backgroud
logo

Fokus

 

KPK Panggil Dirut Angkasa Pura II Terkait Kasus Suap Proyek BHS

KPK Panggil Dirut Angkasa Pura II Terkait Kasus Suap Proyek BHS

 
KPK Panggil Dirut Angkasa Pura II Terkait Kasus Suap Proyek BHS
KPK Panggil Dirut Angkasa Pura II Terkait Kasus Suap Proyek BHS. (antara)
WJtoday
Rabu, 14 Agustus 2019 | 13:54 WIB
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaludin dalam kasus suap proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propetindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI).

"Yang bersangkutan akan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AYA (Direktur Keuangan PT AP II Andra Y Agussalam)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (14/8/2019).

Selain Awaludin, KPK juga memanggil sejumlah saksi lain. Mereka di antaranya adalah empat orang Operation Service Procurement Senior Officer PT Angkasa Pura II yakni Rudi Syamsudin, Irja Fuadi, Ponny Suryaningsih, dan Rusmalia. 

Kemudian satu orang AVP of Proc and Log PT Angkasa Pura II Munalim. Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andra Y Agussalam dalam kasus suap ini.

Sebelumnya, KPK menyatakan bakal mengusut keterlibatan petinggi PT AP II dan PT INTI lainnya. Hal ini lantaran KPK menduga transaksi suap ini tidak hanya diputuskan oleh Andra maupun Taswin sendiri. 

"Apakah Keputusan itu bisa diambil (Andra) seorang diri? Sudah pasti tidak," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Dugaan keterlibatan petinggi PT AP II maupun PT INTI karena sebagai seorang staf, Taswin tak memiliki kewenangan mengeluarkan uang hingga Sin$96.700. Basaria mennyebut Taswin merupakan orang kepercayaan salah seorang pejabat utama di PT INTI. 

"TSW (Taswin Nur) ini adalah staf dari PT INTI. Kebetulan yang bersangkutan ini orang kepercayaan pejabat utama di sana," ungkap Basaria.

Diduga kuat bahwa terdapat sejumlah proyek lain di PT Angkasa Pura II (Persero) yang menjadi bancakan Andra. Selain Andra KPK juga menetapkan Staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia Taswin Nur.

Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.

Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.


KPK Periksa 4 Petinggi AP II 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Vice President of Corporate Financial Control PT Angkasa Pura II (Persero), Mulyadi. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propetindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AYA (Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (13/8/2019) kemarin.

Penyidik komisi antirasuah juga memanggil tiga Vice President PT Angkasa Pura lainnya yakni Vice President of Proc and Log Asistance, Agus Herlambang; Vice President of Legal and Compliance, Ivone Cleara; dan Vice President of Human Capital Service, Irma Yelly.

"Keterangan keempat saksi dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka AYA)," kata Febri.

Sebelumnya juga KPK menyebut pihaknya bakal mengusut keterlibatan petinggi PT AP II dan PT INTI lainnya. KPK menduga transaksi suap ini tidak hanya diputuskan oleh Andra maupun Taswin sendiri. 

"Apakah Keputusan itu bisa diambil (Andra) seorang diri? Sudah pasti tidak," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Dugaan keterlibatan petinggi PT AP II maupun PT INTI karena sebagai seorang staf, Taswin tak memiliki kewenangan mengeluarkan uang hingga Sin$96.700. Basaria menyebut Taswin merupakan orang kepercayaan salah seorang pejabat utama di PT INTI. 

"TSW (Taswin Nur) ini adalah staf dari PT INTI. Kebetulan yang bersangkutan ini orang kepercayaan pejabat utama di sana," ungkap Basaria. 

Hanya saja Basaria masih belum mengungkap identitas pejabat utama PT INTI tersebut pun hubungannya dengan Taswin dan transaksi suap yang melibatkan Andra ini. 

"Apa nanti hubungannya dengan yang lainnya, termasuk Direktur ini belum sampai ke sana. Ini masih dalam pengembangan," katanya. 

Selain itu, KPK juga menduga bahwa proyek Baggage Handling System tidak hanya digarap sendiri PT Industri Telekomunikasi Indonesia, tetapi juga melibatkan perusahaan lain. Diketahui, PT INTI mendapatkan proyek ini dengan sistem penunjukan langsung. 

Padahal, dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang atau jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemilik paten.

"Kami menduga PT Inti tidak mengerjakannya sendirian dan masih ada kerja sama dengan pihak lain, sehingga kami pandang dari aturan perusahaan yg ada terkait pengadaan semestinya tidak bisa dilakukan penunjukan langsung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (1/8/2019).

Proyek BHS di enam bandara yang dikelola PT APP itu menelan biaya sekitar Rp 86 miliar. Diduga Andra mendapatkan keuntungan dari skema penunjukan langsung proyek tersebut. Atas peran itu, Andra diduga menerima suap yang diberikan oleh staf PT Inti bernama Taswin Nur. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya