backgroud
logo

Fokus

 

Gonjang-ganjing Rekonsiliasi Politik dan Prediksii Koalisi Plus-plus

Gonjang-ganjing Rekonsiliasi Politik dan Prediksii Koalisi Plus-plus

 
Gonjang-ganjing Rekonsiliasi Politik dan Prediksii Koalisi Plus-plus
Gonjang-ganjing Rekonsiliasi Politik dan Prediksii Koalisi Plus-plus. (CNNIndonesia)
WJtoday
Sabtu, 27 Juli 2019 | 16:22 WIB
WJtoday, Bandung - Gonjang-ganjing rekonsiliasi politik hingga prediksi bakal masuknya Gerindra ke dalam koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) semakin santer usai Prabowo Subianto bertamu ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pada Kamis (25/7/2019), Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko, mengatakan tak menutup kemungkinan ada parpol baru bergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Ia pun memberikan istilah 'Koalisi Plus-plus'.

Selain Gerindra, setidaknya ada dua parpol yang pada Pilpres 2019 berseberangan dengan Jokowi-Ma'ruf yakni PAN dan Demokrat disebut-sebut ingin masuk ke dalam koalisi pemerintahan.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan kemungkinan terbesar yang ada saat ini adalah Gerindra yang berpeluang besar bergabung dengan koalisi pemerintah sebagai koalisi plus-plus itu. 

"Kalau cuma koalisi Jokowi saat ini enggak mungkin disebut sebagai koalisi plus-plus. Yang paling mungkin dibaca saat ini yang akan bergabung Gerindra," kata Adi seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (26/7/2019).

Adi pun menilai lawatan Prabowo dan rombongan Gerindra yang disambut Megawati beserta jajaran PDIP pada 24 Juni lalu bukanlah perjamuan kawan lama saja. Termasuk pula pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) berujung makan siang bersama di kawasan Senayan pada 13 Juli lalu.

Ia berpendapat perbincangan mengenai peluang bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi atau mendapatkan jatah janji tertentu diperbincangkan dalam dua pertemuan tersebut.

"Mungkin hampir pasti Gerindra bakal menjadi bagian dari koalisi," ujarnya.

Bagi Adi, ketika Gerindra memutuskan bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf, akan membuat kekuatan oposisi tak berimbang. Apalagi, jika parpol-parpol yang ada di dalam koalisi saat ini pun setuju dengan masuknya Gerindra.


Selain akan mengurangi jumlah kekuasaan oposisi secara signifikan, peran oposisi dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis yang mekanismenya berakhir lewat sistem voting di parlemen juga akan berkurang secara drastis. 

"[Di Parlemen] hanya sedikit saja yang menggunakan asas musyawarah atau mufakat, itu selebihnya voting terutama menyangkut keputusan-keputusan terkait kebangsaan," ujar Adi.

Selain itu, Adi juga mengkhawatirkan risiko obesitas kekuasaan akan berpengaruh pada kinerja koalisi gemuk pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf kelak. Kebijakan politik juga akan lambat untuk dieksekusi karena terlalu banyak kepentingan politik yang harus diakomodasi. 

"Justru [kebijakan] berlarut-larut karena internal koalisi terjadi silang opini atau pendapat yang terlalu banyak," katanya.

Kesepakatan Paling Masuk Akal
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpendapat andai Jokowi menggandeng Gerindra ke dalam koalisi, maka ada dua kesepakatan yang dinilai paling masuk akal.

"Soal alokasi kursi di kabinet. Atau bisa juga komposisi pimpinan MPR, itu yang paling masuk akal," kata Arya.

Serupa Arya, Adi pun berpendapat dua kesepakatan itu yang paling masuk akal. Apalagi, kata dia, Gerindra membicarakan jatah dua menteri maupun posisi kursi wakil rakyat dengan kubu Jokowi itu sudah terlanjur berkembang di publik.

Untuk jatah-jatah kursi tersebut, Arya mengatakan menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi guna merayu parpol-parpol lain dalam koalisinya saat ini. Apalagi, empat parpol di dalam koalisi yakni NasDem, PKB, PPP, dan Golkar sudah melakukan pertemuan serta sepakat tak ada menyetujui tambahan parpol baru.

"Potensi retaknya koalisi [saat ini] akan muncul," kata Arya.

Namun, Juru Bicara TKN Arya Sinulingga membantah terjadi keretakan di dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf saat ini. Ketua DPP Perindo itu menegaskan koalisi Jokowi-Ma'ruf masih solid.


"Kami masih mengalir saja untuk rekonsiliasi. Setelah ini mungkin ya baru bisa terjadi [deal]," ujarnya.

Selain itu soal wacana bergabungnya parpol lain ke dalam koalisi, Arya mengatakan bukan hanya Gerindra yang berpeluang. Dia pun tak memungkiri soal pembicaraan mengajak Gerindra untuk bergabung. Namun, sambungnya, hal itu terjadi di level teknis, bukan oleh Jokowi maupun Megawati.

"Semua partai yang ada di kubu Pak Prabowo bisa saja ya. Gerindra ya bisa saja, tapi harus dibicarakan dengan semua. Tidak menutup ruang untuk Gerindra juga di koalisi ini," katanya.

Pertemuan Mega-Prabowo dan Madu Manis Kursi Ketua MPR
Pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pada Rabu (24/7/2019), dibayangi isu power sharing atau bagi-bagi jabatan di pemerintahan. 

Gerindra sudah membantahnya. Namun tak dipungkiri bahwa pertemuan itu terjadi tak lama setelah Gerindra secara terang-terangan menyatakan membidik kursi Ketua MPR periode 2019-2024 sebagai bagian rekonsiliasi pasca Pilpres 2019.

"Semangat rekonsiliasi pertama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, dari anggota DPR dan DPD, terutama oleh pemimpin partai dalam menetapkan Ketua MPR. Dengan semangat itu maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, dan Presiden adalah Joko Widodo," ucap Ketua DPP Gerindra, Sodik Mujahid lewat keterangan tertulis, Jumat (19/7/2019).

Pengamat politik dari CSIS Arya Fernandes menilai posisi ketua MPR periode 2019-2024 strategis lantaran muncul rekomendasi untuk melakukan amendemen terbatas terhadap UUD 1945 pada periode mendatang. 

MPR sebelumnya telah menyepakati perlunya haluan negara semacam GBHN yang dimasukkan dalam konstitusi lewat amendemen terbatas UUD.

"Pimpinan punya tanggung jawab yang besar karena melibatkan siapa pihak-pihak yang ikut dalam penyusunannya," kata Arya, seperti CNNIndonesia.com. 

Selain itu, posisi ketua MPR juga menjadi strategis karena memiliki kewenangan untuk memberhentikan presiden. Posisi ketua MPR, lanjut Arya, akan menguntungkan Gerindra sebagai oposisi. 

"Potensi publisitasnya menjadi tinggi dan itu juga bisa jadi tiket bagi Gerindra dalam kepemimpinan nasional," tuturnya.

Pendekatan pada PDIP menjadi penting, lantaran pemilihan pimpinan MPR dilakukan berdasarkan sistem paket. Setiap fraksi berhak mencalonkan anggotanya sebagai Ketua MPR dalam paket yang diajukan fraksi atau kelompok fraksi. 


Mekanisme pemilihan itu diatur dalam Pasal 15 Undang Undang MD3 Tahun 2018. 

Namun, menurut peneliti dari Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, pertemuan Mega-Prabowo hanya memberi peluang kecil bagi Gerindra untuk mendapat jatah kursi MPR pada periode mendatang. 

Koalisi Jokowi dinilai telah kuat sehingga negosiasi kursi kepada Gerindra tak menjadi keharusan.

"Pada dasarnya dengan komposisi koalisi Jokowi saat ini, tidak mengakomodasi Gerindra pun tidak masalah," ujar Rafif, seperti dikutip  CNNIndonesia.com. 

Selain itu, jatah kursi Ketua MPR untuk Gerindra juga sulit diberikan karena bisa mempengaruhi soliditas koalisi partai pendukung Jokowi. 

Gerindra memang bukan satu-satunya partai yang mengincar kursi Ketua MPR. Ada juga tiga parpol dari koalisi presiden terpilih Joko Widodo yang ingin menempatkan kadernya pada posisi ketua MPR, yakni PDIP, Golkar dan PKB. 

Untuk mencegah kekisruhan tersebut Rafif berkata sebaiknya kursi Ketua MPR tetap menjadi bagian dari koalisi Jokowi.

"Akomodasi Gerindra oleh Jokowi akan mengganggu kesolidan dari koalisi Jokowi itu sendiri," tutur Rafif.  ***
(sumber CNNIndonesia)

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya