backgroud
logo

Fokus

 

Waktu Masih Lama, Gerindra Belum Bahas Kursi Pimpinan DPR dan MPR

Waktu Masih Lama, Gerindra Belum Bahas Kursi Pimpinan DPR dan MPR

 
Waktu Masih Lama, Gerindra Belum Bahas Kursi Pimpinan DPR dan MPR
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad . (antara)
WJtoday
Minggu, 21 Juli 2019 | 21:07 WIB
WJtoday, Bandung - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partainya belum membahas terkait kursi pimpinan di legislatif yaitu DPR dan MPR karena waktunya masih lama.

"Sampai saat ini Gerindra belum membahas kursi pimpinan di legislatif, yaitu DPR RI dan MPR RI karena waktunya masih lama," kata Dasco di Jakarta, Minggu (21/7/2019).

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid yang mengusulkan agar Gerindra mendapatkan kursi Ketua MPR RI. Dia mengatakan Gerindra saat ini masih fokus konsolidasi di internal pasca-Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dan juga fokus penataan organisasi pasca-Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Menurut Dasco, pembicaraan kursi pimpinan di legislatif tidak terlalu mendesak dan masih bisa dibicarakan nanti karena waktunya masih lama.

"Kemungkinan akan dibicarakan ketika mendekati bulan Oktober, namun terserah Pak Prabowo yang akan menentukan," ujarnya.

Dasco menilai pernyataan Sodik tersebut merupakan pendapat pribadi karena belum dibicarakan di internal partai terkait kursi pimpinan di parlemen.


Dia menilai, meskipun kursi pimpinan parlemen belum dibahas, namun hal itu menjadi wacana yang menarik untuk dibicarakan.

Wakil Ketua Fraksi Garindra MPR RI yang juga Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa, pertama-tama harus diwujudkan para wakil rakyat anggota MPR terutama oleh para pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR.

Sebab itu, dia mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari Gerindra dan Ketua DPR dari PDI Perjuangan.

Menurut Sodik, komposisi Ketua MPR dan DPR tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan.

Hal itu menurut dia karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra, khususnya dalam Pileg dan Pilpres.

PPP Berharap Dapat Dua Kursi Menteri dari Jokowi
Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan mengatakan partainya berharap mendapat dua kursi menteri di Kabinet Jokowi periode 2019-2024. PPP, menurutnya semakin solid memberikan dukungan dalam Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Insya Allah lebih dari sebelumnya. Minimal dua, Harapannya begitu," kata Ade melalui pesan singkatnya, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Minggu (21/7/2019).

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, PPP mendapat satu kursi menteri. PPP mendudukan kadernya, Lukman Hakim Saifuddin sebagai menteri agama. 

Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan

Menurutnya, partai berlambang Kakbah memiliki sejumlah kader yang bisa dipilih Jokowi untuk mengisi kursi kabinet. Ia yakin, jika kader PPP dipercaya untuk membantu di kabinet akan mampu memberikan kemampuan terbaiknya.

"Banyak kader PPP dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan dapat mengisi kabinet Pak Jokowi - KH Ma'ruf Amin," katanya.

Kata Ade, sebagai partai koalisi, PPP siap terus bekerja dengan Jokowi sampai akhir masa pemerintahan lima tahun ke depan.

Direktur Hukum dan Advokasi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin itu menyebut partainya kini semakin solid usai menggelar Mukernas IV yang berlangsung pada 19-20 Juli di kota Serang Banten. 

Selain semakin solid, PPP menurutnya semakin siap untuk ikut mensukseskan pemerintahan Joko Widodo periode kedua yang kali ini berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin.

"Kami sebagai kader PPP menyambut baik soliditas partai ini. PPP juga siap mensukseskan pemerintahan Jokowi," kata Ade.

Kata dia, sejalan dengan beberapa poin hasil rekomendasi yang telah disepakati Peserta Mukernas IV, Ade Irfan yakin Indonesia akan menjadi lebih maju di pemerintahan Jokowi periode kedua. 

Sejumlah poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Mukernas PPP antara lain, mengawal pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo dalam memperjuangkan program pemerintah yang sesuai dengan aspirasi umat Islam.

Selain itu, pemerintahan Jokowi juga didorong untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

PPP juga memutuskan memperbaiki sistem pemilu, baik pilpres maupun pileg, agar dipisah. PPP menilai penyatuan penyelenggaraan pilpres dan pileg memperlambat kalender politik nasional.

"Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Indonesia optimis untuk bersaing di dunia internasional," katanya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait.

Berita Lainnya