backgroud
logo

Fokus

 

DPR Resmi Terima Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril

DPR Resmi Terima Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril

 
DPR Resmi Terima Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril
DPR Resmi Terima Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril, 1/7/2019. (CNNIndonesia)
WJtoday
Selasa, 16 Juli 2019 | 13:58 WIB
WJtoday, Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait pertimbangan untuk pemberian amnesti bagi terpidana kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Baiq Nuril Maqnun.

Hal itu ia sampaikan saat Rapat paripurna DPR ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2018-2019 yang digelar hari ini, Selasa (16/7/2019).

"Surat pertama dari Presiden RI dengan nomor R-28/Pres/07/2019, hal permintaan pertimbangan," kata Agus.

Agus menyatakan surat itu nantinya akan dibahas sesuai aturan tata tertib yang berlaku di DPR 

"Untuk selanjutnya sesuai dengan tata tertib akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku," kata dia.

Usai menyampaikan surat tersebut, Agus lantas menskors rapat paripurna untuk memberi kesempatan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani memasuki ruangan sidang. Hal itu untuk melanjutkan agenda melihat pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018. 

Usai skors di cabut, Politikus PDIP Rieke Dyah Pitaloka melakukan interupsi terhadap pimpinan sidang. Ia bertanya untuk memastikan apakah surat tersebut adalah pemberian amnesti dari Jokowi untuk Nuril.


"Pimpinan, tadi kami kurang jelas ada surat masuk dari presiden untuk meminta pertimbangan. Kami mohon penjelasan. Surat pertimbangan dari presiden itu terkait pemberian amnesti Baiq Nuril," kata Rieke.

Mendengar itu, Agus memastikan bahwa DPR telah menerima surat dari Jokowi terkait amnesti untuk Nuril. Ia mengatakan surat itu akan dibahas dalam rapat Bamus DPR usai rapat Paripurna

"Memang betul, hal permintaan-pertimbangan. Memang belum ditulis. Tapi benar untuk Baiq Nuril. Nanti siang ada rapat Bamus. Nanti akan dibahas di rapat Bamus," kata Agus.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly membenarkan bahwa Jokowi sudah mengirim surat ke DPR soal amnesti  mantan tenaga honorer SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

"Saya baru dapat info dari Deputi Perundang-undanganya Mensesneg sudah dikirim presiden ke DPR," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Yasonna mengatakan saat ini pemerintah menunggu pertimbangan yang diberikan oleh DPR. Pihak parlemen, katanya, akan memberikan pertimbangannya sebelum masa reses. Setelah mendapat pertimbangan dari DPR, Jokowi akan memutuskan soal pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.

"Yang saya dengar iya [disetujui], tapi kan terserah kepada teman-teman DPR. Tapi saya mendapat informasi DPR mendukung," ujarnya.

"Tentu diberikan pertimbangan oleh DPR ke presiden. Abis itu presiden akan menetapkan amnesti," tuturnya.

Baiq Nuril saat berikan surat permohonan amnesti, Senin 15/7/2019

Air Mata Baiq Nuril Bacakan Surat untuk Jokowi
Terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril tak bisa menutupi kesedihannya saat membacakan surat yang dibuat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyerahkan surat tersebut melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Baiq Nuril dihukum enam bulan penjara setelah Peninjauan Kembali (PK) dirinya ditolak Mahkamah Agung (MA). Ia divonis bersalah karena telah menyebarkan rekaman percakapan mesum yang dilakukan atasannya, Muslim.

Mantan tenaga honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan dalam menghadapi kasus tersebut.

"Dan ini saya bacakan surat, surat seorang anak kepada bapak," kata Baiq yang mencoba menahan tangis di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/7/2019).

Di awal surat, Baiq memperkenalkan dirinya sebagai seorang lulusan SMA. Ia mengaku sebelum dipecat karena kasus ini dirinya merupakan tenaga honorer di sebuah SMA di Mataram. Ia mengatakan memiliki tiga orang anak dan suami yang bekerja di Gili Trawangan.

Baiq menyebut ketika dirinya terjerat kasus ini untuk menjalani proses persidangan dan harus ditahan selama dua bulan tiga hari, suaminya lah yang merawat ketiga anaknya itu. Menurutnya, sang suami juga mengalami nasib yang sama, kehilangan pekerjaan.

Baiq turut menceritakan kronologi kasusnya. Ia menyatakan kasus yang menimpa dirinya terjadi pada 2013. Baiq menyebut 'teror' yang dilakukan atasannya itu terjadi berulang kali, bukan hanya melalui pembicaraan telpon, tapi juga saat perjumpaan langsung.

"Saya dipanggil ke ruang kerjanya. Tentunya saya tidak perlu menceritakan secara detail kepada bapak, apa yang atasan saya katakan atau perlihatkan kepada saya," tuturnya.

Baiq yang mengenakan pakaian serba hitam itu menyatakan karena sudah tak tahan dengan perilaku yang diterima, dirinya lantas merekam percakapan atasannya itu melalui telepon. Ia mengaku tak memiliki niat sama sekali untuk menyebarkan rekaman percakapan tersebut.

Menurut Baiq, dirinya merekam percakapan tersebut karena untuk mengantisipasi jika suatu saat atasannya di SMAN 7 Mataram itu memaksanya melakukan hasrat bejatnya, maka ia akan mengatakan bahwa dirinya sudah merekam apa yang disampaikan selama ini.

Ia menyatakan barangkali salah satu kesalahannya, jika memang dianggap salah, adalah menceritakan rekaman percakapan tersebut kepada rekannya. Menurutnya, rekannya yang memiliki niat baik untuk membantu lantas menyerahkan rekaman itu karena DPRD Mataram.


"Bapak, apakah saya salah saat saya memberikan rekaman itu? Apakah kawan saya salah berupaya membantu saya 'lepas' dari 'teror cabul' atasan saya?" kata Baiq.

Mata Baiq mulai merah ketika membacakan isi suratnya kepada Jokowi itu. Ia berusaha menahan air matanya keluar. Baiq pun sesekali berhenti membaca untuk menghela napas. Ia kemudian kembali melanjutkan membaca suratnya.

Baiq menyampaikan bahwa pada 17 Maret 2015, dirinya kemudian dilaporkan karena telah menghina atasannya. Rekaman yang dirinya berikan kepada rekannya ternyata sudah tersebar di media sosial. Baiq pun harus menjalani proses hukum di Polres Mataram.

Selama dua tahun Baiq mengaku bolak-balik menjalani pemeriksaan di Polres Mataram. Ia mengaku baru ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Maret 2017. Ia pun langsung ditahan ketika itu.

Kasusnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram pada 4 Mei 2017. Baiq menyebut jaksa penuntut umum menyatakan dirinya telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Setelah menjalani sidang selama kurang lebih dua bulan, majelis hakim menyatakan Baiq tak bersalah.

Namun, kata Baiq, putusan Majelis Hakim PN Mataram tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 26 September 2018. Menurutnya, MA menyatakan mengabulkan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

"Pada tanggal 4 Januari 2019, saya melalui Kuasa Hukum memutuskan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Tanggal 4 Juli 2019, Mahkamah Agung menyatakan menolak PK yang saya ajukan," tutur Baiq sambil tersedu-sedu.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan anggota DPR Rieke Diah Pitaloka berusaha menenangkan Baiq agar bisa kembali membacakan surat untuk Jokowi itu. Baiq pun mengusap air matanya yang menetes di pipi.

"Tapi, saya tidak akan pernah menyerah. Sekali lagi bagi saya perjuangan ini adalah perjuangan untuk menegakkan harkat martabat kemanusiaan di negara tercinta ini," kata Baiq menambahkan.

Baiq mengatakan dirinya hanya lulusan SMA. Ia menyebut pengalaman pahit selama kurang lebih enam tahun ini telah menjadi guru terbaiknya. Menurutnya, berbagai dukungan mengalir sejak kasusnya mencuat tanpa dirinya rencanakan atau pikirkan.

Baiq kembali menangis usai mengeluarkan kalimat tersebut. Ia berhenti bicara beberapa detik. Menghela napas kembali sembari mengusap pipinya. Ia tampak emosional. Mukanya pun memerah, berusaha untuk menahan tangis.

"Hal itu yang membuat saya semakin bertekad tidak akan pernah menyerah," ujar Baiq tersedu-sedu.

Baiq mengatakan yang dilakukan bersama kuasa hukum dan kawan-kawan lainnya bukan sekedar tentang dirinya pribadi. Ia memahami bahwa yang dilakukan ini bukan lagi perjuangan pribadi, yaitu sekedar untuk lolos dari jerat hukum yang tidak adil.

"Saya sebagai rakyat kecil sangat yakin, niat mulia bapak memberikan amnesti kepada saya didasari karena jiwa kepemimpinan napak yang menyadari keputusan amnesti tersebut merupakan bentuk kepentingan negara dalam melindungi dan menjaga harkat martabat rakyatnya sebagai manusia," tuturnya.

Baiq lantas menyampaikan bahwa dirinya dan suami telah memilih Jokowi pada Pilpres 2019 karena percaya kepada mantan wali kota Solo itu. Ia percaya Jokowi adalah pemimpin yang selalu berpijak pada konstitusi. Menurutnya, keputusan amnesti yang akan diambil Jokowi juga berdasarkan amnesti.

"Saya, Baiq Nuril Maknun sangat berterima kasih dan mendukung niat mulia Bapak Presiden Joko Widodo yang akan menggunakan hak prerogatif sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 ayat (2), yaitu dengan memberikan amnesti kepada saya, Baiq Nuril Maknun," katanya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya