jabar)
bambang mulyono
Minggu, 14 Juli 2019 | 19:10 WIB
WJtoday, Bandung - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Bapenda Jabar menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dibuka Kepala Bapenda Jabar Dr. Hening Widiatmoko, M.A., Bandung, beberapa waktu lalu.

Sosialisasi diawali laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kabid Renbang Dr. Drs. Dedi Sutardi, M.pd., dilanjutkan pemaparan Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Sosialisasi dilanjutkan pemaparan narasumber Evarini Uswatun Khasanah, SE, M. Si dari Ditjen Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri, Dr. Yannes Martinus Pasaribu dari ITB, dan Rismawati, SH., MH dari Unpar yang dimoderatori A. Irman Firmansyah H., S.H., M.Hum dan tanya jawab dengan peserta undangan terdiri dari unsur DPRD Jabar dan Perangkat Daerah Provinsi Jabar.


Kedua Perda adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan keuangan daerah. Masing-masing mengatur bahwa pajak daerah adalah sumber pendapatan daerah yang mampu membiayai program-program pemeritah dalam membangun infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

Maka dari itu Pemerintah tingkat Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan yang telah dipersetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2019  yang mengatur perubahan Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang pajak daerah, guna mengatur pajak yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Peraturan Daerah  merupakan produk hukum yang harus ditaati dan dipatuhi sebagai peraturan yang memiliki payung hukum yang sah. Perda tersebut dilaksanakan sesuai dengan otonomi daerah, bahwa setiap daerah mampu mengurus urusan rumah tangganya sendiri, ***

pam / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya