backgroud
logo

Buletin

 

Korupsi RTH Kota Bandung

KPK Periksa Mantan Wali Kota Bandung sebagai Saksi

KPK Periksa Mantan Wali Kota Bandung sebagai Saksi

 
KPK Periksa Mantan Wali Kota Bandung sebagai Saksi
Dada Rosada yang kini menghuni LP Sukamiskin Bandung dipanggil sebagai saksi oleh penyidik KPK . (tribun jabar)
WJtoday
Rabu, 14 Agustus 2019 | 16:09 WIB
WJtoday, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kasus suap pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung pada 2012 dan 2013.

Wali Kota Bandung periode 2003-2013 tersebut dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hery Nurhayat (HN) yang merupakan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, Rabu (14/8/2019).

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada sebagai saksi untuk tersangka HN terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan tanah untuk RTH di Pemerintah Kota Bandung pada 2012 dan 2013," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Dada sendiri saat ini berstatus terpidana kasus korupsi pengurusan perkara banding dana bantuan sosial (bansos) Pemkot Bandung Tahun Anggaran 2009 hingga 2010. Dada divonis dengan hukuman 10 tahun penjara, dan kini menghuni LP Sukamiskin Bandung.

Selain Dada, KPK juga memanggil HN sebagai saksi untuk tersangka lainnya, Tomtom Dabbul Qomar (TDQ) yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa 5 saksi di Kantor Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) Polda Jabar, Jalan AH Nasution Kota Bandung, pada 16 Juli lalu. Kelima saksi berasal dari unsur birokrasi Pemkot Bandung, yakni Sekretaris Inspektorat Agus Slamet Firdaus, mantan Kepala Seksi Sertifikasi dan Dokumentasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Hermawan, Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Wagiyo, Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Tarcip) Iskandar Zulkarnain, dan Staf Ahli Wali Kota Kelly Solihin.

Kerugian Negara Capai Rp60 Miliar
Dalam kasus ini, pada 24 April 2018 lalu, KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni mantan Kepala DPKAD Kota Bandung Hery Nurhayat bersama 2 mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet.

Menurut KPK, anggaran dalam proyek RTH Kota Bandung mencapai Rp123,9 miliar terdiri belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 RTH. Dua di antaranya RTH Mandalajati Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru Rp80,7 miliar. KPK menduga ada mark up anggaran dalam proyek ini dengan total dugaan kerugian negara mencapai Rp60 miliar.

Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian. Selain itu, dia mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung melainkan melalui makelar.

Hery diketahui adalah narapidana korupsi dana hibah 38 LSM fiktif yang merugikan negara pada Rp8,1 miliar dan korupsi hibah Pemkot Bandung 2012 yang divonis selama 9 tahun penjara pada 2015 lalu.

Hery Nurhayat selaku Kepala DPKAD Kota Bandung sekaligus pengguna anggaran bersama-sama Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet selaku anggota DPRD Kota Bandung 2009 yang diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana sehingga menyebabkan kerugian negara RTH pada 2012 dan 2013.

Awalnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bandung menetapkan perlu ada kawasan lindung berupa RTH untuk menghadapi ancaman masalah ketersediaan air dan penurunan kualitas air tanah Kota Bandung.

Untuk merealisasikan anggaran tersebut, APBD kota Bandung tahun anggaran 2012 dilakukan pembahasan antar Hery bersama Tomtom dan Kadar Slamet selaku ketua pelaksanaan harian badan anggaran (banggar) dan anggota banggar.

Sesuai APBD Kota Bandung 2012 disahkan dalam Perda Bandung No 22 tahun 2012 dengan alokasi anggaran untuk RTH adalah sebesar Rp123,9 miliar yang terdiri atas belanja modal tanah dan belanja penunjang untuk 6 RTH.

Dua RTH di antaranya adalah RTH Mandalajati dengan anggaran sebesar Rp33,455 miliar dan RTH Cibiru dengan anggaran sekitar Rp80,7 miliar.

Diduga Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet menyalahgunakan kewenangan sebagai tim banggar DPRD Kota Bandung dengan meminta penambahan alokasi anggaran RTH itu selain itu keduanya diduga berperan sebagai makelar dalam pembebasan lahan.

Sedangkan Hery diduga menyalahgunakan kewenangan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan membantu proses pencairan pembayaran tanah untuk RTH padahal diketahui dokumen pembayaran tidak sesuai kondisi sebenarnya bahwa transaksi jual beli tanah bukan kepada pemilik tanah asli melainkan melalui makelar yaitu Kadar dan kawan-kawan. ***

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya