backgroud
logo

Buletin

 

Tagih Pembayaran Lahan, Puluhan Warga KBB Datangi Kantor BPN

Tagih Pembayaran Lahan, Puluhan Warga KBB Datangi Kantor BPN

 
Tagih Pembayaran Lahan, Puluhan Warga KBB Datangi Kantor BPN
Warga membentangkan poster saat berunjuk rasa di Kantor BPN Bandung Barat, Kamis (18/7/2019).. (galamedianews.com)
WJtoday
Kamis, 18 Juli 2019 | 15:45 WIB
WJtoday, Bandung - Puluhan warga terdampak proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakatra Bandung di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang, KBB, Kamis (18/7/2019).

Mereka menuntut BPN selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) segera membayar sisa lahan yang terkena trase (jalur) dari proyek strategis nasional tersebut.

"Kalau lahan yang kena trase hampir 90 persen selesai, tapi ada sisa tanah, 430 bidang tanah yang belum terselesaikan. Kami menuntut kepada BPN selaku ketua tim," ujar perwakilan warga, Dony Ramlan Efendi.

Dony mengatakan, pihaknya sudah 12 kali mendatangi BPN dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebagai tim P2T, namun belum menemukan tanggapan yang memuaskan. 

"Kami selalu dipingpong, bahkan tidak pernah menemui kepalanya. Ini tidak sesuai dengan cita-cita pemerintah pusat, Pak Jokowi untuk benar-benar melayani masyarakat," kata Dony.

Dia mengungkapkan, warga dijanjikan pembayaran tanah sisa tahun lalu. Namun hingga pertengahan 2019 ini masih belum jelas arahnya. Kendati demikian, Dony menegaskan warga tidak menghalangi proyek pemerintah pusat tersebut. 

"Kami sangat menghormati proyek pemerintah pusat ini, tak ada niat sedikitpun untuk menghalang-halangi. Makanya kami tidak menolak ketika pemerintah membutuhkan lahan untuk proyek kereta cepat.  Tapi jangan melalaikan hak-hak masyarakat juga," tuturnya.

Karena Kepala BPN tidak berada di tempat, perwakilan warga pun diajak beraudiensi di ruang rapat oleh Kasi Pengadaan Tanah BPN Dadang Darmawan dan perwakilan dari PT PSBI.

"Kita dalam sepekan ini akan melakukan kroscek dan validasi ke lapangan. Untuk tanah yang di bawah 100 meter akan divalidasi oleh BPN dan untuk yang 100 meter persegi ke atas akan dilakukan kajian oleh PSBI," janji Dadang.

Menurutnya, pemerintah bukan enggan melakukan penggantian, namun saat ini pihak P2T masih melakukan kajian untuk efisiensi anggaran. "Apakah yang terdampak itu bisa direkayasa teknis atau harus diganti, kita lihat biayanya mana yang paling efisien," katanya. ***

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya