backgroud
logo

Fokus

 

IPW:Oknum WP dan Penasehat KPK yang Tolak Capim Siap-siap Angkat Kaki

IPW:Oknum WP dan Penasehat KPK yang Tolak Capim Siap-siap Angkat Kaki

 
IPW:Oknum WP dan Penasehat KPK  yang Tolak Capim Siap-siap Angkat Kaki
IPW: Oknum WP dan Penasehat KPK yang Tolak Capim Siap-siap Angkat Kaki. (antara)
bambang mulyono
Sabtu, 7 September 2019 | 11:27 WIB
WJtoday, Bandung - Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, mengatakan Oknum Wadah Pegawai (WP) dan Penasehat KPK serta 1000 karyawan KPK yang menolak kehadiran Capim KPK harus siap siap angkat kaki dari lembaga anti rasuah itu.

Neta melalui keterangan resmi yang diterima WJtoday.com, Sabtu 7/9/2019, menegaskan publik tidak perlu takut dengan ancaman oknum WP KPK dan Penasehat KPK,

"Publik tidak perlu takut dengan ancaman mereka karena penyidik Polri, Kejaksaan, dan BPK siap menggantikan mereka." katanya.

"Indonesia  Police Watch (IPW) menilai, sikap tengil 1000 karyawan KPK dan oknum penasehat maupun WP KPK makin menjadi jadi. Mereka seakan menjadikan KPK seperti LSM, yang semau gue berdemonstrasi dan menolak calon pimpinannya, padahal lembaga itu adalah institusi yang dibiayai negara dan sangat terikat dengan ketentuan kepegawaian Korpri. Tindakan oknum KPK itu sangat tidak etis dan bisa menjadi preseden." lanjutnya.

IPW selama ini menilai, banyak sekali kebobrokan di KPK yg tidak terkontrol sehingga lembaga anti rasuha itu semakin semau gue, 

"Contohnya ada tersangka bertahun tahun tanpa kepastian hukum, ada WP yg berlagak seperti LSM yg merasa lebih kuat dari komisioner hingga berani menggalang 1000 karyawan untuk menolak Capim KPK, adanya ketidaktransparanan dalam harta benda koruptor yang disita, ada penyidik KPK yang bermain politik dalam pilpres 2019.  Sehingga dewan pengawas diperlukan agar KPK tidak semau gue dlm melakukan penegak hukum, apalagi selama ini dewan etik semakin tak jelas fungsinya." ungkapnya.

IPW mengungkapkan bahwa memang keberadaan Dewan Pengawas sangat tergantung siapa yang menilai. 

"Namun kalau kita belum apa-apa sudah apriori pasti akan berpendapat, keberadaan Dewan Pengawas akan memperlemah KPK. Apalagi ada pihak pihak yg tidak mau terganggu kepentingannya di KPK, pasti mereka akan menolak konsep paradigma baru ini. Bagi IPW, keberadaan Dewan Pengawas adalah konsep paradigma baru KPK yang hrs didukung semua pihak agar KPK bisa diawasi dan tidak semau gue" imbuhnya.


Begitu juga keberadaan penyidik independen di KPK yang  salah kaprah. IPW menegaskan bahwa  sesuai KUHP penyidik itu hanya polisi dan jaksa, sementara PPNS adalah penyidik yang disupervisi polisi dan jaksa. Jadi, semua ini harus dikembalikan ke KUHP agar tidak melanggar UU.

IPW menilai, pada dasarnya, Revisi UU KPK itu sebenarnya tidak diam-diam. 

"Sejak beberapa waktu lalu DPR sudah sempat membahas dan meramaikannya serta menimbulkan pro kontra, kemudian pembahasannya mendingin. Saat ini menjelang berakhirnya masa tugas wakil-wakil rakyat periode ini, mereka kembali membahasnya dan sepertinya tidak mau meninggalkan utang pada DPR  periode selanjutnya." ujarnya.


Terlepas dari munculnya pro kontra soal revisi tersebut, bagi IPW sebenarnya ada lima poin yang harus  dibenahi di KPK. 

Pertama, sebagai lembaga penegak hukum yang membrantas korupsi, KPK harus senantiasa mampu memberikan kepastian hukum pada semua pihak. 

Kedua, sebagai  lembaga anti rasuah KPK harus  senantiasa transparan dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang sitaan, sehingga status WTP menjadi sebuah keniscayaan. 

Ketiga, status karyawan KPK adalah ASN uang tunduk pada UU kepegawaian korps pegawai negeri RI, sehingga haram hukumnya pegawai KPK membentuk WP apalagi menolak dan membuat mosi tak percaya pada capim KPK sebab pegawai KPK bukanlah anggota LSM. 

Keempat, pegawai atau penyidik KPK yang  menjadi tersangka pembunuhan, seperti novel Baswedan kasusnya harus  diselesaikan di pengadilan dan sangat naif jika penyidik KPK bisa kebal hukum seperti novel dan KPK seperti tidak punya nurani dan rasa keadilan terhadap korban maupun keluarga korban penembakan novel. 

Kelima, selama ini banyak sekali fungsi KPK yang  tidak berjalan maksimal, seperti fungsi supervisi, kordinasi dan pencegahan karena orang-orang KPK hanya sibuk dengan pencitraan lewat ott kelas teri. 

IPW melihat, saat ini KPK diarahkan oleh oknum oknumnya untuk melupakan kodratnya sebagai lembaga pemberantas korupsi besar atau kelas kakap. 

"Bahkan KPK di arahkan untuk melupakan kodratnya sebagai lembaga untuk mencegah korupsi di negeri ini, sebab oknum oknum KPK lebih asyik menjadikan lembaga anti rasuah itu sebagai "pemadam kebakaran" dalam pemberantasan korupsi, dengan ott kelas teri." pungkasnya. 


WP KPK: Jangan Sejarah Mencatat KPK Mati pada Masa Presiden Jokowi
Anggota Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Henny Mustika Sari mengatakan, KPK telah menghadapi berbagai upaya pelemahan di berbagai era pemerintahan. Oleh karena itu, ia berharap Presiden Joko Widodo tak membiarkan lembaga antirasuah itu diperlemah lewat revisi Undang-undang tentang KPK. 

"Presiden Abdurrahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati Soekarnoputri melahirkan KPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi KPK. Dan jangan sampai sejarah mencatat KPK mati pada masa Presiden Joko Widodo," kata Henny saat membacakan pernyataan bersama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Henny menyatakan, KPK lahir dengan didukung undang-undang yang kuat dan pimpinan-pimpinan yang independen dan bersih dari persoalan rekam jejak. 

"Tanpa hadirnya kedua hal tersebut, KPK telah mati," katanya. 

Pegawai KPK, kata Henny, meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak guna memastikan KPK tidak dipimpin oleh orang yang bermasalah dan menghentikan revisi UU KPK yang bermasalah.  

Dari draf revisi UU KPK, WP KPK menemukan sejumlah persoalan yang mengarah pada pelemahan KPK. Misalnya, kewenangan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan dipersempit melalui izin tertulis dari Dewan Pengawas; sumber penyelidik hanya diperkenankan dari Polri; penuntutan harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Kemudian, hilangnya kewenangan menangani perkara yang menjadi perhatian publik luas; definisi penyelenggara negara yang dipersempit dan kewenangan penghentian penanganan perkara jika tak selesai selama satu tahun. 

Seperti diberitakan sebelumnya, seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Persetujuan seluruh fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis siang. Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang. ***

pam / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya