backgroud
logo

Fokus

 

Soal Posisi Gerindra, Rachmawati: Saat ini Masih Oposisi

Soal Posisi Gerindra, Rachmawati: Saat ini Masih Oposisi

 
Soal Posisi Gerindra, Rachmawati: Saat ini Masih Oposisi
Soal Posisi Gerindra, Rachmawati: Saat ini Masih Oposisi. (CNNIndonesia)
WJtoday
Senin, 12 Agustus 2019 | 11:52 WIB
WJtoday, Jakarta - Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri menegaskan hingga saat ini partainya masih menjadi oposisi di pemerintahan Joko Widodo. Menurutnya, banyak yang harus dipertimbangkan jika ingin merapat ke pemerintahan. 

"Sampai saat ini masih oposisi. Sebagai anggota dewan pembina (Gerindra) saya juga sering katakan, kita sebaiknya di luar sistem karena kita akan memperbaiki sistem," ujar Rachmawati saat ditemui di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (12/8/2019). 

Putri ketiga Presiden Sukarno ini mengatakan sejak awal dirinya telah mengingatkan agar Gerindra selalu memposisikan sebagai antitesis sistem pemerintahan saat ini. Rachmawati berkata pertimbangan untuk merapat dengan pemerintahan bukan sekadar permasalahan bagi-bagi kekuasaan. 

"Ini masalahnya bukan hanya soal bagi-bagi kekuasaan atau jabatan, tapi fungsi partai Gerindra sendiri harus jelas untuk apa. Utamanya untuk kemaslahatan bangsa ke depan," katanya. 

Rachmawati pun menganggap biasa sejumlah pertemuan pihak Gerindra dengan Jokowi. Termasuk saat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto datang ke Kongres V PDIP di Bali beberapa waktu lalu. 

Ia menilai rangkaian pertemuan itu tak serta merta membuat Gerindra harus merapat ke kubu Jokowi. 

"Secara perkenalan itu biasa. Tapi untuk sikap politik itu kan enggak gampang, harus dibahas, harus dipikirkan komprehensif, baik manfaat maupun mudaratnya. Jadi enggak gampang katakan kita mau merapat atau tidak. Kita lihat ke depan," tuturnya.

Gerindra sebelumnya menyatakan bakal menentukan sikap politiknya usai Pilpres 2019, tetap menjadi oposisi atau merapat ke pemerintahan kedua Jokowi pada September mendatang. 

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Riza Patria mengatakan posisi politik itu akan ditentukan lewat sebuah acara berskala nasional seperti rapat kerja nasional (rakernas) atau rapat pimpinan nasional (rapimnas).


Penumpang Gelap di Parpol itu Biasa
Rachmawati Soekarnoputri juga menilai wajar jika ada penumpang gelap di barisan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu. Menurutnya, penumpang gelap hal yang umum dalam dunia politik.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad adalah orang yang pertama kali menyebut ada penumpang gelap di barisan pendukung Prabowo-Sandi.

"Itu biasa dalam satu dinamika di parpol. Jangankan di parpol, di mana-mana juga ada. Ada penumpang gelap, kaki kanan di sana, kaki kiri di sini, itu biasa," ujarnya.

Sebutan penumpang gelap ini merujuk pada pihak yang semula nampak mati-matian mendukung Prabowo selama Pilpres berjalan, namun belakangan hanya berusaha memanfaatkan Prabowo demi kepentingan pribadi mereka. 

Menurut Rachmawati, keberadaan penumpang gelap ini tetap harus didengar Gerindra. Ia meyakini ada alasan tertentu dari pihak yang awalnya mendukung namun kemudian memanfaatkan Prabowo demi kepentingan pribadi tersebut.

"Kita harus berlapang dada menerima semua masukan atau kritikan. Baik yang setuju, setengah setuju, atau tidak setuju sama sekali. Kita harus menerima kritikan dari berbagai pihak," katanya.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar Gerindra tetap waspada demi menjaga visi dan cita-cita partai ke depan.

"Insyaallah kita tetap waspada supaya apa yang menjadi cita-cita atau visi partai ke depan berjalan mulus," ucap Rachmawati.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut ada penumpang gelap yang berusaha mempengaruhi Prabowo. Namun dia enggan merinci siapa penumpang gelap yang dimaksud.

Andre Rosiade 

Arah Politik Gerindra Ditentukan Saat Rakernas
Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade memastikan hingga saat ini Gerindra maupun Prabowo Subianto belum memutuskan arah dan sikap politik untuk periode pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun mendatang. 

Sikap Gerindra ini kata Andre, akan ditentukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan digelar pada 21 September mendatang di Hambalang, Bogor. 

"Saya ingin pastikan sampai saat ini tidak ada, belum ada keputusan resmi dari Partai Gerindra," kata Andre di Jakarta, Sabtu (10/8/2019). 

Meski begitu, secara pribadi Andre mengaku ingin Partai yang menaungi dirinya itu tetap berada di luar pemerintahan atau dalam kata lain bersikap sebagai oposisi. 

Pilihan ini pun kata dia sesuai dengan aspirasi masyarakat di Sumatra Barat yang juga merupakan wilayah pemilihannya sebagai Anggota DPR periode 2019-2024. Masyarakat di sana menurut Andre rata-rata meminta agar Partai Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. 

"Kalau saya pribadi, sesuai aspirasi Dapil saya Sumbar satu, tentu kami menginginkan Partai Gerindra ada di luar pemerintahan," kata Andre.

Oleh karena itu, Andre memastikan keinginan masyarakat ini akan dia sampaikan langsung pada Prabowo. Sebab, Prabowo adalah sosok yang memiliki hak menentukan arah politik Gerindra setelah Pilpres 2019 berakhir.

"Saya akan mengusulkan kepada Pak Prabowo untuk kami berada di luar pemerintahan menjadi oposisi yang konstruktif," kata dia.

Menurut Andre, opsi menjadi oposisi bukanlah pilihan buruk bagi partai politik. Oposisi menurutnya bisa mengingatkan pemerintahan jika ada kebijakan yang dinilai melenceng arah. 

"Kalau kebijakan Pak Jokowi yang baik, kami dukung. Nanti yang kurang baik, kami kritisi. Namun, saya sebagai kader akan tegak lurus dengan apa pun keputusan partai saya," tegasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya