backgroud
logo

Trensosial

 

Pemerintah Disebut Langgar Aturan soal Pemblokiran Internet di Papua

Pemerintah Disebut Langgar Aturan soal Pemblokiran Internet di Papua

 
Pemerintah Disebut Langgar Aturan soal Pemblokiran Internet di Papua
Pemerintah Disebut Langgar Aturan soal Pemblokiran Internet di Papua. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Kamis, 22 Agustus 2019 | 15:22 WIB
WJtoday, Bandung - South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melanggar hak akses digital masyarakat dengan pelambatan (throttling) akses/bandwidth internet. 

Kepala Divisi Akses Informasi SAFEnet Unggul Sagena mengatakan Kemenkominfo melanggar pasal 19 ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

"Pemerintah Indonesia telah terbukti kembali melakukan pelanggaran hak digital, berupa pembatasan akses informasi yang sebenarnya dilindungi oleh pasal 19 ICCPR," kata Unggul dalam keterangan resmi, seperti dikutip CNNIndonesia, Kamis (22/8/2019).

Pembatasan akses digital juga melanggar hak kebebasan berpendapat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan menyatakan tuntutan terkait self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri, adalah hak asasi manusia

"Hak asasi manusia yang diatur dalam pembukaan UUD 1945, Konvenan Hak Sipil dan Politik, serta Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia," kata Unggul. 

Unggul juga memandang aksi di beberapa kota di Papua dan Papua Barat merupakan reaksi wajar dan bersifat damai. Pasalnya sampai saat ini tidak ada warga pendatang di tanah Papua yang terkena dampak langsung dari aksi tersebut. Meski demikian ia tak menyangkal adanya kerusakan infrastruktur sebagai bentuk kekecewaan dan kemarahan.

"Justru yang harus dilakukan pemerintah Indonesia sekarang adalah menindak tegas para pelaku rasisme di insiden Surabaya dan memberikan keadilan dan perlindungan yang layak bagi seluruh masyarakat Papua sebagai warga negara Indonesia," kata Unggul. 

Sebelumnya, SAFEnet mengeluarkan petisi online yang meminta pemerintah kembali menyalakan internet di Papua dan Papua Barat melalui change.org.

Petisi ini berisi tuntutan kepada pemerintah Indonesia, tepatnya Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto dan Menkominfo Rudiantara untuk segera menyalakan kembali jaringan internet di Papua dan Papua Barat. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko

Moeldoko soal Blokir Internet: Dulu Enggak Ada Juga Hidup
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemblokiran internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di wilayah Papua dan Papua Barat, sejak Rabu (21/8/2019), adalah prioritas demi keamanan nasional.

Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi hanya memperlambat akses internet di Bumi Cendrawasih.

"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Moeldoko belum mengetahui sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut pemerintah ingin melihat situasi terlebih dahulu.

Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tak mengganggu aktivitas masyarakat Papua dan Barat. Menurutnya, akses internet sendiri masih bisa tersambung di sekolah yang ada di sana.

Namun, kata Moeldoko, tanpa internet masyarakat masih bisa hidup seperti dahulu kala. Bahkan, ketika listrik belum masuk, masyarakat juga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Enggak, dulu kita juga enggak ada (internet) juga bisa hidup kok," tuturnya.

Pensiunan jenderal bintang empat itu menolak pemerintah disebut memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat.

"Ya kan nggak dimatikan, siapa yang bilang dimatikan. (Hanya) dilemotkan," jelasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat, Rabu. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Pemblokiran dilakukan setelah Kemenkominfo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Perlambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8) pukul 13.00 WIT. Namun, sekitar pukul 20.30 WIT akses telekomunikasi dinormalkan kembali. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya