backgroud
logo

Fokus

 

Kontras Bakal Gugat Jokowi jika tak Buka Dokumen Investigasi TPF Munir

Kontras Bakal Gugat Jokowi jika tak Buka Dokumen Investigasi TPF Munir

 
Kontras Bakal Gugat Jokowi jika tak Buka Dokumen Investigasi TPF Munir
Kontras Bakal Gugat Jokowi jika tak Buka Dokumen Hasil Investigasi TPF Munir. (CNNIndonesia)
WJtoday
Sabtu, 7 September 2019 | 20:59 WIB
WJtoday, Jakarta- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menyatakan bakal melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman maupun pengadilan. Hal itu dilakukan jika tak kunjung membuka dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

"Untuk langkah hukum kita bisa saja laporkan presiden ke Ombudsman karena dalam hal ini presiden melakukan malaadministrasi karena sebagai kepala pemerintahan sudah sekian tahun tidak umumkan TPF Munir ke masyarakat," ujar Yati kepada awak media di  Jakarta, Sabtu (7/9/2019).

Selain melapor ke Ombudsman, Yati juga membuka kemungkinan menggugat ke pengadilan karena kasus Munir tak juga mendapat kepastian hukum setelah 15 tahun berlalu.

"Kita bisa saja ajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena 15 tahun tidak ada kepastian hukum," tuturnya.

Yati mengatakan pembiaran terhadap kasus ini memberikan banyak kerugian bukan hanya kepada keluarga Munir namun juga masyarakat umum. Sementara, menurutnya, Jokowi mestinya dapat dengan mudah membuka dokumen TPF tersebut.

"Kami mengingatkan Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya sangat mungkin dan sangat bisa kalau dia punya kemauan dengan cara yang sangat mudah mengumumkan hasil TPF Munir dan menindaklanjuti rekomendasi di dalamnya," tegasnya.

Yati menilai janggal dengan alasan pemerintah yang menyebut dokumen itu hilang. Padahal sejak lama TPF telah memberikan dokumen hasil penyelidikan itu kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara. Di sisi lain, dokumen itu cukup mudah dicari di internet.

"Kami saja punya dokumen ini. Kalau memang tidak valid, silakan cek dan silakan diumumkan. Soal validitas pemerintah yang harus membuktikan," terangnya.

Dalam dokumen TPF itu telah menjelaskan secara rinci kronologis kasus Munir sejak awal hingga siapa saja pihak yang terlibat. Dokumen itu, kata dia, juga menjabarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, di antaranya melakukan penyidikan lebih dalam kepada Indra Setiawan, Ramelga Anwar, AM Hendropriyono, Muchdi PR, dan Bambang Irawan.

"Pemerintah harus mengumumkan ke publik karena ini adalah pesan moral yang penting dari masyarakat sipil. Ini satu alarm buat pemerintah untuk tidak lagi menunda mengumumkan hasil dokumen TPF Munir dan menindaklanjutinya," tuturnya.

Yati sendiri mengaku kecewa dengan sikap Jokowi yang dinilai tak tegas untuk mengusut kasus Munir. Di periode pertama kepemimpinan, Jokowi sempat menjanjikan bakal menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus Munir.

Namun di periode yang akan datang, kata Yati, Jokowi justru sama sekali tak menyinggung soal kasus tersebut.

"Buat saya, ini kemunduran dan harusnya presiden sadar betul sehingga di periode pemerintahannya yang kedua, dia harus betul-betul mengevaluasi dan menjadikan persoalan ini sebagai prioritas yang harus diselesaikan," pungkasnya. 

Muchdi PR mantan  Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN)..

15 Tahun Kasus Munir, Jokowi Diminta Usut Peran Muchdi PR
Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung Mohammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memanggil politikus Muchdi Purwoprandjono alias Muchdi PR.

Desakan tersebut menyusul mandeknya pengungkapan dalang pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Pegiat HAM yang mendampingi kasus Marsinah itu dibunuh 15 tahun silam pada 7 September 2004 dalam penerbangan menuju Belanda.

Pemanggilan Muchdi PR menurut Koordinator Kontras sekaligus anggota koalisi Yati Andriyani bisa jadi jalan untuk membuka kembali kasus ini. Permintaan tersebut bertolok pada hasil Laporan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus pembunuhan Munir dan pertimbangan persidangan terpidana pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto.

"Panggil Muchdi PR untuk meminta keterangan tentang adanya setidaknya 41 komunikasi antara Muchdi dengan Pollycarpus. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu bukti yang penting dan signifikan untuk membuka kasus ini," kata Yati dalam konferensi pers 15 Tahun Terbunuhnya Aktivis HAM Munir di kantor KontraS, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

"Akan sangat mungkin presiden mengeluarkan perintah resmi secara tertulis. Kalau dia bisa menuliskan dengan sangat jelas apa yang harus dilakukan kedua lembaga itu [untuk menyelesaikan kasus Munir], itu bisa. Dan ini juga akan memudahkan Jokowi memeriksa, apakah perintah-perintahnya ditindaklanjuti atau tidak," tegas Yati kepada awak media.

Saat kasus ini terjadi, Muchdi PR menjabat Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN). Ketika persidangan Pollycarpus, nama politikus Partai Berkarya itu muncul dan disebut melakukan komunikasi dengan Pollycarpus.

Dalam kesaksiannya, Muchdi berdalih komunikasi itu tidak terjadi karena telepon selulernya tak langsung dia pegang. Kata Yati, saat itu hakim menilai terdapat kejanggalan dalam kesaksian tersebut dan karenanya muncul pertimbangan untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Selain Muchdi, Jaksa Agung dan Kapolri menurut Yati juga perlu memanggil mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono.

"Karena saat itu dia pemimpin tertinggi secara struktural." Itu sebab langkah mengumumkan hasil laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir oleh presiden menjadi penting.

"Makanya kalau Presiden takut atau ragu untuk membuka hasil TPF sesuai dengan poin 9 maka panggil saja mantan-mantan anggota TPF," Yati menyarankan.

Ia pun mengingatkan pada 2016 Presiden Jokowi pernah memerintahkan Jaksa Agung Prasetyo dan Kapolri Tito Karnavian untuk mengecek dan mempelajari dokumen TPF kasus Munir. Yati menegaskan, Jokowi juga harus memastikan para bawahannya itu menjalankan perintah tersebut.

"Apa setelah itu dia mengecek, mengontrol memastikan bahwa ada upaya memang mencari dan mempelajari dokumen tersebut," tanya dia.

"Kami berpendapat, cara presiden yang hanya merespons dengan cara-cara yang artifisial dan respons yang seremonial itu justru menjadi masalah selama ini. Karena ternyata pernyataan presiden tidak pernah ditindaklanjuti secara nyata sampai hari ini," sambung Yati lagi.

Sebelumnya, Muchdi PR tak ambil pusing dengan pihak-pihak yang kembali mengaitkan dirinya dengan kasus pembunuhan Munir Said Thalib.

"Ya boleh saja, itu kan masalah kecil, saya kira kan kalau anda ikutin semuanya kan masalah sudah selesai dulu kan," kata Muchdi usai pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-III Berkarya di Solo, Jawa Tengah (10/3/2019).

"Kan terbukti di pengadilan bahwa saya tidak terlibat, saya sudah bersih dan saya bebas tanpa syarat. Berati enggak ada masalah itu semua," terangnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya