backgroud
logo

Fokus

 

Gubernur Ridwan Kamil Terancam Diinterpelasi DPRD Jabar

Gubernur Ridwan Kamil Terancam Diinterpelasi DPRD Jabar

 
Gubernur Ridwan Kamil Terancam Diinterpelasi DPRD Jabar
Gubernur Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul Ulum saat mengikuti Sidang Paripurna DPRD Jabar. (humas pemprov jabar)
WJtoday
Senin, 12 Agustus 2019 | 16:49 WIB
WJtoday, Bandung - Kalangan DPRD Jabar mewacanakan untuk menggulirkan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Munculnya wacana interpelasi terkait batalnya pengerjaan revitalisasi Setu Ciri Mekar di Cibinong Kabupaten Bogor yang batal dilakukan karena belum adanya Detail Engineering Design (DED). Proyek senilai Rp15 miliar tersebut tidak bisa dikerjakan pada 2019 ini, dan anggarannya dikembalikan Pemkab Bogor ke kas daerah Pemprov Jabar. Pembangunan proyek ini pun terpaksa dimajukan ke tahun anggaran 2020 mendatang.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya menyayangkan langkah Pemprov Jabar yang mengajukan anggaran revitalisasi Setu Ciri Mekar tanpa sebelumnya menyertakan DED. Asep mengatakan, langkah keliru Pemprov tersebut tak hanya di Kabupaten Bogor, tapi juga terjadi di Kota Depok untuk revitalisasi Setu Rawa Kalong.

Karena itu, Asep bersama anggota fraksi lainnya berencana mengajukan hak interpelasi ke Gubernur Ridwan Kamil. Para wakil rakyat akan mempertanyakan prosedur pengajuan dana bantuan keuangan provinsi ke sejumlah daerah, bukan hanya ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

"DPRD Jawa Barat saat ini menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur pengajuan bantuan keuangan provinsi, banyak proyek revitalisasi setu atau alun-alun senilai Rp15 miliar atau lebih tapi tidak disertai DED. Setelah pelantikan DPRD Jawa Barat periode 2019-2024, kami akan ajukan hak interplasi ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang RK," kata Asep dikutip inilahkoran, Kamis (8/8/2019).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya.

Asep menyayangkan kesalahan prosedur ini dibiarkan saja oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jabar, kendati proyek pembangunan tersebut diinisiasi langsung oleh Gubernur. Selain itu, dia menilai proyek revitalisasi Setu Ciri Mekar tersebut awalnya tidak masuk dalam usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang)

"Harusnya TAPD Pemprov Jawa Barat tidak membiarkan kesalahan prosedur ini karena tidak sesuai aturan. Permasalahan ini menjadi isu sangat penting di DPRD Jawa Barat karena proyek revitalisasi Setu Ciri Mekar, Cibinong itu masuk kategori 'siluman' karena sebelumnya tidak pernah diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan," tandasnya.

Kekecewaan juga dilontarkan caleg terpilih DPR RI adal daerah pemilihan (Daail) Kabupaten Bogor, Mulyadi. Dia mengaku sangat kecewa dengan batalnya revitalisasi Setu Ciri Mekar. Apalagi sebelumnya proyek tersebut membatalkan proyel Alun-Alun Jonggol yang sudah diusulkan sejak 2017 lalu.

"Revitalisasi Alun-Alun Jonggol ini sudah kami komunikasikan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur Jawa Barat saat ini Ridwan Kamil yang disaksikan Bupati Bogor Ade Yasin karena sudah kumuh dan tidak mencerninkan halaman pusat pemerintah Kecamatan Jonggol. Dengan beralihnya revitalisasi dari Alun-Alun Jonggol ke Setu Ciri Mekar, ini bukti bahwa ketidakprofesional, aspiratif, dan tidak memiliki komitmen kuat baik itu aparatur Pemkab Bogor maupn Pemprov Jawa Barat," papar Mulyadi.

Dengan beralihnya proyek revitalisasi ini, mantan Ketua DPD Gerindra Jabar ini akan memerintahkan pimpinan dan anggota terpilih Fraksi Gerindra DPRD Jabar untuk memperjuangkan kembali revitalisasi Alun-Alun Jonggol.

"Partai Gerindra akan memiliki 25 kursi dari total 120 kursi di DPRD Jawa Barat, dan saya akan meminta mereka untuk memperjuangkan realisasi revitalisasi Alun-Alun Jonggol dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar," tandas anggota Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor Syarifah Sopiah membenarkan bahwa revitalisasi Setu Ciri Mekar batal dilakukan tahun ini.

"Revitalisasi Setu Ciri Mekar, Cibinong batal dilakukan karena belum ada DED-nya hingga diluncurkan ke tahun 2020, mudah-mudahan DED tersebut itu bisa dilakukan tahun ini dan itu masuk dalam tanggung jawab Pemprov Jawa Barat dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP)," ucap Syarifah. ***

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya