backgroud
logo

Fokus

 

Jokowi: Saya Harapkan DPR Punya Semangat Memperkuat KPK

Jokowi: Saya Harapkan DPR Punya Semangat Memperkuat KPK

 
Jokowi: Saya Harapkan DPR Punya Semangat Memperkuat KPK
Presiden Jokowi Mengaku Belum Tahu Isi Revisi UU KPK. (istimewa)
WJtoday
Jumat, 6 September 2019 | 10:35 WIB
WJtoday, Bandung - Presiden Joko Widodo berharap agar DPR memiliki semangat untuk memperkuat KPK saat mengusulkan rencana revisi UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Yang jelas saya kira kita harapkan DPR mempunyai semangat yang sama untuk memperkuat KPK," kata Jokowi di Solo, seperi dikutip Antara, Jumat (6/9/2019).

Rapat paripurna DPR pada Kamis (5/9/2019) menyetujui usulan revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK sebagai usulan badan legislatif (baleg) DPR, padahal setidaknya ada sembilan persoalan dalam rancangan UU tersebut yang bersiko untuk melumpuhkan kinerja KPK.

Jokowi mengaku belum melihat rancangan revisi UU KPK tersebut, sehingga belum dapat berkomentar banyak.

"Saya melihat dulu yang direvisi apa. Saya belum lihat, kalau sudah ke Jakarta, yang direvisi apa, materinya apa, saya harus tahu dulu, baru saya bisa berbicara," katanya.

"Yang pasti seperti kemarin saya sampaikan, KPK bekerja sangat baik dalam rangka pemberantasan korupsi," tambah Presiden.

Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, KPK saat ini berada di ujung tanduk bila rancangan tersebut jadi disahkan sebagai UU.

Sejumlah persoalan dalam konsep RUU KPK tersebut adalah terancamnya independensi KPK, Pembatasan penyadapan dipersulit dan dibatasi, dan pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR.

Selain itu, penuntutan perkara korupsi juga harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kemudian, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria.

Tak hanya revisi UU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari Tindak Pidana Korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam.

"KPK juga menyadari RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut," kata Agus Rahardjo, Kamis.


Jokowi Mengaku Belum Tahu Isi Revisi UU KPK
Seluruh fraksi di DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (5/9/2019), menyetujui usulan inisiatif untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto itu, seluruh anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna menyatakan persetujuannya terhadap usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai usulan inisiatif DPR RI. Tidak ada penolakan dari seorang pun anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditanya masalah revisi UU KPK itu saat berkunjung ke Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (5/9/2019), mengaku belum tahu isi revisi Undang-Undang yang diusulkan DPR RI itu.

“Ya itu inisiatif DPR, saya belum tahu isinya,” tegas Presiden Jokowi menjawab wartawan.

Namun Presiden menilai, bahwa KPK saat ini (periode 2015-2019, red) telah bekerja dengan baik.

Saat wartawan kembali mendesaknya mengenai revisi UU KPK itu, Presien Jokowi menegaskan, dirinya belum tahu. 

“Saya belum tahu. Jadi, saya belum bisa menyampaikan apa-apa,” ungkapnya. 


DPR Dinilai Langgar Aturan Terkait Revisi UU KPK
 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyebut DPR telah melanggar aturan dengan menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi usul inisiatif. Pengesahan tersebut melanggar hukum lantaran Revisi UU KPK tidak termasuk RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2019 yang sudah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah.

"Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas," kata Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (5/9/2019).

DPR, lanjut dia, juga menabrak aturan yang secara teknis telah dibuatnya sendiri, yakni Pasal 65 huruf d Tata Tertib DPR RI. Bunyi pasal itu ialah Badan Legislasi bertugas menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan.


Selain itu, pada Pasal 65 huruf f Tata Tertib DPR disebutkan bahwa Badan Legislasi bertugas memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas RUU atau di luar RUU yang terdaftar dalam program legislasi nasional, untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional perubahan.

"RUU KPK seharusnya jadi RUU prioritas dulu, dan apa yang dilakukan Baleg seharusnya bukan mendorong jadi usul inisiatif DPR, tetapi jadi RUU prioritas dalam Prolegnas perubahan," terang dia.

Atas dasar itu, tutur Fajri, DPR menunjukkan ketidakpatuhan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta ketentuan internal kelembagaan yakni Tata Tertib DPR.

Fajri pun mendesak Presiden Joko Widodo tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR. Sehingga proses pembahasan tidak dapat dilaksanakan.

"Presiden Joko Widodo harus fokus pada RUU yang sudah masuk sebagai prioritas dalam Prolegnas 2019 yang sudah disepakati bersama DPR sebelumnya," tukas dia.


Urgensi Revisi UU KPK Dipertanyakan
Senada, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan bahwa usul inisiatif tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dia menambahkan tidak ada urgensi yang sesuai bagi DPR untuk melakukan revisi.

"Dan rencana perubahan UU KPK bukanlah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena masyarakat sendiri telah menolak rencana perubahan itu," tandasnya.

Rapat Paripurna DPR kemarin mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) serta UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi usul inisiatif DPR.

Kesepakatan diambil setelah juru bicara dari 10 fraksi yang duduk di Senayan menyampaikan pendapat secara tertulis ke meja pimpinan Rapat Paripurna DPR.

"Setuju (jadi usul inisiatif DPR)," ucap anggota dewan pada dua revisi regulasi itu di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Revisi UU KPK ini mencakup setidaknya enam poin perubahan. Poin perubahan pertama adalah kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.

Dalam poin pertama tersebut dinyatakan, meskipun KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen. Kemudian dinyatakan juga bahwa pegawai KPK merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang ASN.

Kedua, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat melakukan penyadapan. Namun, pelaksanaan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.

Selanjutnya, KPK selaku lembaga penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia atau integrated criminal justice system. Oleh karena itu, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Berikutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan tindak pidana korupsi maka setiap instansi, kementerian, dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.

Kelima, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

Poin terakhir, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut apabila ditemukan bukti baru yang berdasarkan putusan praperadilan. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya