backgroud
logo

Fokus

 

DPR: Uji Kelayakan Capim KPK Cuma Formalitas, Jadinya Lucu-lucuan

DPR: Uji Kelayakan Capim KPK Cuma Formalitas, Jadinya Lucu-lucuan

 
DPR: Uji Kelayakan Capim KPK Cuma Formalitas, Jadinya Lucu-lucuan
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa . (tribun news)
WJtoday
Senin, 9 September 2019 | 13:44 WIB
WJtoday, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Desmond J Mahesa mengeluhkan proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK. 

Desmond mengatakan, uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar Komisi III DPR seolah hanya formalitas belaka. Ia menyebut para capim yang kemudian jadi pimpinan KPK itu telah berbohong.

Menurut dia, para capim bisa mengkritik KPK saat seleksi, tetapi bungkam ketika sudah menjadi komisioner di lembaga antirasuah itu.

"Yang sudah dalam forum capim di-proper (diuji) ke depan akan melakukan kritik. Setiap orang yang di-proper di Komisi III selalu mengkritik kelemahan-kelemahan KPK, tapi sesudah di dalam (KPK) apa yang terjadi? Mereka tidak mau mengubah," kata Desmond di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

"Ini kan suatu kebohongan sejak awal. Jadi ini lucu-lucuan saja jadinya," imbuhnya.

Bahkan, Desmond mengaku heran para pimpinan KPK yang melewati proses seleksi di DPR itu kemudian malah balik menyerang DPR. Namun, ia mengatakan DPR sudah biasa menerima kritik.

"Kalau di DPR kritik itu biasa saja, nggak ada masalah bagi saya. Tapi seolah-olah sesuatu yang dulu diomongkan di Komisi III pada saat di-proper, sesudah ini mereka sudah dapat kendaraannya, habis itu. Seolah-olah ini pada brengsek, ini kan omong kosong. Mereka itu juga apa bedanya dengan DPR, brengsek itu," kata Desmond.

Komisi III DPR siang ini akan menggelar fit and proper test kepada Capim KPK periode 2019-2023. Namun sebelum uji kepatutan dan kelayakan dilakukan, Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan panitia seleksi (pansel) Capim KPK.

Di tengah polemik soal 10 capim KPK yang lolos untuk mengikuti fit and proper tes, DPR memutuskan melakukan revisi UU KPK. Langkah tersebut dinilai sebagai manuver DPR dalam memilih capim KPK.

"Para politikus ini sebenarnya ingin memberikan arah kepada calon pimpinan KPK (yang sedang menjalani fit and proper test), yang sebenarnya tampaknya mereka sudah memiliki (kandidat) siapa yang kira-kira akan ditunjuk," ujar Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Trisno Rahardjo.

"Sebenarnya tidak memungkinkan (DPR periode 2014-2019) untuk menyelesaikan RUU ini (karena jabatannya akan segera berakhir). Tetapi di Indonesia ini kan tidak ada yang tidak mungkin, apalagi ada keinginan dan ada arah untuk memperlemah posisi KPK," pungkasnya. 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Jokowi Minta Yasonna Pelajari Draf Revisi UU KPK
Presiden Joko Widodo telah menerima draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dari DPR. Jokowi lantas meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk mempelajari rancangan perubahan dari wakil rakyat tersebut.

"Saya diberikan draf revisi UU KPK untuk saya pelajari, itu saja dulu. Kami akan pelajari dulu. Kami lihat nanti seperti apa," kata Yasonna usai bertemu Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/9).

Ia sebelumnya bertemu Jokowi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Yasonna mengatakan bahwa Jokowi memiliki beberapa perhatian dalam perubahan UU KPK ini. Namun, politikus PDI-Perjuangan itu enggan mengungkapkan fokus Jokowi merespons draf revisi UU KPK yang dikirim oleh DPR tersebut.

"Kami harus mempelajari dulu. Pokonya ada concern ini harus dipelajari, hati-hati," ujarnya.

Yasonna memastikan Jokowi belum membuat surat presiden (supres) ke DPR merespons draf revisi UU KPK. Menurutnya, pemerintah perlu mempelajari terlebih dahulu draf revisi payung hukum lembaga antikorupsi tersebut.

"Sampai sekarang belum. Kami harus baca dulu kan, ada beberapa (catatan)," tuturnya.

Langkah DPR mengusulkan revisi UU KPK langsung mendapat penolakan dari sejumlah pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil seperti ICW sampai KPK sendiri. Mereka menyoroti sejumlah poin krusial dalam rancangan UU KPK yang telah beredar kemarin.

Poin-poin pokok dalam draf perubahan ini antara lain, keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK.

Kemudian kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan KPK pun mendesak Jokowi menolak revisi UU KPK. Mereka beralasan bahwa revisi ini hanya akan melemahkan lembaga antirasuah itu dalam memberantas korupsi. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya