backgroud
logo

Trensosial

 

Kementerian Kominfo Masih Blokir Akses Internet di Papua

Kementerian Kominfo Masih Blokir Akses Internet di Papua

 
Kementerian Kominfo Masih Blokir Akses Internet di Papua
Kementerian Kominfo Masih Blokir Akses Internet di Papua. (WJtoday/Yoga Enggar)
WJtoday
Sabtu, 24 Agustus 2019 | 21:02 WIB
WJtoday, Bandung - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  hingga Jumat (23/8/2019) memastikan masih memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat melalui layanan operator seluler.

Plt Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu mengatakan pemblokiran akses internet masih akan berlangsung hingga situasi dan kondisi Papua benar-benar normal.

Pria yang kerap disapa Nando ini mengatakan keputusan untuk belu membuka akses internet dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenkominfo dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait pada Jumat sore.

"Pemerintah menyimpulkan bahwa meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota dan kabupatan di Papua dan Papua Barat mulai berangsur-angsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif dan rasis masih terbilang tinggi," tulisnya dalam keterangan resmi.

Berdasarkan pantauan Kemenkominfo terpantau ada 33 items dan 849 url berisi informasi hoaks dan provokatif terkait kisruh di Papua yang disebarkan ke ratusan ribu pemilik akun Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube.

Sementara itu, keputusan Kemenkominfo untuk tetap memblokir akses internet menuai serangkaian protes dari berbagai kalangan.

Petisi daring yang dibuat oleh SAFEnet melalui change.org meminta Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto, dan Menkominfo Rudiantara untuk segera menyalakan kembali jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Hingga berita ini ditulis pada Sabtu (24/8/2019) petisi tersebut sudah mengantongi 10 ribu dukungan. 


Dua Pengacara Surati PBB soal Blokir Internet di Papua
Dua pengacara mengajukan permohonan mendesak (urgent appeal) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar pemerintah Indonesia segera mencabut pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, kebijakan tersebut dianggap membatasi hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan bertentangan dengan hukum internasional.

Permintaan tersebut diajukan oleh Jennifer Robinson, seorang pengacara yang tergabung dalam kamar hukum Doughty Street Chamber Inggris dan pengacara HAM Indonesia Veronica Koman. Permintaan ini secara spesifik diajukan kepada Pelapor Khusus PBB David Kaye dan Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) yang bertempat di Jenewa, Swiss tertanggal 23 Agustus 2019.

"Kami mengajukan permintaan kepada Pelapor Khusus PBB dan Komisioner HAM Michele Bachelet untuk meningkatkan perhatian kepada aksi militer dan pemblokiran internet di Papua Barat," jelas Robinson dalam situs resminya, Sabtu (24/8/2019).

Dikutip dari laman resmi Doughty Street Chambers, permintaan tersebut sejatinya datang dari jurnalis Tabloid Jubi di Papua bernama Victor Mambor. Ia menekankan nihilnya akses internet menghambat akses wartawan lokal untuk melaporkan situasi yang sebenarnya terjadi di Papua.

Kemudian, ketiadaan akses ini juga menyulitkan wartawan setempat untuk memverifikasi informasi yang beredar di media sosial serta mengunggah berita. Secara tidak langsung, kondisi ini juga memutus komunikasi bagi demonstran dan warga Papua untuk merencanakan aksi yang lebih damai.

Walhasil, Victor meminta Robinson dan Veronica untuk membuat laporan ke PBB agar sambungan internet di Papua aktif kembali.

Di dalam pernyatannya, Robinson menyebut bahwa pemblokiran ini secara fundamental melanggar hak komunikasi Papua Barat yang sangat tergantung dengan internet. Sekaligus, mengikis ruang gerak jurnalis, termasuk Viktor, untuk melakukan pekerjaannya khususnya berkomunasi dengan narasumber dan komunitas internasional.

"Kemudian, kami meminta Indonesia untuk memastikan Victor dan jurnalis Papua Barat lainnya agar bisa bekerja tanpa ada intimidasi dan pelecehan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemblokiran internet oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di wilayah Papua dan Papua Barat, sejak Rabu (21/8/2019), dilakukan demi keamanan nasional.

Moeldoko mengklaim pemblokiran internet tersebut tidak dilakukan sepenuhnya, tetapi hanya memperlambat akses internet di Bumi Cendrawasih. Hanya saja, Moeldoko belum mengetahui, sampai kapan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat dilakukan.

"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/8/2019).


Kominfo: 849 Situs Provokatif dan Sebar Hoaks di Papua
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengidentifikasi 33 informasi palsu dan 849 situs provokatif dan menyebarkan hoaks terkait aksi protes di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengungkap temuan tersebut disebar oleh ratusan ribu pemilik akun media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube.

"Pemerintah menyimpulkan meskipun situasi dan kondisi di beberapa kota di Papua dan Papua Barat mulai berangsur pulih, namun distribusi dan transmisi informasi hoaks, provokatif, dan rasis masih terbilang tinggi. Setidaknya 33 item [hoaks] dan total 849 URL informasi palsu dan provokatif terkait isu Papua telah diidentifikasi," tulis Ferdinandus melalui keterangan rilis, Jumat.

Pria yang akrab disapa Nando ini mengatakan saat ini Kemenkominfo masih melakukan pemblokiran data internet sampai situasi di Bumi Cendrawasih kembali normal.

Maka dari itu, guna mempercepat proses pemulihan di Papua dan Papua Barat, Kemenkominfo menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ikut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi yang masih diragukan kebenarannya.

"Sekali lagi Kominfo mengimbau para warganet untuk tidak ikut mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang masih diragukan kebenarannya atau terindikasi hoaks," kata Nando.

Lebih lanjut Kemenkominfo membuka pengaduan konten yang diduga hoaks melalui pesan WhatsApp di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id serta melalui akun twitter @aduankonten. 

Pelapor hanya perlu menyertakan nama, tautan pengaduan dan screenshoot atau tangkapan layar dari konten negatif yang ingin diadukan.

Sebelumnya, perlambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8) pukul 13.00 WIT. Namun, sekitar pukul 20.30 WIT akses telekomunikasi dinormalkan kembali.

Saat itu Kemenkominfo berhasil mengidentifikasi dua hoaks. Pertama hoaks foto warga Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan kedua hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya