backgroud
logo

Fokus

 

Mendagri: Ada Gubernur yang Tiap Minggu Izin ke Luar Negeri

Mendagri: Ada Gubernur yang Tiap Minggu Izin ke Luar Negeri

 
Mendagri:  Ada Gubernur yang Tiap Minggu Izin ke Luar Negeri
Mendagri: Ada Gubernur yang Tiap Minggu Izin ke Luar Negeri. (antara)
WJtoday
Selasa, 23 Juli 2019 | 11:38 WIB
WJtoday, Bandung - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut, ada gubernur yang hampir setiap pekan mengajukan izin ke luar negeri. Karena itu, Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 009/5546/SJ yang mengatur perjalanan dinas gubernur. 

"Ada lho, gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada," kata Tjahjo saat ditemui di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ia mengatakan, surat edaran yang ia keluarkan juga mengharuskan gubernur berkoordinasi dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri saat melakukam perjalanan dinas luar negeri. 

Selain itu, gubernur dan wali kota atau bupati harus menjelaskan detail tujuan dinas luar negerinya beserta anggaran yang dihabiskan. 

"Harus kontak dengan Kemenlu juga, harus dengan Setneg juga. Boleh kita ke luar negeri. Ada minimum, prosesnya jelas. Untuk apa, keperluan apa. Undangan apa. Anggaran berapa. Rombongannya enggak boleh lebih dari lima maksimum," ucap dia. 

Terkait pertanyaannya sendiri tentang siapa saja kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bepergian ke luar negeri tanpa izin, Tjahjo mengatakan, hal itu bisa dicek di Imigrasi. Publik tidak perlu berspekulasi siapa yang dimaksud Tjahjo. 

 Tjahjo menegaskan, pernyataannya itu sama sekali tidak berkaitan dengan kepergian Gubernur DKI ke luar negeri. 

"Saya tidak singgung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Malah saya sebut, kunjungan kerjanya sudah ada izin. Hal ini saya tegaskan untuk tidak dipelintir pernyataan saya dan ini saya luruskan," kata Mendagri.

Sebelumnya, Tjahjo menyinggung perjalanan dinas luar negeri Anies ketika ditanya wartawan mengenai Surat Edaran Mendagri soal prosedur perizinan perjalanan dinas luar negeri kepala daerah. 

Mulanya, wartawan bertanya kepada Tjahjo, apakah Surat Edaran Nomor 009/5546/SJ yang ia keluarkan terkait perjalanan Anies ke Amerika Serikat (AS)? Tjahjo tidak menjawab secara tegas. Kemudian, dia menjelaskan pandangannya mengenai perjalanan dinas yang dilakukan Anies. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

"Enggak, sebagai contoh Pak Anies. Dia enggak ada wakil (gubernur), tapi satu tahun berapa kali (ke luar negeri). Hampir sebulan dua (sampai) tiga kali. Ada lho gubernur hampir tiap minggu izin ke luar negeri, ada," ujar Tjahjo.

“Kalau kita enggak izinkan, ya, salah. Namanya cari ilmu, namanya undangan. Tapi kalau diizinkan, ya, kok tiap minggu, itu saja,” tambah dia.

Tjahjo mengatakan pihaknya menerbitkan surat tersebut lantaran ada sejumlah kepala daerah yang tak mengajukan izin ke Kemendagri sebelum melakukan dinas ke luar negeri.

“Dasarnya, ada juga beberapa kepala daerah yang asal pergi. Asal pergi tidak mengajukan izin, kan enggak enak. Kami ditanya Bapak Presiden,” kata Tjahjo.

Lalu siapa nama Gubernur yang dimaksud Tjahjo kalau bukan Gubernur DKI Anies Baswedan? Mendagri tidak mengungkap nama gubernur yang dimaksud. Memang, selama ini cukup banyak gubernur yang sering hilir mudik ke luar negeri, diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Yang terbaru, Ridwan Kamil terbang ke Inggris dan Swedia pada 21 sampai 26 Juli 2019. Selama enam hari berada di Benua Biru, Emil akan bertemu dengan sejumlah institusi.

“Saya akan mengadakan pertemuan dengan lebih dari 26 institusi,” kata Emil, sapaan akrabnya sebelum keberangkatan nya ke Inggris dan Swedia di Jakarta, Kamis (18/7/2019) lalu.

Tercatat, setelah menjabat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tercatat pernah beberapa kali melakukan kunjungan ke luar negeri diantaranya ke beberapa negera di Afrika Utara dan Timur Tengah. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil

Jangan Izin Dadakan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan penerbitan surat edaran terkait pengaturan perizinan dinas ke luar negeri bertujuan supaya kepala daerah tidak mendadak mengajukan permohonan izin untuk berdinas ke luar Indonesia.

"Peraturan perizinan kepala daerah dan DPRD kunjungan kerja ke luar negeri sebatas pengaturan bahwa izin jangan mendadak, minimal 10 hari sebelumnya. Aturan yang dikeluarkan sekadar mengingatkan saja sebagaimana UU Pemda ada aturan dan mekanismenya," kata Tjahjo, dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Ketentuan permohonan izin 10 hari sebelum tanggal keberangkatan tersebut bermaksud agar ada waktu bagi Kemendagri untuk berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri terkait rombongan yang berdinas.

Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan ASN pemda yang akan ke luar negeri untuk menjalani pengobatan medis dan keperluan mendadak.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan penerbitan surat edaran tentang permohonan izin perjalanan dinas luar negeri tersebut disebabkan adanya kepala daerah yang pergi ke luar negeri tanpa meminta izin ke Kemendagri. Akibatnya, Tjahjo mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo.

"Ada juga beberapa kepala daerah yang asal pergi, tidak mengajukan izin. Kan tidak enak, kami ditanya Bapak Presiden. Dan ini kan harus kontak dengan Kemenlu, dengan Setneg juga," kata Tjahjo, usai pembukaan Indonesia Development Forum (IDF) 2019, di JCC Senayan Jakarta, Senin (22/7/2019). ***

WJT / van

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya