backgroud
logo

Fokus

 

Walkot Tangerang-Kemenkumham Saling Lapor, Polisi Jamin Profesional

Walkot Tangerang-Kemenkumham Saling Lapor, Polisi Jamin Profesional

 
Walkot Tangerang-Kemenkumham Saling Lapor, Polisi Jamin Profesional
Walkot Tangerang-Kemenkumham Saling Lapor, Polisi Jamin Profesional, 18/7/2019,. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Kamis, 18 Juli 2019 | 12:37 WIB
WJtoday, Bandung - Kisruh antara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah berbuntut panjang. Setelah pihak Menkum HAM mengadukan ke polisi, wali kota Tangerang pun melaporkan balik ke Polres Metro Tangerang Kota.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Abdul Karim mengatakan pihaknya profesional dalam menangani laporan kedua belah pihak tersebut. Polisi akan menindak lanjuti laporan kedua belah pihak.

"Polisi profesional dan proporsional. Siapapun yang melapor ke pihak kepolisian, polisi berkewajiban untuk menindak lanjuti," kata Kombes Abdul Karim, seperti dikutip detikcom, Kamis (18/7/2019).

Abdul mengatakan, pihaknya akan menyelidiki laporan kedua pihak. Abdul Karim menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri jika ada upaya mediasi atau musyawarah antara kedua pihak.

"Masalah penyelesaian di luar penegakan hukum itu di luar wewenang kami," ucapnya.

Sepanjang kedua pihak tidak mencabut laporannya, polisi akan melakukan penegakan hukum.

"Ya tentunya akan kita tindak lanjuti," tandasnya.

Sebelumnya, Biro Hukum Kemenkum HAM melaporkan Arief R Wismansyah ke Polres Metro Tangerang Kota, setelah Yasonna dan Arief saling sindir di media sosial terkait lahan Kemenkum HAM. Kisruh itu berbuntut dihentikannya sejumlah fasilitas di kantor-kantor pelayanan Kemenkum HAM, seperti sampah tak diangkut hingga lampu yang dimatikan.


Buntut kisruh ini, Arief dan Yasonna dipanggil istana. Sementara Arief kemudian membuka kembali fasilitas di kantor pelayanan Kemenkum HAM di Kota Tangerang setelah diinstruksikan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Gubernur Banten Wahidin Halim 

Gubernur soal Walkot Vs Menkum: Masa Sesama Pemerintah Saling Lapor
Gubernur Banten Wahidin Halim menyesalkan perselisihan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dengan Menkum HAM Yasonna Laoly yang berujung laporan polisi. Keduanya, kata dia, harus bersikap bijak, khususnya untuk urusan pemerintahan. 

"Berpemerintah harus arif dan bijak. Masa sesama lembaga pemerintah saling lapor," kata Wahidin dalam keterangan kepada wartawan di Serang, Banten, Kamis (18/7/2019). 

Menjalankan pemerintah, kata dia, harus sesuai dengan etika dan harus hadir untuk warga. Itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Perselisihan keduanya, lanjut Wahidin, jangan sampai merugikan pelayanan publik. Pemerintah harus dijalankan dalam kerangka kesatuan. 

"Rakyat jangan dirugikan dalam perseteruan ini, pemerintah harus ada menjaga NKRI," ujar Wahidin, yang juga mantan Wali Kota Tangerang.

Walkot Tangerang Jelaskan Masalah Lahan Penyebab Ribut dengan Menkum HAM
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah terlibat perseteruan dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berujung pelaporan ke polisi. Perseteruan itu diawali masalah lahan pembangunan Politeknik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM di Kota Tangerang.

Menurut Yasonna, izin untuk pembangunan politeknik itu dipersulit oleh Pemkot Tangerang.

"Lah ceritanya itu kan pemerintah Tangerang Kota banyak memakai tanah-tanah kita. Itu kantor wali kota tanah Kumham, tapi sudah diserahkan. Masih banyak tanah Kumham yang dipakai dibangun Pemkot tak ada izin dari kita. Kemudian waktu kita bangun politeknik sampai sekarang tak keluar izinnya. Sudah disurati apa ada kekurangan izin, perlengkapan, tidak ada, tidak dijawab jawab," tutur Yasonna kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Namun menurut Arief, lahan untuk pembangunan Politeknik Kemenkum HAM tersebut masih tidak berizin karena terhambat aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aturan lama menyebutkan jika lahan tersebut difungsikan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Kalau mau bikin sekolah harus diubah dulu fungsinya. Apalagi kemarin Pak Menkumham bilang mau 22 hektar dibangun buat Poltekip. Kita pemerintah Kota Tangerang sedang mengupayakan itu," kata Arief di Kantor Walikota Tangerang, Jalan Satria-Sudirman, Tangerang, Rabu (17/7/2019).


Arief mengungkapkan, kerena masalah lahan tersebut, pihak Kemenkum HAM menganggap Pemkot Tangerang sengaja mempersulit izin pembangungan politeknik karena lahannya akan dibuat persawahan. Arief pun menegaskan jika aturan lahan untuk pertanian tersebut merupakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten. 

"Makanya saya bikin klarifikasi, bahwa kami tidak pernah mengusulkan lahan pertanian. Karena yang bikin lahan pertanian itu Perda Provinsi Banten tentang perlindungan lahan pertanian, surat Dirjen Bangda, keputusan Menteri Agraria," ungkapnya.

Arief lalu menjelaskan awal mula lahan untuk pembangunan politeknik Kemenkum HAM itu ditetapkan sebagai lahan pertanian.

"Jadi ada foto udara yang dikeluarkan Badan Informasi Geospasial, Kota Tangerang dibikin hijau semua, diplotting oleh Kementerian Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, tahun 2018, penetapan luas baku sawah nasional, Pulau Jawa ditetapkan semua jadi lahan baku sawah nasional," jelasnya. 

Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah

Atas keputusan kementerian terkait itu, Pemkot Tangerang kemudian menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri pada 5 Februari 2018 lalu.

"Dalam hal perda tata ruang, setelah melalui masa peninjauan kembali, maka apabila belum mengatur substansi terkait penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, agar mengakomodir substansi tersebut, minimal mencakup seluruh lahan sawah hasil audit lahan kementerian pertanian tahun 2012 dan hasil cetak sawah baru tahun 2016," kata Arief.

Dikatakan Arief, Pemkot Tangerang justru tengah memperjuangkan agar tidak ada lahan pertanian di Kota Tangerang. Hal ini karena kawasan Kota Tangerang memang tidak ada lagi lahan pertanian.

"Jadi Perda Provinsi Banten, perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Ruang Provinsi Banten tahun 2010-2030. Kawasan peruntukan pertanian diarahkan ke Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Yang tidak ada itu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Nggak ada lahan pertanian di Perda," ucapnya.

"Cuma Perda Tata Ruang yang baru Kota Tangerang belum bisa disahkan, karena ada Perda tahun 2014 yang menetapkan Kota Tangerang, lahan pertanian di Kota Tangerang, luasnya paling kurang 93 hektar. Jadi yang netapin lahan pertanian Pemerintah Provinsi," lanjutnya.

Lahan yang hendak dipakai Kemenkum HAM untuk membangun politeknik dalam Perda Tata Ruang Provinsi Banten hingga saat ini masih ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau. Untuk itu pihaknya tengah mengusulkan agar perda tersebut dapat diubah.

"Saya mengusulkan perubahan tata ruang untuk kepentingan Kemenkumham. Kan mereka mau membangun, di tata ruangnya mereka ada RTH, sekarang mereka mau bangun jadi sekolahan, kan harus dirubah fungsinya," paparnya.

"Kalau saya berikan izin membangun, sedangkan bertabrakan dengan rencana tata ruang wilayah kita, di pasal 70 ayat 1 Undang Undang no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap orang yang memanfastkan ruang tidak sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 61, dipidana selama 3 tahun. Kalau saya keluarin ijinnya, saya bisa kena pidana," tegasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya