backgroud
logo

Buletin

 

Gubernur Jabar tak Setuju soal Usulan Pembentukan Provinsi Bogor Raya

Gubernur Jabar tak Setuju soal Usulan Pembentukan Provinsi Bogor Raya

 
Gubernur Jabar tak Setuju soal  Usulan Pembentukan Provinsi Bogor Raya
Gubernur Jabar tak Setuju soal Usulan Pembentukan Provinsi Bogor Raya. (dok humas Jabar)
WJtoday
Senin, 12 Agustus 2019 | 16:48 WIB
WJtoday, Bandung - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku tidak sepakat dengan usulan mengenai Provinsi Bogor Raya. Emil, sapaannya, menilai pemekaran wilayah tingkat dua lebih penting ketimbang membentuk provinsi baru.

Emil mengatakan urusan pelayanan publik sebagian besar berada di kabupaten dan kota. Sehingga, sambung dia, pemekaran wilayah tingkat dua yang perlu didorong, bukan pembentukan provinsi.

"Justru yang paling urgent sekarang itu pemekaran kabupaten-kabupaten menjadi kota tingkat II karena aksi utama dari pelayanan publik itu bukan di provinsi dalam pandangan saya," katanya di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (12/8/2019).

Ia mencontohkan beberapa pemerintahan tingkat dua yang memiliki luas wilayah besar. Hal itu berdampak kepada masyarakat pelosok yang mengeluhkan jauhnya jarak pengurusan administrasi.

Melihat kondisi itu, Emil lebih cenderung mendukung pemekaran wilayah kabupaten kota. Seperti halnya Pemprov Jabar mengajukan pemekaran wilayah Sukabumi Selatan dan Garut Selatan ke pemerintah pusat.

"Kalau kabupaten terlalu luas seperti Cianjur, Bogor, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, maka jangan heran ada cerita ngurus KTP enam jam ke kantor pelayanan, pulang lagi enam jam. Jadi saya cenderung wacana pemekaran fokus untuk daerah tingkat dua yang sekarang sedang di moratorium," tuturnya.

Gubernur juga mengaku setuju dengan usulan Wali Kota Bogor Bima Arya yang ingin mengambil tiga kecamatan milik Kabupaten Bogor. Apalagi, menurutnya, tujuan pemekaran tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik.

"Namanya cita-cita mah boleh saja. Kan itu kompromi politik. Saya orangnya logis, saya menyatakan urgensi dari pemekaran itu untuk kepentingan menguatkan pelayanan publik," terangnya.


Bima Arya Singgung Provinsi Bogor Raya, Kemendagri: Masih Moratorium
Wali Kota Bogor Arya Bima mengatakan ada usulan untuk pembentukan Provinsi Bogor Raya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan pemerintah saat ini masih memberlakukan moratorium pemekaran dalam batas waktu yang tidak ditentukan.

"Kebijakan pemerintah tentang pemekaran itu masih moratorium sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Kapuspen Kemendagri Bahtiar, seperti dikutip detikcom, Sabtu (10/8/2019) malam.

Bahtiar menuturkan saat ini ada moratorium di 314 daerah. Moratorium sudah diberlakukan sejak 2014.

"Ya sejak 2014 tidak ada, moratorium sampai batas waktu yang tidak ditentukan," jelas Bahtiar.

Sebelumnya, Bima Arya mengatakan pihaknya masih melakukan pengkajian terkait perluasan wilayah Bogor. Di tengah kajian itu, Bima menyebut tim juga menerima usulan terkait pembentukan provinsi baru bernama Bogor Raya.

"Opsi nya kan mekanisme koordinasi misalnya, kemudian kerja sama, atau pun ada usulan kemarin, di buat aja Provinsi Bogor, Provinsi Bogor Raya," kata Bima usai menghadiri acara Creating the Cities of the Future dalam acara Congress of Indonesian Diaspora (CID-5), di Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu.

"Dari usulan. Banyak usulan yang masuk. Jadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, diusulkan jadi satu provinsi. Jadi bukan kotanya diperluas, tapi rentan birokrasi nya diperkecil," sambung Bima.

Dia mengatakan usulan mengenai Provinsi Bogor Raya sudah digulirkan sejak lama. Saat ini pihaknya akan mengkaji usulan tersebut.

"Ini usulan sudah lama terutama di Bogor Barat, Kabupaten Bogor itu usulannya sudah lama. Karena kita kan mendalami berbagai konsep yang berkembang di publik. Itu berkembang diusulkan beberapa tokoh masyarakat ya kita kaji dulu, semuanya juga kita kaji," jelasnya.

Bima Arya menuturkan usulan tersebut datang dari masyarakat. Dia enggan menegaskan sikap setuju atau tidak terkait usulan itu.

"Saya mesti lihat kajiannya dulu. Saya berprinsip semua kebijakan harus melalui kajian yang matang. Jangan sampai terburu-buru. Jangan terkait politik. konteksnya untuk mengantisipasi perkembangan jumlah penduduk dan kompleksitas persoalan kota," Tegasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya