backgroud
logo

OPINI

 

Tinjauan Kritis Satu Tahun Ridwan Kamil-Uu

Tinjauan Kritis Satu Tahun Ridwan Kamil-Uu

 
Tinjauan Kritis Satu Tahun Ridwan Kamil-Uu
Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. (net)
WJtoday
Sabtu, 7 September 2019 | 21:12 WIB
GUBERNUR Jabar Ridwan Kamil dan wakilnya, Uu Ruzhanul Ulum melakukan terobosan dengan tidak hanya mengandalkan APBD/APBN dalam mendani pembangunan di Jabar.

Setidaknya ada 8 sumber yang digunakan untuk pembangunan Jabar, di antaranya kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau PPP, Obligasi daerah, CSR, dana umat, perbankan. 
Dengan banyaknya sumber anggaran memungkin kan proses pembangunan Jabar bisa lebih cepat. 

Sebagai catatan, untuk membangun konektivitas di Jabar butuh anggaran lebih kurang 300 triliun untuk membangun infrastruktur di Jabar. Jika hanya mengandalkan APBD/APBN akan sulit mewujudkan percepatan pembangunan di Jabar

Catatan utk kebijakan ini adalah regulasi investasi atau penyertaan modal dalam pembiayaan pembangunan yang belum jelas, termasuk juga skema kerja sama yang ditawarkan.

Selanjutnya penerapan Digital Government. Artinya, Pemprov Jabar mulai merancang sistem digital berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik dan cepat.

Catatan digital government adalah kesiapan infrastruktur termasuk SDM dalam mengelola sumber informasi. Data pembangunan (SDM maupun SDA) masih semrawut dan perlu pembenahan signifikan utk menghasilkan data yang akurat. 
Contoh data ASN yang masih acak-acakan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), data sumber kekayaan alam di Dinas ESDM, Kehutanan dan Pertanian. Data potensi ekonomi termasuk koperasi dan UKM yang masih pabaliut dan tidak jelas mana yang produktif dan mana yang hanya memanfaatkan anggaran bantuan pemerintah. Termasuk juga data sumber pangan di Jabar.

Reformasi birokrasi. Langkah Emil menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya merupakan langkah yang baik untuk membentuk birokrasi yang siap kerja dan ngabret. 

Persoalan mendasar yg dihadapi Emil dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah tingginya resistensi dari ASN ynag terancam dari zona nyamannya. Akibatnya banyak birokrasi yg melakukan perlawanan dalam diam. Ini akan menjadi bumerang dikemudian hari.

Penerapan Desa Digital. Ada pemahaman yg kurang nyambung antara keinginan Emil dengan apa yg dipahami birokrat Jabar tentang Desa Digital. 

Harapan Emil, desa digital tidak hanya sebatas pengelolaan dan pelayanan di pemdes dilakukan secara digital, tetapi lebih menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya desa untuk dikelola secara digital, salah satunya dengan memanfaatkan BUMDES sebagai organisasi pengelola kekayaan desa. 

Catatan mendasar dari program ini adalah, sumber daya apa yang akan dikelola? Bagaimana pengelolaannya? Sebab faktanya sumber kekayaan desa telah diangkut keluar Jabar tanpa proses administrasi yg jelas selama ini. 

Mungkinkah pemerintah menghentikan siklus bisnis yg telah berjalan selama ini? Ini menjadi PR terbesar dalam menata kekayaan desa yang notabene adalah kekayaan daerah Jabar.

Dr Wawan Gunawan
Pengamat Pemerintahan dari Universitas Achmad Yani

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya