backgroud
logo

Fokus

 

Mandeknya Kasus Novel Baswedan dan Langkah Main Aman ala Jokowi

Mandeknya Kasus Novel Baswedan dan Langkah Main Aman ala Jokowi

 
Mandeknya Kasus Novel Baswedan dan Langkah  Main Aman ala Jokowi
. (IDN Times)
WJtoday
Sabtu, 20 Juli 2019 | 12:55 WIB
WJtoday, Bandung -  Kegagalan Tim Gabungan yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam mengungkap kasus Novel Baswedan bisa jadi pintu masuk Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. Namun keseriusan Jokowi dalam membentuk TGPF ini diragukan. 

Setelah enam bulan bekerja, Tim Gabungan hanya mampu memberikan rekomendasi kepada polisi untuk mengejar tiga orang mencurigakan --yang pada dasarnya sudah diselidiki oleh kepolisian. Tim Gabungan tak mampu menyebut secara definitif nama pihak yang bertanggung jawab dalam penyerangan terhadap Novel Baswedan, April 2017 lalu. 

Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar sejak awal telah menduga Tim Gabungan bakal gagal mengungkap pelaku penyiraman pada Novel. 

"Berbelas bulan tidak ada juntrungan kerjanya," ujar Haris, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (18/7/2019). 

Haris mengklaim telah berulangkali menyarankan dibentuk TGPF oleh Presiden Jokowi. Dia menilai pembentukan TGPF independen oleh Jokowi bisa membuat kasus tersebut lebih serius ditangani. 

Selaku presiden, Jokowi memiliki kewenangan tinggi untuk memerintah. Hanya saja, menurut Haris, Jokowi punya banyak pertimbangan untuk membentuk tim tersebut.


Orang nomor satu di Indonesia itu diyakini memperhitungkan kemungkinan kasus Novel kembali gagal diungkap oleh tim bentukannya. Haris menyebut jika kemungkinan ini terjadi, citra Jokowi akan tercoreng.

"Tapi kalau sekarang jelek, kan ada kapolri yang pasang badan. Presiden tinggal bilang 'itu bukan urusan saya'," tutur Haris. 

Haris mengakui pengungkapan kasus Novel tak mudah karena melibatkan orang yang ia sebut berada di lingkaran kekuasaan. Menurutnya, hal itu pula yang menjadi pertimbangan bagi Jokowi jika membentuk tim gabungan independen. 

"Itu kalau dibuka bisa jadi menggugurkan legitimasi pemerintahan hari ini. Jadi ya memang melibatkan jabatan yang sangat tinggi dalam kekuasaan," kata Haris. 

Di sisi lain, Haris menilai Jokowi memang tak sepenuhnya peduli pada kasus Novel. Selama ini mantan wali kota Solo itu cenderung baru memberi perhatian lebih jika kasus itu sudah mendapat tekanan dari publik. 

"Jokowi ini presiden paling buruk dalam soal hukum sepanjang sejarah. Jokowi sebetulnya enggak peduli dengan hal-hal seperti ini. Dia baru peduli kalau ada masalah hukum yang termanifestasi dalam tekanan publik," terangnya.

Kasus Novel masih terus bergulir meski Tim Gabungan telah selesai bekerja. Tindaklanjut kasus ini akan dialihkan kepada Tim Teknis yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Idham Azis.

Haris meyakini Tim Teknis itu hanya akan mengulangi kegagalan Tim Gabungan dalam mengungkap pelaku utama penyerangan. 

"Kasusnya paling banter nangkepin pelaku lapangan. Balik lagi ke situ, muter-muter aja di situ. Jadi kalau orang Jawa bilang 'mbulet' aja gitu," tuturnya.


Pendapat berbeda disampaikan ahli hukum pidana Universitas Padjajaran Agustinus Pohan. Menurutnya, Jokowi tak perlu membentuk TGPF independen karena akan berdampak negatif jika pelaku penyerangan pada Novel gagal terungkap. 

"Enggak usah presiden yang bikin. Kalau gagal pengaruh ke citranya dia. Mending masyarakat sipil bikin, minta dukungan ke negara, misal kewenangan atau kerja sama dengan kepolisian," ucapnya. 

Terlepas dari hal tersebut, Agustinus menilai kasus Novel memang sulit diungkap mengingat banyak dugaan bahwa kasus itu melibatkan pihak di lingkaran kekuasaan. Namun menurutnya janggal apabila tim gabungan dan pihak kepolisian saat memberi keterangan kemarin telah menyampaikan motif tanpa mengungkap pelaku penyerangan. 

"Dari mana tahu motif kalau tidak ada indikator pelaku. Mestinya kalau omongin motif, tim punya indikator siapa pelakunya. Itu logikanya begitu," katanya.

Saat ini, lanjut Agustinus, pemerintah melalui kepolisian harus serius membuktikan pelaku penyerangan pada Novel. 

Tim Teknis yang dibentuk pun harus segera menindaklanjuti pengusutan untuk mengungkap pelaku utama dalam kasus tersebut. Sebab, keseriusan dalam mengungkap kasus itu menjadi indikator menjamin kepercayaan masyarakat. 

"Pemerintah perlu membuktikan dia bekerja benar. Bagaimana mau percaya pemerintah benar berantas korupsi kalau kasus ini tidak terungkap," ucapnya.

Pihak Novel Duga Tim Teknis Polri Ulur Waktu Ungkap Kasus
Kuasa hukum Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa menilai pembentukan tim teknis dari kepolisian hanya membuat penyelidikan kasus teror air keras berbelit-belit. Pembentukan tim itu justru makin mengulur waktu untuk mengusut pelaku penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menyikapi rekomendasi pembentukan tim teknis oleh Tim Pencari Fakta kasus air keras. Tito menugaskan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Idham Azis untuk memimpin tim teknis itu.

"Jadi berbelit-belit, jadi kebanyakan tim, dan kita perlu menduga ini jadi semakin mengulur-ulur waktu," ujar Alghiffari di Gedung KPK, Jakarta, Rabu lalu.


Alghiffari mengatakan kasus ini akan sulit terungkap bila polisi terus mengulur waktu dengan membentuk tim teknis. Pasalnya, tim semacam ini sudah sering dibentuk oleh pihak kepolisian, bahkan sejak beberapa bulan Novel diserang.

"Kemarin Polres sudah ada, Polda sudah ada, kemudian sudah satgas, apa lagi? Sudah dua tahun, sudah 800 hari lebih, kasihan juga kan orang meminta keadilan," kata Alghiffari.

Lebih lanjut, Alghiffari mengaku pesimistis dengan tim yang dipimpin oleh Idham Azis ini. Pasalnya, Idham pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan turut menangani kasus Novel. Namun, sampai tugasnya sebagai Kapolda Metro Jaya selesai, pelaku penyerangan terhadap Novel tak juga terungkap.

"Kita meragukan, bukan kredibilitas, kita meragukan tim ini akan bisa (mengusut karena 2 tahun tuh orangnya sama (Idham Azis) itu-itu juga," kata Alghiffari.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal menyatakan tim teknis itu akan dipimpin Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Idham Azis.

"Tim ini akan bekerja sangat profesional, tim teknis akan segera dibentuk yang diketuai Kabareskrim," ujar Iqbal dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).

Dalam tim tersebut, kata Iqbal, juga akan dilibatkan petugas dari Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Hal tersebut, katanya, menunjukkan betapa seriusnya kesulitan untuk mengungkap peristiwa teror penyiraman air keras kepada Novel yang dilakukan pada 11 April 2017 tersebut. 


Amien Rais  Tuding Dalang Kasus Novel Ada di Lingkaran Kekuasaan
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan dalang kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan ada di dalam lingkaran kekuasaan. Hal inilah, kata dia, membuat kasus sulit diungkap.

"Mengapa Novel jadi korban sulit ditemukan pelakunya? Karena dalangnya ada di dalam lingkaran kekuasaan," ujar Amien dalam acara Muhasabah dan Munajat Uztazah, Emak-Emak Militan, dan Mijahidah di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).

Amien meyakini kasus Novel tidak akan tuntas. Buktinya, kata dia, hingga kini, setelah 800 hari kejadian Novel disiram air keras pun, polisi belum mengungkapnya. Ia pun pesimistis dengan pencapaian target yang diberikan oleh Jokowi, yakni 3 bulan.

"Pak Jokowi mengatakan jangan 6 bulan, [tapi] 3 bulan harus tuntas. Padahal tidak akan tuntas juga," ujarnya disambut tawa peserta di lokasi acara. ***
(sumber: CNNIndonesia)

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya