backgroud
logo

Fokus

 

Ombudsman Akan Mediasi Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham

Ombudsman Akan Mediasi Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham

 
Ombudsman Akan Mediasi Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham
Foto ilustrasi Menkum HAM vs Wali Kota Tangerang. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Rabu, 17 Juli 2019 | 20:25 WIB
WJtoday, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyayangkan konflik yang terjadi antara Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ombudsman pun akan memediasi kedua pihak karena polemik ini berdampak pada rakyat yang harusnya mendapat pelayanan publik secara optimal.

"Ombudsman menyayangkan perbedaan pendapat berdampak pada hak rakyat untuk dapatkan pelayanan publik yang layak," ujar kata anggota Ombudsman Alvin Lie di Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Ombudsman berencana memanggil pihak Wali Kota Tangerang dan Kemenkumham untuk mediasi. Alvin mengatakan Ombudsman saat ini juga tengah konsen dengan nasib narapidana di wilayah Tangerang yang terdampak polemik ini.

"Kami khawatir bahwa bukan hanya penerangan jalan umum yang berdampak, pengambilan sampah dihentikan, dan jadi concern kami adalah penghuni lapas. Kalau sampahnya enggak diangkut, tentunya ini kondisi nggak layak untuk kesehatan narapidana," kata Alvin.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mencabut sejumlah layanan pemerintah kota di lahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kota Tangerang sejak Senin (15/7).

Arief menceritakan polemik perizinan lahan yang digunakan Kemenkumham untuk membangun Politeknik BPSDM Hukum dan HAM menjadi penyebab keributan itu.

"Itu politeknik saya enggak bisa keluarkan izin karena harus ada perubahan tata ruang. Sudah begitu tata ruang saya juga belum diselesaikan karena saya harus selesaikan lahan pertanian," ungkap Arief kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/7).

Menkumham Yasonna Laoly sempat menyindir Arief mencari gara-gara karena mewacanakan akan mengubah lahan Kemenkumham menjadi lahan pertanian. Hal ini dikatakan Yasonna saat peresmian Politeknik BSDM tersebut.

Arief tidak terima jika wacana lahan pertanian ditujukan pada pihaknya. Menurutnya, lahan pertanian juga adalah urusan Kementerian Pertanian. 

Terlebih lagi Arief tidak bisa mengeluarkan izin lahan tersebut lantaran tidak tersisa lagi lahan terbuka untuk masyarakat Kota Tangerang.

Menkumham Yasonna Laoly

Menkumham Klaim Wali Kota Tangerang Minta Bertemu Bahas Lahan
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah meminta waktu untuk bertemu guna membicarakan polemik perizinan lahan yang digunakan Kementerian Hukum dan HAM.

Yasonna bertemu Arief saat mengikuti rapat terbatas 'Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)', di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

"Beliau minta kepada saya untuk mengatur waktu (bertemu), nanti. Karena saya mau ke Batam, nanti atur waktu lah," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Yasonna mengungkapkan sudah mengirim surat ke Pemkot Tangerang untuk menanyakan persyaratan yang kurang sehingga izin tak kunjung dikeluarkan. Namun, surat tersebut dijawab pihak Pemkot Tangerang sampai saat ini.

Politeknik BPSDM sendiri sudah diresmikan Yasonna beberapa waktu lalu.

"Saya bilang ini nampaknya Pemerintah Kota Tangerang enggak ramah sama Kumham," ujar politikus PDIP tersebut.

Yasonna menyatakan justru Pemkot Tangerang telah menggunakan banyak tanah milik Kemenkumham. Yasonna menyebut Kantor Wali Kota Tangerang juga berdiri di atas tanah milik Kemenkumham, namun kini sudah pihaknya serahkan.

"Masih ada tanah-tanah pemerintah, Kumham yang dipakai, dibangun oleh pemerintah kota tidak ada izin dari kami," tuturnya.

Yasonna menyebut pihaknya pun sudah mengadukan tindakan Pemkot Tangerang kepada sejumlah lembaga, antara lain Ombudsman dan Polri. Menurutnya, Ombudsman pun sudah menegur Pemkot Tangerang karena telah merugikan masyarakat.

Yasonna menjelaskan surat pengaduan ke Polri yang pihaknya layangkan terkait dengan penggunaan lahan yang dilakukan Pemkot Tangerang tanpa izin. Ia menjelaskan lahan yang dikuasai Pemkot Tangerang nilainya ditaksir mencapai Rp500 miliar.

"Pertanggungjawaban keuangannya kan juga berat itu, karena membangun di suatu tempat yang status hukum tanahnya kan bukan punya Pemerintah Kota," katanya. ***

Yasonna mengatakan perselisihan dengan Pemerintah Kota Tangerang berawal dari izin pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham yang tak kunjung diterbitkan. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya