backgroud
logo

Buletin

 

Ombudsman: Penyelesaian Persoalan Wyata Guna Bandung Berlarut-larut

Ombudsman: Penyelesaian Persoalan Wyata Guna Bandung Berlarut-larut

 
Ombudsman: Penyelesaian Persoalan Wyata Guna Bandung Berlarut-larut
Ombudsman: Penyelesaian Persoalan Wyata Guna Bandung Berlarut-larut. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Minggu, 18 Agustus 2019 | 17:53 WIB
WJtoday, Bandung - Ombudsman menilai ada kecenderungan berlarut larutnya persoalan Balai Wyata Guna Bandung, sehingga terjadi pengabaian atas hak dasar pendidikan para tuna netra. 

Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Barat Haneda Sri Lastoto mengatakan, Ombudsman melakukan koordinasi dengan para pihak sebagai tindak lanjut atas permasalahan pendidikan Tunanetra SLBN A Bandung dengan mendatangi Wyata Guna akhir pekan kemarin.

"Kami menindaklanjuti permasalahan dan laporan Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra SLBN A Bandung atas dugaan penundaan berlarut yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hal itu terkait tidak terpenuhinya hak dasar berupa pendidikan di SLBN A Kota Bandung," ujarnya,  Minggu (18/8/2019).

Koordinasi yang dilakukan Ombudsman, kata dia, juga menyikapi persoalan pengasramaan dalam bentuk Panti Rehabilitasi Sosial serta belum terselesaikannya permasalahan status tanah SLBN A Kota Bandung.

Dari koordinasi itu, kata dia, diperoleh informasi bahwa pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar belum melakukan penyelesaian yang menyeluruh terkait tidak terpenuhinya hak dasar berupa pendidikan di SLBN A Kota Bandung.

"Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra juga mempertanyakan terkait dasar diterbitkannya Permensos Nomor 18 Tahun 2018 yang berdampak pada perubahan status panti sosial di bawah Kemensos menjadi Balai," jelas Haneda. 

Dimana hal ini diduga bertentangan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan kewenangan Rehabilitasi Sosial ditangani oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten). 

Kedua, pertanyaan yang dikeluhkan tersebut belum mendapat  jawaban dan tindak lanjut dari pihak yang dilaporkan (Kemensos, Pemdaprov Jabar dan Dinas Pendidikan Jabar).


Minta Tak Ada Pengusiran Tunanetra dari Wyata Guna
Ombudsman Republik Indonesia meminta, tidak ada kasus pengusiran terhadap penyandang disabilitas tunanetra di Panti Wyata Guna akibat peralihan status dari Panti menjadi Balai.

"Kami juga minta agar proses belajar anak-anak tunanetra tidak terhenti," tegas Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dalam keterangan tertlisnya, Minggu (18/8/2019).

Permintaan tersebut disampaikan setelah pihaknya melakukan pertemuan dengan Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra dimana muncul banyak keluhan dari tunanetra yang diminta meninggalkan panti akibat peralihan status panti menjadi balai sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 18 Tahun 2018.

Rekomendasi Ombudsman, kata dia, meminta Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar mengusahakan proses peralihan sementara lahan, agar proses pendidikan berjalan sebagaimana mestinya serta Meminta Gubernur Jabar untuk memfasilitasi pertemuan antara pemerintah pusat dengan teman-teman dari Forum Penyelamat Pendidikan Tunanetra untuk berdialog aktif. 

"Ombudsman akan membawa permasalahan ini ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial untuk melakukan negosiasi untuk meninjau ulang Permensos Nomor 18 Tahun 2018," terangnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya