backgroud
logo

Fokus

 

ICW Buat Petisi Minta Presiden Intervensi Seleksi Capim KPK

ICW Buat Petisi Minta Presiden Intervensi Seleksi Capim KPK

 
ICW Buat Petisi Minta Presiden Intervensi Seleksi Capim KPK
ICW Buat Petisi Minta Presiden Intervensi Seleksi Capim KPK. (kompas.com)
WJtoday
Minggu, 25 Agustus 2019 | 21:46 WIB
WJtoday, Bandung - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana membuat petisi meminta Presiden Joko Widodo untuk mengintervensi seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK).

Dalam petisi itu, Kurnia mengatakan 20 nama yang masih bertahan dalam seleksi capim KPK tidak punya integritas sebagai pimpinan lembaga antirasuah.

"Presiden Joko Widodo segera perintahkan Pansel KPK untuk tidak meloloskan calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas. Paling enggak, para calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu tidak diloloskan dalam seleksi," tulis Kurnia dalam petisi yang diunggah di situs change.org, Minggu (25/8/2019).

Petisi itu didukung oleh ICW, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama. 

Kurnia menyebut ada nama-nama yang mempunyai rekam jejak buruk. Tanpa menyebut nama, Kurnia berujar ada capim KPK yang diduga melanggar etik, diduga mengintimidasi pegawai KPK, hingga diduga melakukan pelanggaran administrasi sehingga mengakibatkan salah seorang tahanan lepas.

Kemudian ia juga berkata sebagian capim KPK tak patuh melaporkan harta kekayaan. Ia menyangsikan integritas para capim jika dalam hal itu saja tak taat aturan.

Kurnia juga mengkritik pernyataan pansel capim KPK yang menyatakan capim KPK harus berasal dari penegak hukum konvensional. Padahal, menurut ICW, KPK dibentuk karena lembaga penegak hukum konvensional belum mampu memberantas korupsi secara maksimal. 

Dalam petisi itu juga Kurnia mengatakan komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi ditentukan dalam sikap terhadap seleksi capim KPK ini.

"Kalau Presiden tetap membiarkan calon pimpinan KPK yang bermasalah lolos dalam seleksi, artinya Presiden membiarkan KPK dipimpin oleh orang-orang yang enggak berintegritas. Yang pada akhirnya akan bikin pemberantasan korupsi di Indonesia jadi mundur," tegasnya.

Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Hendardi.

Pansel Ingatkan Risiko Hukum Ungkap Rekam Jejak Capim KPK
Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Hendardi mempersilakan KPK dan koalisi masyarakat sipil untuk membeberkan nama-nama capim yang bermasalah dan memiliki catatan negatif. Namun, ia menyebut tindakan itu punya konsekuensi hukum.

Hal itu diungkapkan Hendardi untuk menanggapi pernyataan Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang menyebut terdapat sejumlah nama Capim KPK yang memiliki rekam jejak tidak cukup baik.

"Jika KPK dan lembaga tersebut atau unsur masyarakat menyampaikan hasil tracking atau masukan secara terbuka dan menyebutkan nama-nama mereka di ruang publik silakan saja," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Hendardi menyampaikan bahwa ada konsekuensi hukum apabila salah satu pihak menyebutkan nama capim tertentu yang terindikasi bermasalah tanpa ada kebenaran atau kepastian hukum.

"Jika itu belum merupakan kebenaran atau punya kepastian hukum tentu pihak-pihak tersebut memiliki konsekuensi hukum dengan capim yang bersangkutan," katanya.

Ia mengatakan telah mempelajari penelusuran rekam jejak para kandidat yang dilakukan oleh delapan lembaga negara. Tak hanya dipelajari, hasil penelusuran tersebut diklarifikasi dan diperiksa kembali oleh Pansel.

"Pansel KPK menerima hasil tracking pada tahapan profile assessment kemarin tidak saja dari KPK tapi dari tujuh lembaga negara lain, BNPT, BNN, Polri, PPATK, BIN, Dirjen Pajak dan MA. Semua masukan tracking tersebut dan juga masukan masyarakat melalui email, surat dan lain-lain kami pelajari, klarifikasi serta check kembali," kata Hendardi.

Pansel pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada KPK, dan tujuh lembaga negara lain yang telah membantu Pansel memberikan hasil penelusuran rekam jejak para kandidat.

Namun, kata Hendardi masukan dari masyarakat dan hasil penelusuran yang dilakukan delapan lembaga negara termasuk KPK tak seluruhnya berkategori kebenaran dan memiliki kepastian hukum. 

Terdapat sejumlah masukan yang masih berkategori 'indikasi atau belum berkekuatan hukum tetap'. Hendardi menyatakan bahwa pihaknya mengklarifikasi seluruh masukan soal rekam jejak tersebut.

"Bisa berupa indikasi yang nantinya dapat diperdalam dalam tahapan seleksi berikutnya. Jika temuan merupakan kebenaran atau berkekuatan hukum tentu tidak kami toleransi," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan terdapat sejumlah capim yang memiliki rekam jejak tidak cukup baik. Misalnya, dugaan penerimaan gratifikasi, ketidakpatuhan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dugaan pelanggaran etik saat bekerja di KPK, hingga dugaan perbuatan yang menghambat kerja KPK. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya