backgroud
logo

Fokus

 

Bola Ada di Presiden, KPK Harap Jokowi Dukung Pemberantasan Korupsi

Bola Ada di Presiden, KPK Harap Jokowi Dukung Pemberantasan Korupsi

 
Bola Ada di Presiden, KPK Harap Jokowi Dukung Pemberantasan Korupsi
Bola Ada di Presiden, KPK Harap Jokowi Dukung Pemberantasan Korupsi. (CNNIndonesia)
WJtoday
Minggu, 8 September 2019 | 21:51 WIB
WJtoday, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Presiden Joko Widodo berpihak pada mereka dalam pemberantasan korupsi. Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang berharap keberpihakan tersebut bisa ditunjukkan Jokowi dengan menolak revisi RUU Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Hari ini kami tidak melihat mana penguatan untuk pemberantasan korupsi. Menurut kami, ini momentumnya untuk presiden menunjukkan bahwa memang ia punya keberpihakan dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Rasamala di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9/2019).

Rasamala mengatakan Jokowi seharusnya memiliki empati untuk berdiri bersama KPK dalam melawan korupsi. Ia mengatakan saat ini, pengesahan revisi UU KPK berada di tangan Jokowi.

"Bolanya ada di presiden, presiden yang memutuskan, saya yakin presiden punya empati, presiden punya keberpihakan terhadap kami yang berdiri di garis pemberantasan korupsi. Saya pikir tak ada jalan lain selain presiden menolak itu," ujarnya.

Selain kepada Jokowi, Rasamala mengatakan pihaknya juga berharap pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia mengatakan sebelum pemilihan umum, DPR selalu menggaungkan pemberantasan korupsi pada masa kampanye.

Oleh karena itu, Rasamala juga meminta agar isu pemberantasan korupsi jangan hanya dijadikan sebagai objekan saat kampanye pemilu saja. 

"Pemberantasan korupsi ini bukan cuma pas kampanye waktu pemilihan. Mana satu tindakan atau keputusan dari DPR yang menunjukkan DPR memperkuat Pemberantasan korupsi. Sampai hari ini kami belum melihat itu," kata Rasamala.

DPR sepakat menginisiasi revisi UU KPK. Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Kamis (5/9/2019) lalu.

Dalam Paripurna yang dihadiri 281 dari 560 anggota DPR tersebut, 10 fraksi sepakat untuk menjadikan revisi UU KPK sebagai usul inisiatif mereka.

Rencana tersebut pun langsung mendapatkan penolakan. Salah satu penolakan datang dari KPK sendiri.

Melalui Ketua KPK Agus Rahardjo  mereka menyatakan akan menyurati Presiden Jokowi agar tak terburu-buru membahas revisi uu tersebut. Pasalnya, ada sembilan masalah yang harus jadi perhatian sebelum revisi dilakukan.

Salah satunya, ancamana independensi KPK. Pasalnya, dalam naskah revisi itu KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun; KPK dijadikan lembaga pemerintah pusat.

Selain itu, pegawai KPK dimasukkan dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini beresiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Anggaran KPK Ditingkatkan
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta agar revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa memperkuat posisi lembaga antirasuah tersebut dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu penguatan yang ia minta dilakukan berkaitan dengan perbaikan anggaran untuk memperkuat KPK.

Perbaikan diperlukan karena ia merasa anggaran yang diberikan untuk KPK tidak berbanding lurus dengan pekerjaan yang diberikan.

"Jadi upaya perbaikan itu di uu yang ada sekarang, kasih sumber yang lebih besar. Kami hanya dapat kurang dari Rp1 triliun per tahun untuk mengawasi uang yang Rp2.500 triliun. It doesn't make sense," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Saut optimis, penguatan anggaran bisa membuat KPK segera mengerahkan sumber daya untuk memberantas korupsi. Pasalnya kalau tidak ditingkatkan, KPK akan terbatas dalam melaksanakan pekerjaannya.

"Poin apa sebenarnya yang bisa KPK menjadi tidak bijaksana, KPK menjadi tidak perform, KPK menjadi lebih lemah, KPK menjadi lebih sulit untuk menegakkan keadilan, kebenaran , kejujuran terlebih dalam kaitan dengan tipikor," kata Saut.

Saut mengatakan satu koordinator wilayah (korwil) harus menjangkau pengawasan banyak area di Indonesia. Jumlah anggota KPK di satu korwil disebut kelabakan mengawasi luasnya area.

"Koordinator wilayah yang dipegang oleh lima orang, harus memperhatikan Aceh, harus memperhatikan Sumut, memperhatikan Lampung, memperhatikan Riau. Delapan area diatasi oleh lima orang, jadi bisa dibayangkan," katanya.

Saut mengatakan lebih baikKPK bisa diberi anggaran dan sumber daya yang lebih besar agar bisa menangani ribuan aduan terkaittipikor.

"Dengan uu yang ada perbaikan itu tinggal saya katakan beri saya banyak orang beri saya banyak uang. Saya akan kembangkan resource KPK menjadi lebih berani mengejar tujuh ribu surat pengaduan itu," ujar Saut.


Presiden Pilih Langsung Pimpinan KPK
Saut Situmorang juga menyarankan agar calon pimpinan KPK nanti dipilih langsung oleh presiden. Saran tersebut ia ungkapkan terkait revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya katakan sekali lagi kalau mau keren, Undang-undang KPK memperkuat itu pimpinannya dengan ditentukan oleh presidennya. Lebih enak," kata Saut.

Saut mengatakan ada beberapa negara yang sudah menerapkan sistem pemilihan pimpinan lembaga antikorupsi dengan dipilih oleh presiden secara langsung. Dengan sistem tersebut, praktis tanggung jawab sepenuhnya terhadap lembaga antikorupsi diberikan kepada presiden.

"Jadi kalau ada apa-apa tinggal presidennya bertanggungjawab," katanya.

Saut juga mengatakan, KPK tidak bisa berbuat apa-apa terkait 10 nama capim yang telah ditetapkan Panitia Seleksi beberapa waktu lalu.

"Siapapun yang saya bilang kucing merah atau kucing putih yang masuk ya kita tidak bisa masuk ke situ, ini sudah proses politik," katanya.

Akan tetapi, Saut mengatakan agar masyarakat dan pemerintah tetap mengkritik performa calon pimpinan yang nantinya akan dipilih untuk memimpin KPK.

"Siapapun nanti yang akan dipilih kita lihat dia tidak akan pernah bisa sesukanya di sini, dan di sistem nilai KPK sudah jelas, check and balance-nya sudah jelas, Pengawasan Intenal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) sudah jelas," tegasnya. ***.

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya