backgroud
logo

Bisnis

 

6 Bulan Terakhir, Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang

6 Bulan Terakhir, Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang

 
6 Bulan Terakhir, Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang
6 Bulan Terakhir, Jumlah Penduduk Miskin Berkurang 530 Ribu Orang. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Senin, 15 Juli 2019 | 14:15 WIB
WJtoday, Bandung - Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai sebesar  25,14 juta orang, atau menurun 0,53 juta orang  terhadap September 2018, dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.

“Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018, dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam keterangannya kepada wartawan di kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7/2019) siang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, menurut Kepala BPS, pada periode September 2018–Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 136,5 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 393,4 ribu orang.

“Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen,” ungkap Suhariyanto.


Garis Kemiskinan
Kepala BPS Suhariyanto juga mengemukakan, Garis Kemiskinan pada Maret 2019 adalah sebesar Rp425.250,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2018, Garis  Kemiskinan naik sebesar 3,55 persen.    Sementara jika dibandingkan Maret 2018, terjadi kenaikan sebesar 5,99 persen.

Adapun garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin.  Secara rata-rata, menurut Suhariyanto, garis kemiskinan  per rumah tangga pada Maret 2019 adalah sebesar  Rp1.990.170,-/ bulan naik sebesar 4,67   persen dibanding kondisi September 2018 sebesar Rp1.901.402,-/bulan.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang  terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), menurut Kepala BPS itu, terlihat peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

“Besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 73,66 persen,” jelas Suhariyanto.

Ia menyebutkan, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama, yaitu beras (menyumbang 20,59 persen di perkotaan dan 25,97 persen di perdesaan), disusul rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Turun Jadi 0,382
Dalam laporannya Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto juga menyampaikan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur melalui Gini Ratio pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,382.

“Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio bulan September 2018 sebesar 0,384, dan menurun 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio bulan Maret 2018 sebesar 0,389,” kata Suhariyanto dalam keterangannya kepada wartawan, di kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (15/7/2019) siang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, menurut Kepala BPS, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 adalah sebesar 0,392, atau naik sebesar 0,001 poin dibanding September 2018 sebesar 0,391. Sementara jika dibanding Maret 2018 terjadi penurunan sebesar 0,009 poin dari 0,401.


Untuk daerah perdesaan, lanjut Suhariyanto, Gini Ratio pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,317, turun sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi September 2018 sebesar 0,319, dan turun sebesar 0,007 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 sebesar 0,324.

Selain Gini Ratio, menurut Kepala BPS Suhariyanto, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia.

Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Ia menyebutkan, pada Maret 2019, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,71  persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini naik jika dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar 17,47 persen dan Maret 2018 yang sebesar 17,29 persen.

“Hal ini memberikan arti bahwa secara nasional telah terjadi perbaikan tingkat ketimpangan selama  periode Maret 2018–Maret 2019,” tegas Kepala BPS.

Menurut Kepala BPS itu, perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antarkelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maupun menengah maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Kepala BPS Suhariyanto mengemukakan, tercatat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan pada periode September 2018–Maret 2019 untuk penduduk kelompok 40 persen terbawah meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas.

Tercatat kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita September 2018–Maret 2019 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah sebesar 2,48 persen; 0,71 persen; dan 0,95 persen.

Menurut Kepala BPS itu, pada Maret 2019, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 0,423, sementara yang terendah tercatat di Provinsi Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,269.

“Dibanding dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,382, terdapat delapan provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,423), Gorontalo (0,407), Jawa Barat (0,402), Sulawesi Tenggara (0,399), DKI Jakarta (0,394), Papua (0,394), Sulawesi Selatan (0,389), dan Papua Barat (0,386),” terang Kepala BPS Suhariyanto. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya