backgroud
logo

Fokus

 

Pakar: Kisruh Menkum Vs Walkot Tangerang Bisa Berujung Pemakzulan

Pakar: Kisruh Menkum Vs Walkot Tangerang Bisa Berujung Pemakzulan

 
Pakar: Kisruh Menkum Vs Walkot Tangerang Bisa Berujung Pemakzulan
Pakar: Kisruh Menkum Vs Walkot Tangerang Bisa Berujung Pemakzulan. (cnn indonesia)
WJtoday
Kamis, 18 Juli 2019 | 11:53 WIB
WJtoday, Bandung - Menkumham Yasonna Laoly melaporkan Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah ke polisi dengan pasal penyerobotan lahan. Arief mengambil langkah menghentikan layanan publik di area kantor Kumham yang ada di wilayahnya.

"Laporan Kemenkumham ke Polres Metro Tangerang terkait penyerobotan tanah oleh Walikota Tangerang, dapat berakibat pada impeachment atau pemakzulan. Hal itu dapat terjadi, karena tindakan penyerobotan tanah diancam pidana penjara selama 4 tahun, sesuai Pasal 385 KUHP," kata pakar tata negara Dr Jimmy Usfunan, seperti dikutip detikcom, Rabu (17/7/2019). 

Apabila hal ini terjadi, kata Jimmy, maka akan mengaktifkan ketentuan pemberhentian kepala daerah. Hal itu sesuai Pasal 78 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah. 

"Baik pemberhentian melalui pemakzulan atau pun tidak," cetus pengajar Universitas Udayana, Bali itu. 

Menurut Jimmy, setidaknya ada 3 alasan pemberhentian yang dapat ditujukan kepada Wali Kota Tangerang. Pertama, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan. Kedua, membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat. Terakhir yaitu melakukan perbuatan tercela. 

"Dari ketiga alasan ini, alasan pertama proses pemberhentian dilakukan dengan cara penyampaian usulan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur setelah diumumkan dalam rapat paripurna. Sedangkan alasan kedua dan ketiga, akan dilakukan dengan mekanisme pemakzulan sesuai Pasal 80 UU Pemda, yakni DPRD menggunakan hak menyatakan pendapatnya diteruskan kepada Mahkamah Agung, jika dikabulkan, akan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri," papar Jimmy.

Di samping itu, masih menurut Jimmy, tindakan Wali Kota Tangerang yakni memerintahkan penghentian layanan penerangan jalan umum, perbaikan drainase, dan pengangkutan sampah di lahan perkantoran milik Kemenkumham merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Selain itu juga arogan, dan merupakan kebijakan yang merugikan kepentingan umum. 

"Sebab, walaupun pelayanan publik yang dihentikan ada di lokasi kompleks kementerian hukum dan HAM, namun tetap saja pihak yang dirugikan adalah warga negara yang merupakan pembayar pajak," cetus Jimmy.

Kasus bermula saat Yasonna meresmikan politeknik itu pada 9 Juli 2019 lalu, dia melempar sindiran ke Wali Kota Tangerang.

"Waktu kemarin sudah kita resmikan, saya bilang Wali Kota Tangerang kayaknya nggak ramah sama Kumham. Langsung itu dia hahaha...," kata Yasonna tak meneruskan kalimatnya. 

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah

Pemkot beralasan sebagian lahan Kumham perlu dijadikan fasilitas sosial/fasilitas umum, tidak perlu dibangun gedung semuanya. Selain itu, sindiran itu berbalas pemutusan akses layanan publik di lingkungan kantor Kumham di Tangerang. Atas hal itu, Yasonna mengambil langkah hukum mempolisikan Arief.

"Saya bilang ke staf kita uji saja. Kalau mereka yang benar, (berarti) kita salah. Tapi kalau kita yang benar, ya kita lihat saja. Kan diuji secara hukum. Kalau hukum mengatakan kami yang benar, ya kami yang benar. Kan itu (Kompleks Kantor Kemenkumham di Kota Tangerang) kan tanah kita, tanah kementerian," jelas Yasonna kepada wartawan di  Kantor Gubernur Daerah Istimewa (DIY), Rabu (17/7/2019).

Kemenkum Vs Walkot Tangerang, Begini Aturan Pengelolaan Barang Milik Negara
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah tidak terima bila dirinya dipolisikan dengan laporan penyerobotan lahan Kemenkum HAM. Wali Kota akhirnya melaporkan balik dengan dalih Kemenkum HAM melanggar RT/RW. Bagaimana sebetutlnya aturan pengelolaan barang milik negara (BMN)?

"Dari aspek hukum, tanah merupakan salah satu jenis aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Aset tanah tersebut dilaporkan pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan," kata ahli hukum tata negara Dr Agus Riewanto seperti dikutip  detikcom, Kamis (18/7/2019).

Di dalam melaporkan aset tanah tersebut, diperlukan bukti pendukung seperti bukti hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Aset tanah milik Kemenenkumham itu merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang kepemilikannya harus dilaporakan dan ditatausahakan secara periodik kepada negara.


Hal itu sebagaimana diatur dalam Permenkeu RI No 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 89 PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

"Oleh karena itu, jika tanah itu kemudian diserobot tanpa hak oleh Pemkot Tangerang maka akan berkonsekuensi hukum pada sulitnya pertanggunggjawaban aset dari Menkumham sebagai kuasa BMN tersebut," ujar Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS) Surakarta itu.

Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, persetujuan pemindahtanganan BMN dengan kewenangan sebagai berikut:

- Nilai tanah di bawah Rp 10 miliar dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- Nilai tanah Rp 10 miliar hingga Rp 100 miliar dengan persetujuan Presiden.
- Nilai tanah lebih dari Rp 100 miliar dengan persetujuan DPR.

Maka, menurut Agus, tindakan menyerobot aset tanah milik Menkumham oleh Wali Kota Tangerang dalam hukum administrasi negara dapat dikategorikan menghambat proses penatausahaan BMN. Baik dari sisi Pemkot Tangerang sendiri maupun Kemenkumham sebagai manifestasi asas pemerintahan yang baik (good government). 


"Karena seharusnya jika hendak memiliki tanah aset pemerintah pusat harus melalui izin tertulis dari penguasa BMN (Menkum HAM) yang sebelumnya Wali Kota mendapatkan rekomendasi atau persetujuan DPRD Kota Tangerang," papar Agus. 

Oleh sebab itu, kata Agus lagi, tindakan menyerobot tanah aset tanah milik Kemenkum HAM dan tanpa persetujuan DPRD merupakan tindakan pelanggaran hukum administrasi dan hukum ketatanegaraan karena telah melecehkan DPRD setempat. 


"Sebaiknya DPRD setempat segera memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan meminta pertanggungjawaban politik dan hukum. Jika yang bersangkutan tidak mampu mempertanggungajawabkan, maka akan dapat berujung pada sanksi pemakzulan (impeachment) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) UU No.32/2014 Tentang Pemda dan DPRD dapat menggunakan Pasal 80 UU No.32/2014," terang Agus.

Sedangkan dari aspek hukum pidana, tindakan Kemenkumham melaporkan ke polisi Wali Kota ini tepat karena bisa juga diarahkan ke Pasal 385 KUHP tentang larangan kemilikan tanah tanpa hak dan ancaman sanksinya 4 tahun penjara.

Menurut Agus, dari aspek moral tindakan penyerobotan tanah itu merupakan tindakan yang tak patut. Padahal seharusnya seorang pejabat daerah dalam bertindak tidak boleh:

1. Sewenang-wenang (willekeur).
2. Bertindak secara hati-hati. 
3. Tindakannya harus didasarkan pada niat yang baik (dwaling).
4. Tindakannya tidak boleh mengandung unsur penipuan (bedrog) publik.
5. Dalam mengambil tindakan sekali pun tujuannya untuk masyarakat harus lah tidak mengandung paksaan (dwang) dalam kepemilikan dan peruntukannya yang menyebabkan akibat-akibat hukum yang tidak sah. 

"Tindakan pengambilalihan tanah oleh Wali Kota Tangerang milik Kemenkum HAM RI merupakan tindakan tak terpuji dan tercela bukan saja dari aspek hukum, namun juga dari aspek moral," pungkas Agus.

Salah satu gedung yang sudah dibangun Pemkot di atas lahan Kemenkum HAM yaitu gedung MUI Tangerang.

"Iya memang itu masih tanah Kemenkum HAM. Memang dulu kita sudah pernah minta, artinya minta izin untuk dipakai sebagai gedung MUI, cuma waktu itu tidak ada jawaban akhirnya tetap dibangun," kata Kabag Humas Pemkot Tangerang, Achmad Ricky Fauzan. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya