backgroud
logo

Kabar DPRD Jabar

 

DPRD Jabar Menilai Adagium Wagub sebagai Ban Serep Jelas Terlihat

DPRD Jabar Menilai Adagium Wagub sebagai Ban Serep Jelas Terlihat

 
DPRD Jabar Menilai Adagium Wagub sebagai Ban Serep Jelas Terlihat
DPRD Jabar Menilai Adagium Wagub sebagai Ban Serep Jelas Terlihat. (humas.jabarprov.go.id)
WJtoday
Sabtu, 7 September 2019 | 11:53 WIB
WJtoday, Bandung -  DPRD Jawa Barat menilai, selama setahun kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, adagium wakil gubernur sebagai “ban serep” benar-benar terlihat. 

DPRD Jawa Barat menilai, posisi wakil gubernur selama ini lebih bersifat melaksanakan tugas seremonial.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady saat dimintai tanggapannya mengenai refleksi setahun Jabar Juara, Jumat 6/9/2019.

“Kalau mau memakai skala nilai dengan rentang 100, saya kira Emil (Ridwan Kamil) hanya meraih nilai 60-an dalam tahun pertamanya. Adagium wakil sebagai ban serep, benar-benar terlihat. Wakil gubernur hanya lebih melaksanakan tugas seremonial belaka,” ujar Daddy, seperti dikutip Pikiran Rakyat.

Selain itu, Daddy juga menyoroti kemungkinan meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan selama setahun masa kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Daddy mencontohkan penanganan Situ Rawakalong yang sudah dipastikan gagal. Gagalnya penanganan Situ Rawakalong dan beberapa pekerjaan besar lainnya, kata dia, menunjukkan perencanaan yang dijalankan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.


Dengan kondisi tersebut, kata Daddy, pekerjaan penanganan Situ Rawakalong dengan anggaran Rp 32 miliar tersebut hanya bisa dilakukan 30 persen. Selebihnya bisa dipastikan akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum.

“Bagaimana mungkin Dinas Sumber Daya Air membangun di atas Situ Rawakalong, padahal situ tersebut sedang dikeruk oleh Balai Besar Wilayah Sungai. Hasilnya sudah bisa dipastikan gagal. Ini menunjukkan betapa perencanaan dan koordinasi yang ada sangatlah buruk. Koordinasi dengan pihak lain mutlak harus dilakukan,” ungkapnya.

Daddy mengatakan, untuk opini WTP terakhir yakni penilaian kinerja 2018 sudah hampir di tepi jurang. Oleh karena itu, Ridwan Kamil harus mengharmoniskan dan terus mendorong semua perangkat daerahnya.

Padahal, kata dia, Jawa Barat telah meraih berbagai penghargaan dari berbagai pihak. Jawa Barat, selama 4 tahun berturut-turut menjadi perencana terbaik tingkat nasional antarprovinsi.

Selain itu, Jawa Barat meraih Penghargaan Pangripta Nusantara. Bahkan, karena prestasi yang diraih Jawa Barat, beberapa provinsi lain meminta agar Jawa Barat tidak usah lagi mengikutkan diri sebagai peserta, tetapi menjadi mentor.

“Meraih dua prestasi itu tidak mudah, dibutuhkan koordinasi sangat intensif antara banyak perangkat daerah. Itu membutuhkan seorang dirijen yang mampu mengharmoniskan berbagai unsur. Butuh pula kerja sama intensif dengan semua stakeholder, termasuk DPRD,” ujar dia.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat lainnya, Johan J Anwari. Meski baru menjabat sebagai anggota parlemen di DPRD Jawa Barat periode 2019-2024, dia selama ini mengamati dan memerhatikan program yang digulirkan Ridwan Kamil.

“Saya juga masyarakat. Di daerah, program-program yang digembor-gemborkan Gubernur belum mampu menyentuh akar permasalahan sosial masyarakat. Semua program Gubernur hingga saat ini sebatas program pencitraan,”pungkasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya