backgroud
logo

Fokus

 

Fahri Hamzah Minta Jokowi tak Sekadar Omong Sabar soal Rusuh di Papua

Fahri Hamzah Minta Jokowi tak Sekadar Omong Sabar soal Rusuh di Papua

 
Fahri Hamzah Minta Jokowi tak Sekadar Omong Sabar soal Rusuh di Papua
Fahri Hamzah Minta Jokowi tak Sekadar Omong Sabar soal Rusuh di Papua. (fajar)
WJtoday
Rabu, 21 Agustus 2019 | 14:18 WIB
WJtoday, Bandung - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan yang lebih dari sekadar menggunakan kata sabar dalam merespons kerusuhan di Manokwari dan daerah lain di Papua yang terjadi pada Senin (19/8).

Menurutnya, Jokowi harus bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat dengan menjamin insiden kerusuhan yang telah terjadi tidak akan terulang.

"Saya mohon, terutama pejabat-pejabat eksekutif yang punya kewenangan memberikan ketenangan seperti presiden. Omongnya lebih dari sekadar sabar-sabar begitu, jangan dong. Beri jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (21/8/2019).

Fahri menyampaikan saat ini waktunya untuk bekerja menangani masalah. Menurutnya, Jokowi harus memberikan jaminan bahwa orang-orang yang melakukan penghinaan kepada orang lain hingga menyebabkan kerusuhan akan dihukum.

"Lebih cepat lebih baik (Jokowi ke Papua) karena ada yang luka," ucapnya.

Lebih jauh, Fahri meminta Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan ikut mengambil peran dalam menenangkan masyarakat. 

Menurutnya, peran semua pihak berkepentingan terkait kerusuhan ini dibutuhkan agar tidak menjadi konflik sosial yang justru merugikan seluruh masyarakat Indonesia. 

"Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat kita minta tolong juga supaya segera memberikan ketenangan. Jangan sampai ini berlanjut dan pecah, menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua. Lukanya nanti dalam, lama mengobatinya," kata Fahri.

Sebelumnya, Jokowi mengakui ada hal yang membuat masyarakat Papua tersinggung. Namun dia mengajak masyarakat Papua bisa memaafkan.

"Jadi, saudara-saudaraku, Pakce Mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa setanah air, yang paling baik memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," kata Jokowi.

Jokowi meminta masyarakat Papua percaya kepada pemerintah. Dia mengatakan pemerintah berusah

Fahri berpendapat, wacana Jokowi mendatangi Papua pascakerusuhan sebaikanya lebih cepat dilaksanakan. Kerusuhan yang terjadi di Papua tidak boleh dianggap sebagai hal yang terjadi hanya karena salah paham saja. 


Jokowi Diminta Kirim Utusan Khusus Bangun Dialog di Papua
SETARA Institute menilai sikap pemerintah atas eskalasi rasisme terhadap orang Papua serta aksi protes di sejumlah wilayah di Bumi Cendrawasih memperlihatkan keengganan memahami masalah secara utuh dan mendasar. 

Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menyatakan anjuran bersabar dan saling memaafkan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta seremoni pertemuan elite daerah hanya mendinginkan suasana sementara di Papua. 

"Sepanjang persoalan mendasar Papua tidak diatasi, seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas (kejernihan) sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua, maka potensi kekerasan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan akan terus dialami warga Papua," kata Ismail dalam keterangan tertulis, Rabu (21/8/2019). 

Ismail mengatakan bahwa Jokowi harus mengurai masalah kemanusiaan dan politik warga Papua secara holistik (menyeluruh). Menurutnya, Presiden terpilih itu bisa memulai dengan membentuk dan mengutus utusan khusus Presiden ke Papua untuk membangun komunikasi konstruktif. 

"Membangun sikap saling percaya dan memahami (mutual understanding) sebagai basis dialog Jakarta-Papua," ujarnya. 

Ismail melanjutkan, jalan dialog akan mengurangi konflik bersenjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan. 

Lebih lanjut, Ismail mengkritik langkah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang berencana menambah pasukan TNI/Polri. Ia menyebut rencana Wiranto itu dalah gambaran kekeliruan dalam memahami Papua, yang justru berpotensi membuat kondisi semakin tidak kondusif 

Menurutnya, perspektif keamanan dan stabilitas negara yang dikedepankan pemerintah dalam merespons masalah Papua ini merupakan upaya pemantapan stabilitas melalui daya paksa dan tata keamanan yang membatasi kebebasan warga. 

"Pilihan melindungi obyek vital negara dibanding melindungi hak asasi warga Papua sama sekali tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia," tuturnya.

Ismail mengatakan rasisme dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat Indonesia sangat destruktif, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan seharusnya berbasis pada keamanan manusia, baik dari segi perspektif, pendekatan maupun praksis penyikapan. 

"Dalam human security (keamanan manusia), subjek atas keamanan bukan semata-mata negara (state oriented), melainkan manusia (human oriented), yang ditujukan untuk memastikan pemenuhan HAM, rasa aman dan keamanan warga Papua," ujar dia. 


Aksi Merebak ke Fakfak Papua Barat, Pasar Dibakar
Kerusuhan kembali terjadi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019). Pasar Tumburuni yang berada di kabupaten tersebut dibakar massa. Sementara sejumlah jalan raya diblokade.

Salah satu warga setempat, Eko Aristianto mengatakan situasi di Fakfak kembali tegang pada pagi hari ini. Menurutnya, kerusuhan terjadi sejak Selasa (20/8) sore.

"Di sini lagi ribut, lagi panas-panasnya, bakar pasar, perusakan bandara," kata Eko, seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Dia mengatakan saat ini Pasar Tamburuni telah dibakar massa. Sejumlah kios tutup sehingga pusat perekonomian terhenti. Eko dan sejumlah warga kesulitan mencari makan karena tak ada pedagang yang membuka toko mereka.

"Saya tadi pagi sempat keluar, kami butuh makan, cuma akses perekonomian sekarang lagi enggak bisa, belanja apapun enggak bisa, kios-kios tutup. Cari makan susah, terpaksa makan mi," ujarnya.

Sementara akses jalan menuju kantor DPRD Kabupaten Fakfak telah ditutup. Eko mengatakan tidak ada pembakaran di kantor tersebut. Menurutnya, aparat kepolisian dari Polres Fakfak telah mengimbau untuk tetap berada di dalam rumah. 


Aksi Massa di Timika, Gedung DPRD Mimika Dilempari Batu
Aksi massa warga di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Rabu (21/8), yang awalnya mengusung misi damai berujung kerusuhan.

Seperti dilansir Antara, massa mulai melempari Gedung DPRD Mimika di Jalan Cendarawasih, Kota Timika, dengan batu. Amuk massa itu terjadi mulai sekitar pukul 13.00 WIT.

Aparat kepolisian terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan guna meredakan amukan massa aksi. Beberapa dilaporkan merasa kecewa karena telah lama menunggu kedatangan Ketua DPRD Mimika dan Bupati Mimika yang tak kunjung hadir di hadapan massa aksi.

Lebih dari seribu orang warga dari berbagai wilayah di Timika, Kabupaten Mimika, sejak Rabu pagi turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi terkait insiden yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Mereka berkumpul di depan Kantor DPRD Mimika. Awalnya suasana damai terlihat, namun setelah beberapa jam menunggu kedatangan Bupati dan Ketua DPRD Mimika yang belum juga hadir. Massa kemudian terprovokasi hingga melakukan tindakan anarkis.

Hingga Rabu siang ini situasi belum kondusif. Massa masih melakukan pelemparan meskipun tembakan peringatan dilakukan aparat keamanan. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya