backgroud
logo

Bisnis

 

Bapenda Jabar Gelar Rakernas Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2019

Bapenda Jabar Gelar Rakernas Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2019

 
Bapenda Jabar Gelar Rakernas Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2019
Kepala Badan Pandapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko. (dok bapenda jabar)
bambang mulyono
Senin, 22 Juli 2019 | 11:41 WIB
WJtoday, Bandung - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Nasional  Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2019 yang dihadiri oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi se-Indonesia berlangsung 17- 19 Juli 2019, di Bandung.

Kepala Bapenda Jabar, Hening Widiatmoko, mengutarakan bahwa Rakornas yang digelar pun bakal membahas strategi peningkatan pajak daerah untuk mendukung pembangunan.

Ikut dibahas terkait perhitungan dasar pajak kendaraan bermotor, PKB, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pemenuhan pajak air permukaan, dan sejumlah topik terkini lainnya.

"Rakernas juga bertujuan untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan daerah berorientasi kepada seluruh program dan sukses sesuai dengan rencana," kata Hening.


Sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah. 

Dengan demikian ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (dana perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal. 

Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga. 

Perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah yang bersangkutan. 

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yaitu meningkatkan penerimaan daerah dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan. 

Perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif, dengan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik. 

Peningkatan penerimaan daerah terlihat dari indikator: tercapainya penerimaan daerah yang optimal, adanya sistem dan pola penerimaan daerah yang efektif dan efisien, serta terjadinya perubahan strukture pendapatan daerah yang lebih sehat. ***

pam / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya