backgroud
logo

Fokus

 

Fahri Hamzah Minta Pengadilan Sita Aset 5 Petinggi PKS

Fahri Hamzah Minta Pengadilan Sita Aset 5 Petinggi PKS

 
Fahri Hamzah Minta Pengadilan Sita Aset 5 Petinggi PKS
Fahri Hamzah Minta Pengadilan Sita Aset 5 Petinggi PKS, 22/7/2019. (CNNIndonesia)
WJtoday
Senin, 22 Juli 2019 | 17:16 WIB
WJtoday, Bandung - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengajukan surat permohonan penyitaan sejumlah aset milik lima petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah divonis mesti membayar denda sebesar Rp30 Miliar. 

Denda ini harus dibayar oleh lima petinggi PKS berkaitan dengan kasus pemecatan sepihak terhadap Fahri oleh partai yang turut membesarkan namanya itu. Permohonan penyitaan aset ini dikirimkan Fahri melalui Kuasa Hukumnya, Mujahid Latief kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

"Suratnya telah kami ajukan. Agar tidak lagi menunda pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung itu adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap," kata Mujahid di PN Jakarta Selatan, Senin (22/7/2019). 

Lima petinggi PKS tersebut adalah Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, Abdul Muiz Saadi, Surahman Hidayat, dan Abdi Sumaithi.

Mujahid menjelaskan ada beberapa aset yang diajukan pihaknya untuk disita. Aset itu berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak yang tersebar di beberapa tempat. 

Aset itu ada yang berupa rumah dan bangunan, kendaraan bermotor, hingga tanah milik kelima petinggi PKS tersebut. 

Salah satu tergugat dalam kasus pemecatan Fahri Hamzah dari PKS yang juga menjabat Presiden PKS Sohibul Iman.

"Saya bilang ada rumah dan bangunan, ada kendaraan. Aset bergerak maupun tidak bergerak. Kalau dijelaskan detail khawatir nanti pihak-pihak itu ada upaya mengamankan," katanya. 

"Ada di Kemang, ada juga di Tangerang, di sekitar Jabodetabek. Karena ada yang pernah jadi ketua MPR, Wakil Ketua DPR, ada yang jadi Ketua DPR kan," lanjut Mujahid.

Permohonan eksekusi ke Pengadilan Jakarta Selatan diajukan Fahri menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar.

Eksekusi penyitaan itu menurut Mujahid bisa dilakukan setelah proses verifikasi dari tim Pengadilan Jakarta Selatan. Verifikasi itu dilakukan untuk membuktikan bahwa barang yang diajukan untuk dilelang itu merupakan barang milik Fahri selaku termohon. 

Jika sudah terbukti barang tersebut milik termohon maka lelang bisa segera dilakukan hingga terkumpulah dana sejumlah Rp30 Miliar yang kemudian harus diberikan kepada Fahri Hamzah. 

"Secara prosedur kita ajukan surat, nanti pengadilan verifikasi barangnya benar milik termohon atau tidak. Kalau sudah, nanti akan dilakukan pelelangan untuk sampai pada putusan sejumlah Rp30 miliar," katanya. 

Pihaknya pun berharap agar perkara ini bisa segera selesai lantaran dinilai sudah terlalu lama berjalan sejak putusan terakhir dari Mahkamah Agung memenangkan Fahri Hamzah. Namun pihak-pihak yang diputus harus membayar denda justru tak juga memenuhi kewajibannya. 

"Harapan kami harus segera dieksekusi. Ini sudah selesai dari dulu. Kalau boleh saya istilahkan ini ada pembangkangan terhadap putusan pengadilan," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya. Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh PKS terhadap Fahri Hamzah. Kasasi itu diajukan oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muiz Saadih, Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat, Abdul Sumaithi, dan Presiden PKS Sohibul Iman. Selain itu mereka juga diminta untuk membayar biaya perkara. 

"Kalau di dalam putusan itu kan ada banyak perintah, perintah selain dari ganti kerugian materiil, perintah membatalkan keputusan yang sudah dibuat, melakukan rehabilitasi dan juga membayar ganti kerugian yang in materiil," tutur Mujahid. 


Salinan putusan MA itu pun telah diterima oleh tim kuasa hukum Fahri dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Jika pihak PKS tak juga melaksanakan putusan pengadilan hingga tenggat itu habis, Mujahid sudah menyiapkan sejumlah langkah. Pertama, menyampaikan surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Surat permohonan eksekusi itu berisi permintaan supaya Ketua Pengadilan PN Jaksel memanggil para tergugat dan memberikan peringatan kepada mereka untuk melaksanakan isi putusan tersebut. 

Kedua, lanjut Mujahid, jika para tergugat tetap tidak memenuhi putusan pengadilan maka dia juga akan mengirimkan surat permohonan sita eksekusi ke Ketua PN Jaksel. 

Nantinya dalam surat itu, tim Fahri akan merinci aset apa saja yang dapat disita oleh pihak pengadilan. Aset tersebut pun akan dibuat sejumlah Rp30 miliar sebagai nilai kerugian in material yang harus dibayar kepada Fahri. 

"Surat permohonan sita eksekusi ditujukan kepada ketua PN, tentu dalam surat itu kita sudah sampaikan informasi terkait apa saja yang bisa disita untuk memenuhi kewajiban dari para tergugat itu sejumlah Rp30 Miliar," tuturnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya