backgroud
logo

Fokus

 

Sambangi Istana, Baiq Nuril Serahkan Surat Permohonan Amnesti

Sambangi Istana, Baiq Nuril Serahkan Surat Permohonan Amnesti

 
Sambangi Istana, Baiq Nuril Serahkan Surat Permohonan Amnesti
Sambangi Istana, Baiq Nuril Serahkan Surat Permohonan Amnesti , 15/7/2019. (CNNIndonesia)
WJtoday
Senin, 15 Juli 2019 | 11:43 WIB
WJtoday, Jakarta - Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril menyambangi Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/7/2019). Baiq Nuril didampingi tim kuasa hukumnya dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

Salah satu tim pendamping Baiq Nuril, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan kedatangan pihaknya untuk menyerahkan surat permohonan amnesti ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hari ini kami akan memberikan surat kepada presiden tentang pemberian amnesti untuk dirinya (Baiq Nuril) atas arahan dari Sekretariat Negara," kata Usman di Kantor KSP, Jakarta.

Baiq Nuril bersama tim pendamping dan Rieke diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mereka melakukan pertemuan sekitar 20 menit. Setelah itu, Baiq Nuril memberikan surat permohonan pemberian amnesti kepada Moeldoko.

Moeldoko mengatakan Jokowi memiliki keinginan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Ia menyatakan bahwa kasus Baiq Nuril adalah persoalan kemanusiaan yang perlu mendapatkan perhatian seluruh pihak.

"Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," tuturnya.


Mantan Panglima TNI itu menyatakan setelah menerima surat langsung dari Baiq Nuril pemerintah akan segera mengirimkan surat rekomendasi kepada DPR. Namun, Moeldoko belum bisa memastikan kapan surat akan dikirim.

"Secepatnya sehingga nanti ada untuk mengirim surat ke DPR bisa segera dan bisa dimintai pertimbangannya," ujarnya.

Jokowi Janji Secepatnya Putuskan Amnesti untuk Baiq Nuril
Presiden Joko Widodo berjanji akan secepatnya memutuskan pemberian amnesti untuk Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Baiq Nuril divonis 6 bulan penjara setelah peninjauan kembali (PK) yang diajukan ditolak Mahkamah Agung (MA).

"Kalau nanti sudah masuk ke meja saya ada rekomendasi-rekomendasi dari kementerian terkait, saya putuskan secepatnya. Akan saya selesaikan secepatnya," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Jokowi mengatakan sampai hari ini belum menerima rekomendasi dari kementerian terkait, dalam hal Kementerian Hukum dan HAM, soal rencana pemberian amnesti untuk Baiq Nuril.

"Belum sampai ke meja saya," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.


Salah satu pakar hukum tata negara yang hadir, Bivitri Susanti mengatakan bahwa pihaknya diundang untuk memberikan pandangan terkait rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki keputusan untuk memberikan amnesti tersebut.

"Keputusan politiknya sudah ada memang mau (memberikan) amnesti. Dan kemudian kami diundang untuk mempertajam alasannya, kemudian dasar hukumnya apa," kata Bivitri, seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Bivitri menegaskan tak ada permasalahan dalam pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Menurutnya, Jokowi hanya tinggal meminta pertimbangan dari DPR sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

"Sudah gitu saja (prosesnya). Jadi enggak ada kriterianya berapa hari, dan sebagainya, enggak ada. Tinggal nunggu waktu saja," tuturnya.

Sebelumnya, MA menolak gugatan PK yang diajukan Baiq Nuril terkait kasus penyebaran rekaman percakapan mesum yang dilakukan atasannya, Muslim.

Putusan ini memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya