backgroud
logo

Fokus

 

Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI Bakal Tinjau Langsung Manokwari

Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI Bakal Tinjau Langsung Manokwari

 
Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI Bakal Tinjau Langsung Manokwari
Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI Bakal Tinjau Langsung Manokwari. (tribun news)
WJtoday
Kamis, 22 Agustus 2019 | 12:00 WIB
WJtoday, Bandung - Menteri Koordinator (Menko) Polhukam Jenderal Purn Wiranto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dijadwalkan berkunjung ke Manokwari, Papua Barat, pada Kamis (22/8/2019). Mereka akan memantau situasi keamanan pascakerusuhan yang mulai sejak Senin (19/8/2019).

"Benar beliau dijadwalkan tiba siang ini pukul 12.00 WIT. Saat ini sudah dalam perjalanan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey di Manokwari dikutip Antara.

Setelah tiba di Manokwari, Kapolri, Panglima dan Menko Polhukam akan melakukan peninjauan secara umum kondisi Kota Manokwari. Selanjutnya akan menggelar jumpa pers bersama para awak media di daerah tersebut.

"Jadwal pastinya nanti kami lihat dulu. Yang pasti beliau ke sini untuk memantau situasi di Manokwari pascarusuh Senin lalu. Dengan demikian akan diketahui apa yang harus dilakukan masing-masing pihak," katanya.

Wiranto sendiri mengklaim persoalan di Papua dan Papua Barat sebenarnya sudah selesai. Sejumlah pihak pun telah mengucapkan permohonan maaf. Dia menilai sejumlah aksi protes di Papua dan Papua Barat terjadi akibat kesalahpahaman.

"Sudah ada minta maaf, tinggal diterima maafnya, sampaikan kepada masyarakat kita kembali bersatu sebagai bangsa," ujar Wiranto, Rabu (21/8/2019).

Meski begitu, Wiranto merasa belum cukup. Dia tetap ingin bertolak ke bumi cenderawasih usai aksi protes terjadi sejak Senin lalu.

Wiranto mengaku ingin menciptakan kedamaian dan mengobarkan rasa empati di Papua dan Papua Barat. Ia ingin persatuan di bumi Cendrawasih tercipta kembali demi kepentingan bangsa.


Dia  juga menyatakan bahwa konflik horizontal tentu merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, ia meminta seluruh lapisan masyarakat agar kembali menjaga persatuan yang sejak lama telah tercipta di Indonesia.

"Sudah waktunya kita ini sekarang menyatukan bangsa kita. Saya ke sana juga bukan ngompori, tapi justru kita mencoba merayu, merangkul kita sama-sama hidup dalam NKRI ini," ujarnya.

Aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat sejak Senin. Mereka tidak terima ketika mahasiswa asal Papua mendapat perlakuan kurang mengenakkan di Surabaya dan Malang, Jawa Timur pada Jumat (16/8/2019).

Aksi turun ke jalan lalu dilakukan. Masyarakat Manokwari, Sorong, dan Jayapura melancarkan aksi protes. Sejumlah mobil dan bangunan rusak. Gelombang aksi protes belum sepenuhnya berhenti. Masyarakat Mimika dan Fakfak masih berunjuk rasa pada Rabu (21/8/2019).

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengamini bahwa sejumlah aksi protes di Papua merupakan buntut peristiwa di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Itu diperparah oleh hoaks yang beredar di media sosial.

Kerusuhan yang terjadi tiga hari lalu itu merembet ke beberapa daerah di Papua Barat, di antaranya Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak. Saat ini, Kapolda, Pangdam XVII/Kasuari serta Gubernur Papua Barat juga berada di Sorong untuk melakukan rekonsiliasi. Dari Sorong, rombongan gubernur akan bergeser ke Fakfak untuk melakukan hal yang sama.

Upaya rekonsiliasi yang ditempuh Pemprov bersama Polda dan Kodam berkoordinasi dengan seluruh tokoh dan pemangku kepentingan di daerah masing. Di Manokwari pertemuan dengan tokoh adat, agama serta aktivis sudah dilakukan pada Rabu (21/8/2019), menyusul Sorong dan Fakfak.

"Secara situasi Manokwari, Sorong dan Fakfak sudah cukup kondusif. Aktivitas masyarakat dan pemerintahan sudah mulai lancar," lanjut Krey.

Aparat TNI dan Polri masih bersiaga untuk memastikan bahwa seluruh daerah di Papua Barat aman.


Referendum Dinilai Bukan Solusi Tepat untuk Papua
 Papua menjadi sorotan setelah aksi protes dan bentrokan terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Mulai dari pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh warga sekitar hingga bentrok di Malang, Jawa Timur pada Jumat (16/8/2019). 

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menilai bentrokan dan aksi protes yang dilakukan masyarakat Papua merupakan letupan atas permasalahan yang selama ini dirasakan. Misalnya, diskriminasi dan ekonomi, ketika masyarakat Papua tidak bisa menguasai perekonomian di daerahnya sendiri.

Persoalan itu terpendam begitu lama dalam benak. Hingga kemudian, emosi mereka meletup ketika mahasiswa Papua mendapat perlakukan rasialis di Jawa Timur. 

"Ya (meledak kemarin) itu kan tinggal masalah trigger-nya saja, tapi akar soalnya sudah lama tidak diselesaikan. Kalau ini tidak diselesaikan nanti muncul lagi, muncul lagi, dengan berbagai hal itu bisa sangat rentan terjadi lagi," ucap Adriana sperti dikutip CNNIndonesia.

Adriana menyebut permasalahan terkait Papua memang bukan barang baru. Kesenjangan ekonomi dan diskriminasi kerap terjadi.

Namun, bukan berarti pemerintah Indonesia perlu menggelar referendum dalam waktu dekat. Menurutnya, referendum bukan solusi tepat. Pemberian kemerdekaan secara langsung dari Indonesia juga bukan jawaban.

"Terlalu cepat kalau bicara ke arah situ," tuturnya.

Adriana kembali menekankan soal persoalan tentang Papua, yakni soal diskriminasi. Dia mengatakan masih sering ditemukan sikap merendahkan terhadap masyarakat Papua.

Menurut Adriana, jauh lebih baik jika semua pihak memahami terlebih dahulu kondisi yang ada saat ini. Termasuk tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua. Setelah itu, baru bisa mendapatkan solusi yang tepat.

"Sekarang kita ribut bagaimana meredakan konflik tapi akar persoalan bagaimana martabat Papua dihargai, selama ini kan tidak pernah diurus," tegasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya