backgroud
logo

Fokus

 

Belum Bahas Interpelasi, PDIP Kritisi Gaya Komunikasi Gubernur Emil

Belum Bahas Interpelasi, PDIP Kritisi Gaya Komunikasi Gubernur Emil

 
Belum Bahas Interpelasi, PDIP Kritisi Gaya Komunikasi Gubernur Emil
Anggota Komisi 4 DPRD Jabar Gatot Tjahyono. (istimewa)
WJtoday
Senin, 12 Agustus 2019 | 16:56 WIB
WJtoday, Bandung - Anggota Komisi 4 DPRD Jabar Gatot Tjahyono menanggapi isu yang berkembang soal wacana pengajuan hak interpelasi terhadap Gubernur Jabar Ridwan Kamil terkait beberapa program pembangunan yang sedang berjalan, khususnya proyek revitalisasi Setu Ciri Mekar di Cibinong Kabupaten Bogor.

Proyek senilai Rp15 miliar tersebut batal dikerjakan pada 2019 ini karena belum adanya Detail Engineering Design (DED). Anggarannya pun dikembalikan Pemkab Bogor ke kas daerah Pemprov Jabar, dan pembangunan proyek ini terpaksa dimajukan ke tahun anggaran 2020 mendatang.
 
Hak bertanya tersebut sekaligus untuk mempertanyakan prosedur pengajuan dana bantuan keuangan provinsi ke sejumlah daerah. Pasalnya, batalnya proyek pembangunan karena belum adanya DED, tidak hanya terjadi di Kabupaten Bogor, tapi juga di daerah lain, salah satunya di Kota Depok.

Namun menurut Gatot, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut soal rencana pengajuan hak interpelasi. Kendati demikian, anggota Fraksi PDIP tersebut mengakui adanya ketidakharmonisan hubungan antara DPRD dengan Gubernur Jabar saat ini.

“Memang saat ini komunikasi antara dewan dengan gubernur atau Pemprov Jabar kurang harmonis. Tapi, soal rencana pengajuan hak interpelasi itu belum ada pembahasan lebih lanjut,” ujar Gatot dalam pernyataan resminya, Sabtu (10/8/2019).

Akibat kekurangharmonisan tersebut, ujar Gatot, kepercayaan antara kedua belah pihak belum terbangun. Dia mencontohkan soal mekanisme penyaluran anggaran untuk dana bantuan keuangan provinsi ke sejumlah daerah. Dalam hal ini Gatot melihat saat ini peran strategis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jabar menjadi terbatas, terutama dalam hal komunikasi intensif dengan Dewan, karena belum terbangunnya kepercayaan antara kedua pihak .

“Dalam proses pemerintahan saat ini kan sebaiknya hubungan Gubernur dengan Dewan itu harusnya mengikuti filosofi daerah kita, 'hade ku omong goreng ku omong (baik atau buruk karena omongan) untuk mencapai optimalisasi program khususnya yang terkait kewenangan legislatif seperti anggaran,” tandas Gatot.

Untuk itu, Gatot mengimbau Gubernur Ridwan Kamil lebih peka terhadap harapan DPRD. Sedangkan kepada rekan-rekannya sesama wakil rakyat, Gatot meminta untuk melakukan introspeksi agar lebih meningkatkan kinerja, lebih produktif, serta mampu menyeimbangkan percepatan dan pemerataan pembangunan, serta tidak merasa lebih dari yang lain. 

"Harus menggunakan filosofi lauk na beunang caina herang (ikannya didapat tapi airnya tetap bening) agar dalam merumuskan kebijakan sebaiknya dilakukan secara musyawarah dan fokus kepada sasarannya," tandas Gatot.


Gatot pun berharap ke depannya, ungkapan silih asah, silih asih, dan silih asuh menjadi komitmen bersama antara Gubernur, Dewan, dan masyarakat dalam meraih Jabar Juara dan Jabar Ngabret ke depan.

Gatot sendiri menilai progam revitalisaai situ, Alun-alun, dan pembenahan BUMD, merupakan kegiatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat. Karena itu, perlu dilakukan lebih terencana sehingga tidak macet dalam pelaksanaannya baik pada tahun anggara 2019 maupun 2020.

'Proses penganggaran harus betul-betul dicermati, khususnya terkait kewenangan propinsi dan daerah dalam pelaksanaannya," ujar anggota Badan Anggaran Bangar DPRD Jabar ini.

Sebelumnya diberitakan, kalangan wakil rakyat di DPRD Jabar mewacanakan untuk menggulirkan hak intervelasi kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar Asep Wahyuwijaya menyayangkan langkah Pemprov Jabar yang mengajukan anggaran revitalisasi Setu Ciri Mekar tanpa sebelumnya menyertakan DED. Asep mengatakan, langkah keliru Pemprov tersebut tak hanya di Kabupaten Bogor, tapi juga terjadi di Kota Depok untuk revitalisasi Setu Rawa Kalong.

Karena itu, Asep bersama anggota fraksi lainnya yang akan menjabat pada periode 2019-2024, berencana mengajukan hak interpelasi ke Gubernur Ridwan Kamil. Para wakil rakyat akan mempertanyakan prosedur pengajuan dana bantuan keuangan provinsi ke sejumlah daerah, bukan hanya ke Kabupaten Bogor dan Kota Depok.

"DPRD Jawa Barat saat ini menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur pengajuan bantuan keuangan provinsi, banyak proyek revitalisasi setu atau alun-alun senilai Rp15 miliar atau lebih tapi tidak disertai DED. Setelah pelantikan DPRD Jawa Barat periode 2019-2024, kami akan ajukan hak interplasi ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang RK," kata Asep, Kamis (8/8/2019). ***

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya