backgroud
logo

Fokus

 

Tanggapi Pidato Jokowi, KPK Klaim Sudah Selamatkan Triliunan Rupiah

Tanggapi Pidato Jokowi, KPK Klaim Sudah Selamatkan Triliunan Rupiah

 
Tanggapi Pidato Jokowi, KPK Klaim Sudah Selamatkan Triliunan Rupiah
Tanggapi Pidato Jokowi, KPK Klaim Sudah Selamatkan Triliunan Rupiah. (antara)
WJtoday
Jumat, 16 Agustus 2019 | 22:41 WIB
WJtoday, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengklaim sudah melakukan penindakan korupsi yang tegas sekaligus menyelamatkan keuangan negara. Hal ini dikatakannya menanggapi pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR di Gedung DPR/MPR pada Jumat (16/8/2019).

"Menurut saya, dua-duanya sudah dijalankan KPK hari ini dan juga yang akan datang," kata Agus saat dihubungi wartawan, Jumat (16/8/2019).

Dalam hal penindakan, lanjutnya, langkah yang tegas tanpa pandang bulu wajib tetap di laksanakan KPK dalam memberantas korupsi.

Pada aspek pencegahan, Agus menyebut itu harus menyasar sektor-sektor yang strategis. Berkat langkah di sektor ini, ia mengklaim pihaknya sudah menyelamatkan uang negara jauh lebih besar dibanding dengan yang dirampas dalam penindakan.

"Dalam hal pencegahan jumlah uang negara yg diselamatkan oleh KPK memang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dirampas dalam penindakan. Nilainya triliunan [rupiah]. Detail angkanya nanti akan dirilis," katanya.

Terakhir, Agus mengatakan KPK juga mendorong dan mendampingi supaya terjadi percepatan perubahan tata kelola, manajemen, dan sistem.

"Dalam waktu yang sama, KPK juga mendorong dan mendampingi supaya terjadi percepatan perubahan tata kelola, manajemen, dan sistem," kata Agus.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM juga harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi.

Menurutnya, keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari jumlah kasus yang diangkat maupun jumlah orang yang dipenjarakan, namun juga dari potensi pelanggaran HAM dan penyelamatan kerugian negara. 


Jokowi: Ukuran Kinerja Penegak HAM dan Korupsi Harus Diubah
Presiden Joko Widodo menyatakan pentingnya perbaikan kinerja para penegak hukum dan HAM termasuk pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPD dan DPR RI, Jumat.

"Ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang keras harus didukung. Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi," ujar Jokowi. 

Menurut Jokowi, keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari jumlah kasus yang diangkat maupun jumlah orang yang dipenjarakan. Namun juga dari potensi pelanggaran HAM dan kerugian negara yang bisa diselamatkan. 

"Jadi harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," katanya.

"Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistemlah yang harus dibangun," imbuh Jokowi.

Jokowi sebelumnya juga mendorong deregulasi atau penyederhanaan dan konsistensi regulasi di pemerintahan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan inovasi di bidang teknologi yang berorientasi pada pelayanan.

"Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana," ucapnya.

Jokowi mengatakan reformasi perundang-undangan harus dilakukan secara besar-besaran. Dia lantas mengajak pemerintah, DPR, DPD, MPR, Pemda dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru.

Disebutkan lagi oleh Jokowi bahwa Indonesia tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku, formalitas, ruwet, rumit yang basa basi yang justru menyibukkan yang meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha. 

"Ini harus kita hentikan. Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita menakut-nakuti kita yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya," ujar Jokowi. 

" Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menurut Jokowi harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas," tegasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya